Prabowo Lanjutkan Satu Dekade Pemerintahan Jokowi

JAKARTA - Usaha menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul yang dilakukan Presiden ke-7 RI Jokowi dalam satu dekade terakhir membuahkan hasil memuaskan. Salah satu ukurannya dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang terus naik. Upaya ini akan diteruskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2014, IPM Indonesia berada di angka 68,90. Di 2023, IPM Indonesia meningkat menjadi 74,39. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), tahun ini, IPM Indonesia ditargetkan mencapai 75,54.

Keberhasilan ini diapresiasi Founder Perkumpulan Kader Bangsa Dimas Oky Nugroho. Dimas melihat, pemerintah sangat serius melakukan pembangunan SDM unggul. Dia menampik anggapan yang menyebutkan bahwa yang dilakukan pemerintah dalam 10 tahun terakhir hanya membangun infrastruktur. Menurutnya, bidang pembangunan SDM juga dilakukan pemerintah dengan baik.

Dimas mencontohkan, dalam pemerintahan Presiden Jokowi sebelumnya, ada program Revolusi Mental. Kemudian, di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ada program makan bergizi gratis. Dalam pidatonya usai pelantikan, di Gedung MPR, Minggu (20/10/2024), Presiden Prabowo Subianto menekankan, semua anak Indonesia harus bisa makan bergizi. Menurut Dimas, program Jokowi dan program Prabowo muaranya sama, yaitu meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

“Program ini mendorong individu masyarakat untuk memiliki kualitas sumber daya yang lebih baik," papar Dimas, kepada Redaksi.

Di bidang pendidikan, kata Dimas, di era pemerintahan Presiden Jokowi, ada program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Program ini membuat siswa hingga mahasiswa punya kemampuan tambahan berupa jejaring yang sangat bermanfaat bagi mereka setelah menyelesaikan studinya.

"Melalui sistem ini, siswa hingga mahasiswa memiliki pengetahuan yang lebih baik dan kepercayaan diri yang tinggi. Ini juga membantu mereka match dengan dunia kerja," kata Dimas.

Kemudian, lanjut Dimas, ada berbagai insentif yang dikemas dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KIP Kuliah membuat pelajar dan mahasiswa di Indonesia lebih berkemampuan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Lalu, ada dana riset Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan program Kartu Prakerja untuk meningkatkan skill para pencari kerja.

"Insentif dan program-program ini membuat banyak anak-anak di Indonesia berkesempatan meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan skill agar bisa terserap dunia kerja nantinya," ujar Dimas.

Program-progam ini akan dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah beberapa kali menegaskan, KIP dan KIP Kuliah bakal dilanjutkan.

Saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo juga telah melaksanakan pembangunan SDM, khususnya dalam bidang pertahanan negara. Prabowo telah memperluas cakupan pendidikan pertahanan, sekaligus meningkatkan kualitas SDM yang akan berkontribusi dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Langkah yang telah dilakukan Prabowo antara lain mendirikan empat fakultas dan 10 program studi baru S1 di Universitas Pertahanan, Keempat fakultas yang dimaksudnya adalah Kedokteran Militer, Farmasi Militer, MIPA Militer, dan Teknik Militer.

Lalu, mendirikan Kampus Politeknik Ben Mboi di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Kampus ini bertujuan memberikan akses pendidikan sekaligus perhatian kepada pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia dan daerah terpencil.

Selanjutkan, memprakarsai pembangunan enam SMA Taruna Nusantara terintegrasi di berbagai lokasi, di antaranya di Malang dan Cimahi. Sebelumnya, sekolah serupa, SMA Taruna Nusantara di Magelang, telah memperoleh reputasi baik karena fokusnya pada nilai-nilai nasional, prestasi akademik dan kepemimpinan tinggi. Prakarsa ini sangat penting, sebagai kontribusi dalam melahirkan calon pemimpin masa depan yang memiliki jiwa disiplin tinggi, punya semangat bela negara, dan dididik dalam lingkungan yang terintegrasi, sehingga siap menghadapi tantangan global.

Pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina Mohammad Abduhzen melihat, pemerintah berkomitmen menciptakan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan zaman. Komitmen tersebut diwujudkan melalui anggaran yang besar. “Ada komitmen peningkatan kualitas SDM melalui total anggaran yang digelontorkan,” ujarnya, kepada Redaksi.

Abduhzen mencatat, sepanjang 2015-2023, total anggaran Pemerintah yang digelontorkan untuk meningkatkan SDM sebesar Rp 3.212 triliun. Anggaran ini digunakan untuk pendidikan dan perlindungan sosial, yang antara lain berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS), KIP, KIP Kuliah, dan Program Keluarga Harapan (PKH).