Pesan Pak Bas Ke Prabowo Soal Infrastruktur

YOGYAKARTA - Menteri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berpesan kepada Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk melanjutkan dua infrastruktur penting. Yakni, infrastruktur konektivitas dan infrastruktur air

Kedua infrastruktur ini dinilai vital untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. “Karena air dan konektivitas itu syarat untuk menuju kemakmuran masyara­kat kita,” ujarnya dikutip dalam keterangan pers, di Yogyakarta, Minggu (13/10/2024).

Sebagai menteri yang selama 10 tahun dipercaya mengorkestrasi pembangunan infra­struktur, Basuki memahami ke­butuhan infrastruktur di tengah masyarakat. Infrastruktur air penting untuk mendukung ketahanan pangan dan energi na­sional. Sedangkan, konektivitas berperan guna mendorong ke­mudahan akses bagi masyarakat dalam beraktivitas.

Peraih gelar master dan dok­tor dari Universitas Colorado ini menjelaskan, saat ini dari 61 bendungan, sudah 53 yang diresmikan. Sisanya, tahun ini dan tahun depan akan diselesaikan.

“Walaupun sudah membangun 61, kelihatannya banyak itu, kita masih perlu banyak lagi. Air, jadi orang kalau mau hidup baik itu harus kecukupan air,” ingatnya.

Selain itu, infrastruktur konek­tivitas harus diselesaikan. Pem­bangunan konektivitas seperti Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) diharapkan bisa tuntas dalam lima tahun ke depan.

Begitu juga dengan Tol Trans Jawa, Tol Probolinggo-Banyu­wangi (Probowangi) harus diselesaikan.

Termasuk, infrastruktur konektivitas di Ibu Kota Nusan­tara (IKN) dan Sulawesi.

Jadi, sekarang pun dari 6.000 km jalan nasional yang sudah kita bangun, itu masih terus akan dibangun untuk konektivitas,” ucapnya.

Pemerintah juga menekankan pentingnya partisipasi masyara­kat dan dukungan kelembagaan dalam keberhasilan berbagai pelaksanaan program untuk mendukung kemakmuran ma­syarakat.

Dijelaskannya, infrastruktur memiliki dua peran utama. Per­tama, sebagai sarana produksi dan penunjang pertumbuhan ekonomi dan kedua, sebagai pemenuhan layanan dasar.

Sebelumnya, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Triono Junoasmono mengungkapkan, Indo­nesia menghadapi tantangan besar terkait pembangunan infra­struktur untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045.

“Indonesia dengan populasi sekitar 280 juta jiwa masih menghadapi tantangan akses air minum perpipaan,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, akses rumah tangga perkotaan ter­hadap air minum perpipaan ditargetkan mencapai 100 persen pada 2045. Capaian rumah tangga dengan akses air minum perpipaan masih stagnan di angka 19,76 persen, cukup rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Sementara pada sektor sani­tasi, Indonesia baru mencapai 12 persen akses sanitasi aman dari target 30 persen pada 2024.

Untuk mencapainya dibutuh­kan investasi hingga Rp 140,9 triliun dengan proporsi APBN sebesar Rp 73,5 triliun (52 persen).

Terpisah, Guru Besar Fakultas Teknik UNDIP Prof. Syafrudin menekankan, strategi pengelolaan air harus mencakup ketahanan pangan, ketahanan air, dan pengendalian bencana. Kebijakan terkait infrastruk­tur air harus lebih kuat. Hal tersebut telah diatur dalam Per­pres 37/2023 tentang kebijakan nasional sumber daya air.

Sedangkan untuk menga­tasi krisis air di Indonesia, perlu adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.