Kepercayaan Ke Polri Turun Kepercayaan Ke Kapolri Naik

JAKARTA - Buntut kasus Irjen Ferdy Sambo membunuh Brigadir J membuat kepercayaan publik terhadap Polri terjun bebas. Sementara itu, tren kepercayaan terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo justru mengalami kenaikan karena serius menangani kasus Sambo.

Hal itu terungkap dalam survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis, kemarin. Posisi Polri yang sempat nangkring di urutan teratas sebelum kasus Sambo, di antara dua lembaga penegak hukum lain; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan, kini terperosok ke urutan terbawah.

Di periode April 2022, LSI membukukan tren kepercayaan terhadap Polri di angka 71,6 persen. Saat itu, korp baju cokelat berada di atas Kejaksaan (68,1 persen) dan KPK (62,7 persen).

Institusi yang dipimpin Jenderal Listyo ini masih menyegel urutan teratas pada bulai Mei 2022. Saat itu, tren kepercayaannya berada di angka 66,7 persen. Terpaut jauh dari Kejaksaan (60,5 persen) dan KPK 59,9 persen.

Badai menerpa korps Bhayangkara di awal Agustus. Tepatnya, saat kasus penembakan Brigadir J oleh Sambo di rumah dinasnya, terbongkar ke publik. Keterangan polisi yang berubah-ubah membuat masyarakat curiga.

Kecurigaan itu ternyata langsung membuat tren kepercayaan terhadap Polri anjlok parah. Apalagi seiring waktu, kecurigaan publik terbukti. Setelah para pelaku buka mulut dan eks Kadiv Propam Polri ini mengakui telah menyusun skenario palsu terkait pembunuhan ajudannya, yakni Brigadir J.

Publik yang awalnya menaruh kepercayaan besar ke Polri, kini hanya tersisa 69,6 persen saja. Sementara Kejaksaan yang awalnya di bawah Polri meroket tren kepercayaannya hingga 75,3 persen, diikuti KPK di urutan 2 dengan membukukan 73,2 persen.

Tren kepercayaan terhadap Polri versi LSI untuk periode survei 13-21 Agustus ini terbilang lumayan, dibandingkan yang dirilis Indikator Politik Indonesia (IPI) dengan periode survei 11-17 Agustus 2022, ketika awal-awal kasus kematian Brigadir J menyeruak. Saat itu, lembaga survei yang dikomandoi oleh Burhanuddin Muhtadi itu, hanya membukukan angka kepecayaan publik 54,4 persen.

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengakui, kasus Sambo punya pengaruh besar pada anjloknya tren kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Sebab, kasus ini mendapat perhatian cukup besar dari masyarakat.

Dari temuan surveinya, sebanyak 77,1 persen responden yang ditanya tahu akan kasus tewasnya Brigadir J.

Penting sekali bagi Polri untuk menunjukkan langkah-langkah penanganan kasus Brigadir J ke publik, kalau tidak, maka berpotensi menurunkan kepercayaan kepada Polri,” kata Djayadi, dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, kemarin.

Meskipun kepercayaan terhadap Polri babak belur, publik masih menaruh kepercayaan pada pimpinannya. Yaitu Kapolri Jenderal Listyo. Hal itu tercermin dari temuan LSI, ketika responden yang tahu kasus tersebut ditanya, apakah Kapolri akan mengusut tuntas kasus kematian Brigadir J?

Hasilnya, 59,7 persen sangat percaya dan 9 persen mengaku percaya. Jika ditotal, ada 68,7 persen masih menaruh kepercayaan kepada Kapolri. Bahkan, 79,3 persen percaya bahwa Kapolri sudah mengikuti arahan presiden terkait kasus ini.

Menko Polhukam, Mahfud Md yang ikut menjadi pembicara dalam rilis survei LSI kemarin, senang melihat masih tingginya kepercayaan publik kepada lembaga penegak hukum di bawah koordinasinya. Apalagi secara umum dalam survei tersebut juga disebutkan bahwa persepsi negatif terhadap penegakan hukum makin melemah. Hanya 23,2 persen yang mengatakan buruk. Sementara persepsi positif menguat, dengan 42,1 persen.

“Secara umum, bagi saya ini surprise dan menggembirakan, masih tinggi. Hanya terjadi perubahan peringkat (antar lembaga),” kata Mahfud, kemarin.

Direktur Eksekutif IPI, Burhanuddin yang ikut hadir dalam rilis survei itu, mengapresiasi kinerja penegakan hukum di era Menko Polhukam Mahfud Md. Menurutnya, tingginya kepuasan publik pada penegakan hukum saat ini ikut mendongkrak kepuasan publik pada kinerja Presiden Jokowi. Dari survei LSI terbaru, tingkat kepuasan publik tembus 72,3 persen.

“Plus minus lembaga penegakan hukum itu mempengarui approval rating terhadap presiden,” kata Burhan, kemarin.

Survei LSI ini dilakukan pada periode 13-21 Agustus 2022 dengan metode tatap muka, dengan multistage random sampling terhadap 1.220 responden. Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar +/- 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum. Yakni, mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih. (rm.id)