Pemerintah Masih Menghitung Kelas Menengah Yang Rentan Dan Pantas Diberi Bansos

JAKARTA - Pemerintah belum memutuskan akan memberi bantuan sosial (bansos) atau tidak untuk kelas menengah. Saat ini, pemerintah masih menghitung jumlah kelas menengah yang rentan dan pantas diberi bansos.

Usulan kelas menengah diberi bansos muncul sejak adanya fenomena mereka turun kasta menjadi rentan miskin, akibat tekanan ekonomi selama ini. Usulan semakin menguat dengan adanya rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

Menanggapi usulan ini, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan, Pemerintah masih mematangkan data penerima bansos agar tepat sasaran. Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menjelaskan, pemberian bansos tidak bisa dilakukan sembarangan. Perlu yang rinci dengan kriteria khusus berdasarkan kajian Badan Pusat Statistik (BPS).

“Nanti ada ukuran-ukurannya, siapa yang masuk kelas menengah dan turun, siapa yang dari bawah naik kelas. Kan ada yang turun kelas, ada yang naik kelas,” kata Gus Ipul, menjawab pertanyaan wartawan, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Minggu (2/12/2024).

Sekjen PBNU ini menerangkan, data tersebut bersifat dinamis. Bisa jadi ada kelas bawah justru naik ke kelas menengah. Yang pasti, untuk kelompok yang membutuhkan, pemerintah telah menyiapkan bantuan. “Setidak-tidaknya dalam satu tahun itu kan sudah bisa kita programkan sebelumnya,” tambah dia.

Saat ditanya mengenai penegasan kelas menengah mendapat bansos tahun depan, Gus Ipul belum bisa memastikan. Dia hanya menekankan, yang terpenting saat ini adalah mematangkan data-data masyarakat yang berhak menerima bantuan Pemerintah.

Gus Ipul berjanji, bila data tersebut telah selesai dikaji bersama Kementerian/Lembaga terkait, pihaknya bakal menyampaikan secara langsung kepada publik. Termasuk kategori masyarakat yang berhak mendapatkan dan tidak mendapatkan bantuan sosial.

“Jadi, tidak bisa hanya berdasarkan bayangan kita, angan-angan kita. Tapi benar-benar berdasarkan data-data. Sekarang sedang digodok oleh BPS. Sabar dulu ya,” ujar dia.

Sebelumnya, rencana pemberian bansos untuk kelas menengah ini disampaikan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11/2024). Pria yang akrab disapa Cak Imin, kelas menengah dan rentan miskin harus diwaspadai. Apalagi dengan rencana adanya kenaikan PPN menjadi 12 persen. Salah satu cara melindungi mereka adalah dengan memberikan bansos.

“Nah, soal jenis dan polanya, misalnya berbagai keringanan-keringanan yang harus diberikan, on going process,” ujarnya.

Untuk program bansos secara keseluruhan, Cak Imin berencana menambah anggarannya menjadi sebesar Rp 100 triliun pada 2025. Namun, semua hal itu masih dikalkulasi, karena data penerima bansos sampai masih dihitung agar penyalurannya tepat sasaran.

"Kita terus bekerja untuk agar bansos terus meningkat, termasuk bagaimana agar APBN dilakukan efisiensi dilakukan perampingan program agar bansos ini lebih besar," tuturnya

Sementara, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyarankan, pemberian bansos tidak boleh permanen. Bansos hanya bersifat sementara, saat kondisi darurat saja. Sedangkan untuk jangka panjang, yang diperlukan adalah program pemberdayaan.

"Kalau bansos menjadi program tetap, ya sama saja memelihara kemiskinan," ucap Trubus, kepada Redaksi, (1/12/2024).

Untuk itu, Trubus berharap Pemerintah melakukan terobosan lain apabila tetap ingin memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Dia bilang, Pemerintah harus mengubah bansos dengan membuka lapangan pekerjaan.

"Kalau bansos tetap ada, penerimanya dikurangi. Diganti dengan memberikan mereka lapangan pekerjaan," pungkas Trubus.