DPR Dukung Prabowo Selesaikan Proyek IKN Dalam Waktu 4 Tahun

JAKARTA - DPR mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan menyelesaikan infrastruktur dan ekosistem Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, dalam waktu 4 tahun.

Ketua Komisi II DPR M Rifqinizamy Karsayuda menyatakan, DPR akan mengerahkan seluruh kewenangan yang dimiliki untuk mendukung target Presiden Prabowo tentang penyelesaian Pembangunan IKN.

“Kami mendengar Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan Surat Presiden (Supres) kepada pimpinan DPR, menunjuk Saudara Basuki Hadimuljono, mantan Menteri PUPR menjadi Kepala Otorita IKN. Ini kabar baik, karena Pak Basuki merupakan maestro infrastruktur Indonesia yang kami harapkan bisa mempercepat akselerasi terhadap pembangunan infrastruktur di IKN,” ujar Rifqinizamy melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (28/10/2024).

Menurutnya, IKN membutuhkan infrastruktur yang memadai dan ekosistem kawasan yang baik. Dia memastikan, Komisi II DPR akan bekerja sungguh-sungguh melalui fungsi konstitusional yang dimiliki.

Dalam konteks penganggaran, kata Rifqinizamy, Komisi II DPR juga siap mendorong Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) agar memiliki kewenangan lebih. Kemenangan itu bukan sekadar terkait pengelolaan IKN, tapi juga dalam konteks pembangunan dan penataan infrastruktur yang membutuhkan penganggaran.

Dalam konteks legislasi, anggota Fraksi Partai NasDem ini mendorong Presiden Prabowo segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres), turunan dari Undang-Undang IKN terkait perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN.

“Insya Allah dalam waktu dekat saya bersama Pimpinan Komisi II DPR akan meninjau dan melakukan akselerasi lapangan terkait persiapan dan perkembangan infrastruktur, penataan kawasan dan pengembangan IKN, baik yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun yang non-APBN,” jelasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menyatakan, pihaknya mendukung keinginan Pemerintah soal target penyelesaian infrastruktur dan ekosistem IKN di tahun 2028. Sebab, Pasal 22 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022, lembaga negara akan berpindah kedudukan serta menjalankan tugas, fungsi dan peran secara bertahap di IKN.

“Lembaga negara yang dimaksud dalam Undang-Undang itu, termasuk DPR sebagai lembaga legislatif tingkat pusat. Jadi, mestinya demikian (pindah IKN), jika semua berjalan lancar,” ujar Dede.

Sebab itu, dia mendorong keseriusan penyiapan seluruh sarana dan prasarana yang memadai di IKN. Sebagai mitra, Komisi II DPR akan mengundang OIKN untuk memantau kinerja terbaru proses pembangunan IKN. “Ada (rapat dengan OIKN) pekan depan, lagi cari jadwal,” ucapnya.

Diketahui, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni membeberkan pengarahan Presiden Prabowo dalam acara Retreat Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah (Jateng) melalui media sosial X-nya, @RajaJuliAntoni

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengatakan, dalam pengarahannya, sikap Prabowo soal Nasib IKN sudah jelas. Prabowo sudah mempunyai rencana merampungkan pembangunan IKN dalam empat tahun.

Bagi Prabowo, kata Raja Juli, IKN adalah Ibu kota Politik. Karenanya, OIKN harus merampungkan gedung-gedung legislatif dan yudikatif dalam empat tahun ke depan, selain gedung-gedung eksekutif.

“Beliau berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN,” cuit Raja Juli.

Di media sosial X, target Presiden Prabowo merampungkan IKN dalam kurun waktu 4 tahun menuai tanggapan.

“Presidennya boleh ngebet ke IKN, tapi ASN-nya kira-kira pada mau nggak ya,” tulis akun @Booalang44.

“Dulu, dalam salah satu forum internasional, Prabowo bilang IKN butuh 25-30 tahun. Sekarang Pak Prabowo bilang 4 tahun. Ini wow sih..,” timpal akun @berilhuliselan.

Sementara, akun @gambitformarveels meminta Pemerintah tidak terburu-buru mengebut semua program. Dia berharap, Pemerintahan Prabowo-Gibran mengerjakan seluruh program prioritas secara bertahap, terencana dan terukur.

“Porgam Makan Bergizi Gratis belum jalan, sudah mau ngebut program lain. Satu-satu saja dulu Pak, tapi programnya jalan sempurna. Nggak usah terlalu ambisius,” cuitnya.

Akun @nasigorengmiee3 memiliki pendapat berbeda. Dia setuju IKN dituntaskan segera agar tidak membebani Pemerintah.

“Soal IKN, segera tuntaskan saja deh. Daripada bikin pusing Pemerintahan sekarang dan selanjutnya. Kalau ada partai yang sok-sokan menolak, dia layak dipertanyakan karena mereka juga yang bikin undang-undang (UU)-nya,” katanya.