Soal Pelaksanaan Pemilu Dan Pilkada, Beri Jarak, Tak Perlu Serentak

JAKARTA - Jarak waktu pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak masih jadi pembahasan. Terbaru, dari hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, mayoritas warga ingin Pemilu nasional dan Pilkada tak digelar serentak pada tahun yang sama.

Survei ini digelar 2-5 Desember 2024. Hasilnya, sebanyak 69,7 persen responden dalam jajak pendapat ini setuju jika pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tidak lagi dilaksanakan serentak di tahun yang sama. Sementara 28,5 persen responden lainnya menjawab tak setuju dan 1,8 persen tak menjawab/tak tahu.

Survei ini digelar melalui telepon dengan 625 responden dari 38 provinsi berhasil diwawancarai. 

 

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian ± 3,92 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

 

Tahun ini, tahapan Pilpres-Pileg 2024 dan Pilkada 2024 berjalan beririsan. Pemilu nasional digelar 14 Februari 2024. Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) memulai tahapan pilkada serentak pada akhir Februari 2024 dan pencoblosan pada 27 November 2024 lalu.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf mengatakan komisinya akan melakukan evaluasi terkait rendahnya tingkat partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2024. Dia menyatakan, Komisi II DPR akan mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan Pilkada Serentak di tahun yang sama dengan Pilpres dan Pileg.

Itu sebabnya, kami berpikir kami perlu evaluasi ke depan," kata politikus Partai Demokrat itu.

 

Sementara Peneliti Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Kahfi Adlan Hafiz menyebut memang perlu ada penataan ulang mengenai pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak. "Ini kan tahun pertama kita melaksanakan Pemilu dan Pilkada Serentak di tahun yang sama ya," ujar Kahfi.

Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara selengkapnya dengan Dede Yusuf.

 

Apa tanggapan Anda dengan keinginan masyarakat agar Pemilu dan Pilkada Serentak dilakukan pada tahun yang berbeda?

 

Memang hal yang paling signifikan adalah jarak waktu antara Pemilu dan Pilkada minimum satu tahun.

 

Kenapa harus lebih dari satu tahun?

 

Karena kita pahami penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) cukup kelelahan. Kita ketahui bahwa prosesnya kan tidak hanya di hari itu saja. Prosesnya terjadi mulai dari persiapan, sosialisasi, pencetakan dan lain-lain. Itu kan memakan waktu puluhan bulan. Jadi, kelelahan ini juga menjadi salah satu faktor.

 

Anda yakin jika ada jarak waktu antara Pemilu dan Pilkada, partisipasi pemilih akan meningkat?

 

Menurut saya, kalau memang ada jarak, baik itu satu tahun, dua tahun atau lainnya. Paling tidak dalam lima tahun waktu tugas KPU dan Bawaslu, nanti akan ada dua momentum yang menjadi fokusnya.

 

Jadi ini bisa menjadi solusi ya?

 

Menurut kami, paling penting adalah soal jarak waktu antara Pemilu dan Pilkada ini. Sehingga euforia untuk memilihnya itu menjadi sangat besar. Karena kalau masyarakatnya terus ogah-ogahan malas atau calonnya yang kurang menarik bagi mereka, mereka tidak akan datang gitu.

Apakah ada faktor lain yang menurut Anda menjadikan partisipasi publik menurun?

Kita mesti lihat juga di Pilkada 2024 ini, ada memang daerah-daerah yang masih cukup rentan dengan konflik-konflik horizontal.

Seperti apa itu?

 

Seperti di daerah pegunungan yang sangat sulit untuk dicapai, isu-isu SARA-nya juga masih sangat tinggi sekali. Itu perlu juga dibahas, apakah tetap dengan Pilkada langsung atau cukup seperti apa yang pernah diusulkan Presiden dengan Pilkada dipilih DPRD. Jadi bukan semua dipilih DPRD, tapi daerah mana yang memang perlu dipilih DPRD sebagai perwakilan dari rakyat.

Adakah faktor lain yang membuat partisipasi pemilih kurang maksimal?

 

Kurang menggapai para pemilih-pemilih pemula yang notabene sekarang kan banyak yang generasi-generasi muda, gen Z itu juga kurang mampu merangkul, ya baik pesertanya maupun juga dari sosialisasi KPU.