Prabowo Umumkan Kabinet, Setelah Menjamu Kepala Negara

JAKARTA - Agenda Prabowo Subianto di hari pertamanya menjabat sebagai Presiden ke-8 RI cukup padat. Usai dilantik, Prabowo akan langsung menuju Istana Negara untuk melakukan serah terima jabatan dengan Presiden ke-7 RI Jokowi. Malam harinya, Prabowo akan menggelar gala dinner dengan pimpinan negara sahabat. Setelah dinner, Prabowo baru akan umumkan kabinetnya. 

"Prabowo akan dinner dengan kepala negara dulu. Setelah itu, mengumumkan kabinet," kata Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani di Komplek Parlemen, Jakarta, Sabtu (19/10/2024).

Muzani mengungkapkan, sekitar 33 perwakilan negara sahabat, termasuk dari ASEAN akan menghadiri pelantikan Prabowo-Gibran. Jumlah itu, tambahnya, merupakan angka yang sangat besar. "Tentu, ini sebuah jumlah yang sangat besar, membanggakan, dan sebuah penghormatan amat besar bagi kita sebagai bangsa," ujar Muzani. 

Seperti diketahui, Prabowo telah melakukan pembekalan terhadap 100 lebih nama yang akan menjabat sebagai calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Pembekalan dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 16-17 Oktober 2024 di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dari puluhan calon menteri dan wamen, di antaranya telah membocorkan tugasnya di pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Misalnya Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor. Kata wamen yang akrab disapa Fery itu, Prabowo bakal menggeser posnya. Dia akan ditempatkan di pos baru. Kemungkinan besar, lembaga setingkat kementerian. "Arahan Pak Prabowo kepada saya, kepada kami bertiga untuk mengurusi badan urusan haji dan umrah," kata Fery. 

Diketahui, urusan haji dan umroh sebelumnya dipegang oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama (Kemenag). Di bawah kepemimpinan Prabowo, urusan haji dan umroh bakal dipisah dengan Kemenag. Artinya, urusan haji dan umroh akan menjadi lembaga tersendiri dengan tiga pimpinan; Irfan Yusuf sebagai kepala dan dua wakil ketua, Fery serta Dahnil Anzar Simanjuntak. 

"Badan urusan haji yang setingkat dengan kementerian ini dapat menertibkan sistem dan regulasi-regulasi haji. Sehingga, ke depannya dapat berjalan dengan baik dan transparan," ungkap Fery. 

Selain posisinya, Fery juga membocorkan sejumlah nama dan jabatannya di kabinet mendatang. Mulai dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang dinaikan setingkat kementerianya. Kata dia, pos kementerian ini akan diisi oleh politikus PKB Abdul Kadir Karding.

Itu yang akan dijabat oleh Saudara Karding. Kalau Kementerian Ketenagakerjaan itu ada tetap. Nggak bisa dipisahkan itu," tutur dia.

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendi juga memberikan sinyal, bahwa jabatannya ke depan akan digantikan Pratikno yang saat ini menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sempat membocorkan tugasnya di pemerintahan mendatang. Sri Mul yang ikut dipanggil Prabowo pada hari pertama pemanggilan calon menteri, mengaku dirinya tidak akan digeser ke pos baru. 

"Beliau (Sri Mulyani) meminta saya menjadi Menteri Keuangan lagi," ucap Sri Mul usai bertemu Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Senin (14/10/2024).

Begitu juga dengan Bima Arya yang telah infokan Prabowo usai menjabat Wali Kota Bogor selama dua periode. Bima bilang, dirinya mendapat arahan dari Prabowo untuk fokus pada isu politik dan pemerintahan. Itu disampaikan Prabowo kepada Bima di hari kedua pemanggilan calon menteri dan wakil menteri. 

"Pak Prabowo secara khusus menyampaikan terima kasih karena sudah bersedia untuk bergabung di kabinet pemerintahan baru beliau ke depan," beber Bima.

Meski belum menyebut secara rinci posisi apa yang akan diemban, menurut Bima Arya, tugas ini sesuai dengan kapasitas dan pengalamannya. Tidak hanya sebagai wali kota selama 10 tahun, tapi juga sebagai akademisi dan pengamat politik.

Terpisah, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai gemuknya kabinet Prabowo bisa memberi ekses terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bila tak diiringi monitoring dan evaluasi secara konsisten. 

"Secara politik, ini bagian dari politik akomodasi (power sharing) sekaligus balancing of power dari pemerintahan Prabowo-Gibran," pungkas Agung.