Beban Rakyat Diringankan, Angka Kemiskinan Turun

JAKARTA - Program perlindungan sosial adalah strategi Pemerintah untuk melindungi dan membantu masyarakat miskin dan rentan. Sudah banyak yang merasakan manfaatnya. Redaksi menerima sejumlah testimoni dari masyarakat, terkait hal ini.

Salah satunya, Siswi Nurmala Sari. Wanita berusia 50 tahun ini merasa sangat bersyukur karena bisa mendapatkan pengobatan kanker payudara secara gratis melalui Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Ini adalah salah satu jenis program perlindungan sosial bidang kesehatan, yang dikeluarkan BPJS Kesehatan, untuk kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Pengobatan yang diterima Siswi Nurmala mencakup biaya operasi, kemoterapi dan perawatan lainnya. “Saya merasakan negara hadir membantu kesulitan saya, rakyat kecil yang tidak memiliki biaya berobat dan penyakit berat seperti ini,” katanya, lirih kepada Redaksi, pekan lalu. Dia bilang, selama ini hidupnya pas-pasan. Tak akan mampu membiayai pengobatan kanker, jika tak dibantu Pemerintah. Penyakit ini, tergolong sangat mahal biaya pengobatannya.

Kemoterapi, pengobatan mutlak untuk penyakit kanker, biayanya berkisar Rp 750 ribu sampai Rp 7 juta persatu kali tindakan. Padahal, pasien kanker, harus menjalani kemoterapi berkali-kali, bahkan ada yang puluhan kali. Sehingga biayanya bisa mencapai puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah.

Awalnya, Siswi Nurmala menggunakan BPJS Mandiri kelas III, dengan iuran Rp 25.500 per orang per bulan. Tapi, lama-lama iuran ini terasa berat, karena penghasilan suaminya tidak pasti, bekerjanya serabutan. Bersyukur, ibu tiga anak ini kemudian mengajukan perubahan menjadi BPJS PBI atau Pasien Bantuan Iuran. Sehingga iuran BPJS-nya dibantu oleh Pemerintah.

“Alhamdulillah, pihak rumah sakit tidak membedakan pasien BPJS Mandiri dan BPJS PBI. Di RS Pelni, kami dirawat sama dengan pasien lainnya,” katanya. Hanya, masih ada beberapa obat yang tidak di-cover BPJS, harus dibeli di luar.

Dia mengidap kanker sejak dua tahun lalu. Sempat berhenti kemoterapi karena kondisinya nge-drop, dan harus ditransfusi darah. Kanker juga sudah menyebar ke jejaring tubuhnya yang lain. Dia tetap optimis, penyakitnya bisa sembuh.

“Kankernya menjalar ke kelenjar getah bening di ketiak. Tangan saya sulit digerakkan. Tapi setidaknya, beban saya berkurang karena pengobatan ini saya jalani tanpa biaya. Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah, dan berharap program BPJS gratis ini bisa berlanjut. Manfaatnya sangat terasa bagi rakyat kecil,” imbuh warga Jurangmangu, Tangerang Selatan ini.

Penerima manfaat program perlindungan sosial lainnya, Sri Wahyuni. Warga Penjaringan, Jakarta Utara ini juga mendapatkan manfaat dari BPJS Kesehatan, untuk mengobati penyakitnya. Sri merasa senang dan terharu, karena menjalani operasi HNP Servikal, HNP Lumbal dan pengobatan Infeksi Saluran Kemih, tanpa membayar sepeser pun. Seluruh rangkaian pengobatannya digratiskan. Mulai dari diagnosis, pemeriksaan, operasi, hingga observasi.

Obat pun dikasih obat yang bagus,” ujar Sri Wahyuni, dalam rekaman video yang diposting di Instagram BPJS Kesehatan.

Tentu saja, program perlinsos bukan hanya untuk bidang kesehatan. Merujuk kepada pernyataan Pemerintah, ada tiga jenis perlindungan sosial. Yaitu, Bantuan Sosial Reguler, Program Perlinsos Kondisi Tertentu, dan Program Perlinsos Lainnya.

Program Bantuan Sosial Reguler terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

Kemudian, Program Perlinsos Pada Kondisi Tertentu mencakup berbagai bantuan yang dikeluarkan ketika terjadi Pandemi Covid-19 seperti bansos paket sembako saat PPKM hingga bantuan subsidi gaji atau upah bagi pekerja dan buruh dalam masa Covid-19. Selain itu juga bantuan sosial untuk masyarakat ketika terjadi kenaikan harga komoditas global, seperti kenaikan harga minyak di tahun 2022. Ketika terjadi risiko global di tahun 2023 dan 2024, bentuknya Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino dan Bantuan Pangan.

Program Perlinsos lainnya terdiri dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Pembiayaan Ultra Mikro (Umi), Subsidi Energi dan Non Energi, dan Iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Perlinsos adalah amanat dari konstitusi, Pasal 34 UUD 45 dan sejumlah aturan lainnya. Di masa krisis, program ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama yang miskin dan rentan.

Besaran anggaran untuk Perlindungan Sosial mengalami fluktuasi, setiap tahunnya. Sejalan dengan tantangan perekonomian Indonesia. Pada tahun 2020, besaran Perlinsos yang terealisasi mencapai Rp 443,4 triliun. Sedangkan tahun 2024, mengutip pidato Presiden Joko Widodo tentang APBN, disampaikan anggaran tahun 2024 untuk perlindungan sosial sebesar Rp 493,5 Triliun.

Perlinsos juga ditujukan untuk menekan angka kemiskinan. Dan melihat dampaknya, terlihat ada penurunan. Berbagai kebijakan strategis, termasuk Program Perlinsos menopang resiliensi ekonomi nasional.

Per Maret 2024, tingkat kemiskinan melanjutkan tren menurun menjadi 9,03 persen dari 9,36 persen pada Maret 2023. Selain itu, penduduk miskin pada Maret 2024 turun 0,68 juta orang dari Maret 2023 sehingga jumlah penduduk miskin menjadi sebesar 25,22 juta orang.