TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Dewan Pers SinPo

Kantor AHY Tempati Bekas Luhut, Imin Numpang di Pratikno

Laporan: AY
Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:46 WIB
Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono. Foto : zist
Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono. Foto : zist

JAKARTA - Urusan kantor untuk para menteri di kementerian baru, sudah teratasi. Contohnya, Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar (Imin), kini keduanya sudah punya kantor. AHY akan menempati kantor bekas Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP). Sedangkan Imin numpang di Kantor Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno. 

Sebelumnya, selepas pelantikan pada Senin (21/10/2024), AHY sempat bingung kantor barunya di mana. Kemudian, AHY mendapat kabar dari Kementerian Sekretariat Negara, ada kantor kosong yang bisa ditempati. Kantor tersebut merupakan peninggalan Luhut, di Jalan MH Thamrin, Jakarta. 

"Lokasi Kantor Kemenko Infrastruktur ini direncanakan di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Jadi, tempat Pak LBP (Luhut Binsar Panjaitan) yang lalu. Kami akan gabung ke sana," kata AHY, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Soal kerja, AHY sedang fokus menata struktur organisasi kementeriannya. Mengingat, Kemenko IPK merupakan kementerian baru yang dibentuk di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Kata dia, struktur baru ini masih dalam tahapan awal. “Paling tidak saya sudah dapat kejelasan lebih dulu dari Kementerian PAN-RB (Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi), mana saja yang bisa digabungkan dan dikoordinasi pada Kemenko ini," ucap Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Untuk Muhaimin, akan berbagi kantor dengan Menko PMK Pratikno. Keduanya akan bekerja di Gedung Kemenko PMK, di Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta. Ini merupakan kantor warisan Menko PMK era Presiden Jokowi, Muhadjir Effendy. 

"Gedung PMK akan digunakan untuk dua Kemenko, Kemenko PMK dan Kemenko yang baru yaitu, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat," terang Pratikno, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Mantan Mensesneg ini juga tidak masalah harus berbagi kantor kementerian dengan Imin. Pratikno sudah memerintahkan bawahannya untuk segera menyiapkan ruangan untuk Imin. 

Menurut Pratikno, berbagi kantor tersebut sebagai bentuk efisiensi. "Menurut saya, kita harus lebih efisien memanfaatkan ruangan. Kalau dari yang ada bisa kita optimalkan, ngapain harus buat yang baru. Kita harus optimalkan yang ada," jelas Pratikno.

Mengenai tugas, Pratikno menerangkan, wewenang Kemenko PMK berbeda dengan Kemenko PM. Kemenko PKM akan fokus mengurusi masalah pengembangan sumber daya manusia (SDM), kebudayaan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kalau (Kemenko) Pemberdayaan Masyarakat, nanti Pak Muhaimin yang menjelaskan, lebih kepada pengembangan kemandirian masyarakat, dan seterusnya. Makanya di situ ada (membawahi) UMKM," jelas Pratikno. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) Rini Widyantini ikut menjelaskan masalah kantor untuk kementerian baru. Dia memastikan, semua kementerian akan punya kantor. "Aset kita banyak," jelas Rini. 

Dia melanjutkan, tugas Kementerian PAN-RB bukan mencari gedung untuk kementerian baru. Melainkan mengatur organisasi kementerian/lembaga (K/L) di Kabinet Merah Putih. Pihaknya bakal memastikan SDM, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), di 48 kementerian bisa bekerja dengan baik.

"Untuk (gedung) kementerian biasanya Mensesneg menyiapkan. Mulai dari rumah dinas segala macam, fasilitas, dan sebagainya," ucap Rini.

Untuk kementerian teknis baru, juga sudah punya kantor. Seperti, Kementerian Kebudayaan, yang merupakan pemecahan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). 

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, akan berkantor di Kantor Kementerian Pendidikan, di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat. 

"Kayaknya sudah ada pembagian-pembagian secara garis besar. (Akan tetap) di sini. Mau di mana lagi?" ucap Fadli Zon.

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
sinpo
sinpo
sinpo