Kemenhub Siapkan 2 Strategi Cegah Macet Horor Di Puncak

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan terobosan di Jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat, untuk menghadapi libur Tahun Baru 2025. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan horor yang sering kali terjadi di kawasan tersebut saat pergantian tahun

Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana menya­takan, ada dua strategi yang disiapkan bagi masyarakat yang akan melakukan perayaan Tahun Baru 2025 di Puncak.

 

Pertama, mengoptimalkan jalur alternatif menuju Puncak. Di jalan alternatif ini, Pemerin­tah bakal melengkapi kebutuhan perlengkapan jalan existing yang sebelumnya telah dipasang oleh Pemda Kabupaten Bogor. Seperti, Alat Penerangan Jalan (APJ), rambu peringatan, rambu petunjuk, serta Rambu Penda­hulu Petunjuk Jurusan (RPPJ).

 

Menurut Suntana, masyarakat masih belum mau memakai jalur alternatif ini lantaran rambu lalu lintas dan penerangan jalan masih minim. “Alhamdulil­lah ini sudah dipasang,” ucap Suntana, usai meninjau kesiapan jalur dan penanganan lalu lintas menjelang perayaan Tahun Baru 2025 di kawasan Puncak, Bo­gor, Jawa Barat dikutip Kamis (26/12/2024).

 

Kedua, Kemenhub menye­diakan 15-20 unit bus dengan skema subsidi menuju Puncak. Suntana berharap, masyarakat bisa membeli tiket dengan mu­rah bagi yang hendak melakukan perjalanan menuju Puncak.

“Teman-teman yang suka naik motor ke atas Puncak bisa beralih menggunakan bus,” imbaunya.

 

Menurut Suntana, cara ini men­jadi salah satu strategi agar per­jalanan bisa lebih lancar, aman, dan selamat. “Bus akan start dari Cibi­nong dan mengangkut masyarakat ke Puncak,” ungkapnya.

 

Eks Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat itu mengakui, penanganan permasalahan kemacetan di kawasan wisata Puncak dari tahun ke tahun be­lum dapat terselesaikan dengan cepat. Karena itu, ia berinisiatif merumuskan beberapa strategi. Sebagai penanganan jangka pendek, yakni melakukan op­timalisasi rekayasa lalu lintas yang selama ini sudah diterap­kan sesuai diskresi Kepolisian, seperti pemberlakuan sistem satu arah atau one way.

Sementara sebagai solusi jangka panjang, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemen­terian Pekerjaan Umum (PU) untuk membangun jalan tol baru seperti Tol Caringin-Cisarua-Cianjur, hingga melanjutkan pembangunan Jalur Puncak II. Sebab, sebanyak 37 persen orang yang berangkat melewati jalur Puncak, menuju Cipanas dan Cianjur.

 

“Sehingga harus dipecah arusnya agar tidak terpusat lagi di wilayah Puncak,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Peker­jaan Umum (PU) Dody Hang­godo mengatakan, akan melan­jutkan pembangunan jalan Tol Puncak. Dody meminta pihak swasta bisa terlibat dalam mengerjakan proyek Tol Pun­cak. Kementerian PU bahkan siap melelang penggarapan tol tersebut pada awal 2025.

“Kami mengharapkan proyek-proyek ke depan lebih banyak dikerjakan oleh swasta,” ujar Dody.

 

menyadari, setiap proyek infrastruktur memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Untuk itu, dia berharap agar setiap proyek dapat memberikan manfaat mak­simal kepada masyarakat.

 

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyebut, kemacetan parah yang sering terjadi di Puncak disebabkan kapasitas yang me­lebihi batas, baik pada jalan raya maupun tempat wisata yang tidak mampu menampung jumlah kendaraan pengunjung membludak.

“Pengaturan lalu lintas yang diberlakukan setiap kali liburan belum efektif karena kemacetan sudah terjadi, kendaraan saling terkunci,” terangnya.

 

Selain itu, Herman menjelas­kan, banyaknya jalan tikus yang sempit dan sering digunakan pengendara motor mempersulit penerapan sistem buka-tutup jalan oleh petugas.