Bahlil Sudah Lapor Presiden Prabowo, Subsidi BBM Tidak Akan Dicabut

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus melakukan koordinasi antar Kementerian/Lembaga, terkait rencana pelaksanaan subsidi energi tepat sasaran. Keputusan subsidi di sektor energi ini bakal diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia selaku Ketua Tim Penggodok Kebijakan Subsidi Energi, juga telah melaporkan hasil koordinasi tersebut kepada Prabowo.

“Saya sebagai ketua tim sudah membuat alternatif tentang subsidi yang tepat sasaran. Intinya, subsidi itu tidak dicabut. Tetap ada subsidi,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi Kementerian ESDM, Kamis (28/11/2024).

Presiden, lanjut Bahlil, juga ingin memastikan bahwa penerima subsidi energi adalah masyarakat yang tepat. “Kalau ditanya kapan akan diumumkan? Nanti, lihat hari dan tanggal yang baik,” sambung Bahlil.

Dia menambahkan, dari opsi skema subsidi yang dilaporkan kepada Prabowo, salah satunya adalah opsi blending. Sebagian subsidi diberikan kepada barang dan sebagian lainnya dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Skema ini untuk menggairahkan daya beli masyarakat dan memastikan subsidi tepat sasaran.

Ketua Umum Partai Golkar itu juga memastikan, subsidi akan diberikan kepada masyarakat karena saat ini data penerima subsidi telah dikaji. Data yang digunakan akan seragam dan dipastikan valid.

Nantinya, yang berhak mendapat subsidi adalah saudara-saudara kita yang memang, mohon maaf, ekonominya menengah ke bawah. Sudah didata oleh Badan Pusat Statistik (BPS),” tuturnya.

Terkait kriteria subsidi barang, Bahlil memberi bocoran salah satunya diperuntukkan untuk kendaraan berpelat kuning. Sementara, pelaku usaha ojek online (ojol) tidak mendapatkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Ojek kan untuk usaha. Punya saudara-saudara kita yang dipekerjakan. Masa yang kayak gini disubsidi,” kata Bahlil.

Meski demikian, dia mengatakan, pengemudi ojol masih bisa menerima subsidi apabila memenuhi kriteria. Pihaknya masih mempertimbangkan matang terkait siapa saja penerima subsidi dengan skema terbaru.

“Kami hitung baik-baik, yang jelas akan bijaksana,” ujarnya.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengatakan, sosialisasi pelaksanaan subsidi energi tepat sasaran harus dilakukan Pemerintah secara masif dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya konflik.

Kalau melihat mekanisme prosedur pelaksanaan yang rumit, kata Trubus, sosialisasi membutuhkan waktu yang lama.

“Pemerintah jangan buru-buru, biar masyarakat paham dulu, baru aturan ditetapkan,” saran Trubus kepada Redaksi, Kamis (28/11/2024).