Senayan Minta Polri Cegah Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Aparat

JAKARTA - Senayan mendorong adanya evaluasi terhadap penggunaan senjata api (senpi) bagi anggota Polri.

Hal ini menyusul kasus penggunaan senjata api yang menewaskan sesama anggota kepolisian dan juga masyarakat.

Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo mengatakan, Polri perlu memperketat tes senpi bagi anggotanya. Lang­kah tersebut merupakan bagian penting dari evaluasi untuk mencegah penyalahgunaan sen­jata api oleh aparat.

“Terhadap siapa yang berhak menggunakan senjata api, ya tentu harus memperhatikan tes fisiknya, tes kejiwaan, lalu praktik menembaknya,” ujar Rudianto, kemarin.

Mantan Ketua DPRD Kota Makassar ini menekankan pentingnya prosedur ketat dalam proses pemberian senjata api. Senjata api yang diberikan oleh negara seharusnya tidak mudah diakses tanpa seleksi yang tepat.

“Ini ditertibkan kembali, su­paya anggota di lapangan tidak lagi menyalahgunakan senjata api yang diberikan oleh negara,” lanjutnya.

Rudianto juga menilai perlu­nya evaluasi terhadap satuan-satuan di Polri yang diberikan izin untuk membawa senjata api. Satuan yang tugasnya tidak berkaitan dengan ancaman keselamatan jiwa tidak seharusnya dibekali senjata api.

“Saya kira perlu dievaluasi, lalu tidak perlu mendapatkan senjata, kecuali satuan-satuan yang memang terancam jiwa keselamatannya, perlu dibekali senjata. Itu yang perlu dievaluasi serius,” tegasnya.

Rudi berharap, dengan evaluasi dan pengetatan yang lebih baik, penggunaan senjata api oleh aparat dapat lebih terkontrol dan sesuai dengan tugas serta tanggung jawab yang diemban. “Sehingga penggunaan senpi ini benar-benar ditangani secara profesional dan bertanggung jawab,” tandasnya.

Senada, anggota Komisi III DPR Rikwanto mengaku pri­hatin atas munculnya sejumlah kasus penyalahgunaan senpi di kalangan Polri. Untuk itu, dia mendorong agar Kapolri beserta jajarannya untuk lebih selektif dalam memberikan izin penggunaan senjata api kepada anggotanya.

Menurutnya, kepemilikan senjata api tidak hanya berdasar­kan kebutuhan dinas, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek mental dan psikologis.

“Walaupun dia dinasnya di tempat vital yang seolah-olah harus menggunakan senjata, tapi kalau secara psikologis belum mampu mengendalikan senjata itu, tidak perlu dikasih,” tegas Rikwanto.

Mantan Kadiv Humas Mabes Polri ini menuturkan, tidak semua anggota polisi yang lo­los tes formal dapat diizinkan untuk memiliki senjata api. Kepemilikan senjata harus me­lalui proses seleksi yang ketat, mencakup aspek mental dan kedewasaan dalam mengelola konflik.

“Kalau orang bilang itu ber­hantu ya, kalau ada konflik sedikit maunya angkat sen­jata, maunya todong senjata. Kalau mentalnya belum de­wasa, pegang senjata malah jadi masalah, baik dengan teman sendiri maupun masyarakat,” lanjutnya.

Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya pengawasan langsung dari atasan terhadap anggota yang memegang sen­jata api. Setiap komandan harus mampu memantau kelayakan anak buahnya secara berkala, sehingga insiden serupa tidak terulang.

“Perhatikan lagi apakah tu­gasnya memang mengharuskan memegang senjata api, apakah tugasnya penuh ancaman, dan amati terus apakah dia layak. Ini harus betul-betul dikaji su­paya tidak ada lagi kasus-kasus seperti sebelumnya,” pungkas­nya.