Insya Allah, Makan Bergizi Gratis Dimulai 6 Januari

JAKARTA - Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program andalan Presiden Prabowo Subianto akan segera terealisasi. Insya Allah, tanggal 6 Januari 2025, program tersebut sudah bisa dijalankan.

 

Kabar baik ini diungkapkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

“Saat ini dalam proses persiapan agar 6 Januari bisa jalan,” kata Dadan, di Jakarta, Senin (30/12/2024).

 

Dadan menjelaskan, program MBG akan dilaksanakan serentak di berbagai daerah. Namun, ketika ditanya mengenai lokasi titik awal pelaksanaan program ini, ia enggan memberikan rincian. “Saya lapor Presiden dulu,” ujarnya, singkat.

 

Sebelumnya, Dadan mengungkapkan, pada tahap awal pelaksanaan program MBG di tahun 2025, sebanyak 3 juta orang akan menjadi penerima manfaat. Ia optimis, jumlah penerima MBG dapat meningkat hingga lebih dari 15 juta orang pada Agustus 2025.

 

Program MBG ini, kata dia, akan dibagikan sekali sehari kepada anak sekolah dari jenjang PAUD hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Pembagian dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

 

Anak-anak PAUD, TK, hingga kelas 2 Sekolah Dasar (SD) akan menerima makanan pada pukul 08.00 WIB. Untuk siswa kelas 3 hingga 6 SD, makanan akan didistribusikan sekitar pukul 09.30 WIB. Sementara siswa jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga SMA akan mendapat makanan pada pukul 12.00 WIB.

 

Jadwal pembagian program MBG disesuaikan dengan jadwal belajar mengajar di sekolah-sekolah. Sementara itu, menu makanan dalam program ini akan bervariasi di setiap daerah, sesuai dengan keputusan ahli gizi setempat.

 

Dadan mengatakan, menu tidak ditentukan oleh Badan Gizi Nasional. Pihaknya hanya menetapkan standar komposisi nutrisi secara nasional. Tanggung jawab penentuan menu berada pada ahli gizi yang ditempatkan di setiap satuan pelayanan daerah.

 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy optimis program ini akan mendorong peningkatan permintaan terhadap hasil pertanian lokal. Hal ini, akan memberikan dampak positif bagi percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Rachmat dalam sambutannya pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di kantor Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024).

 

Rachmat menambahkan, program MBG tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah dan ibu hamil. Dengan program ini, dia optimis akan ada dampak ekonomi yang luas. Program ini mampu meningkatkan permintaan terhadap produk pertanian lokal, pangan, serta menciptakan lapangan kerja baru.

 

Permintaan tersebut akan mendorong terwujudnya desa swasembada pangan, energi, dan air yang terintegrasi dengan pengelolaan hutan sebagai cadangan sumber daya,” jelasnya.

 

Rachmat menambahkan, program ini diperkirakan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan menciptakan lapangan kerja baru. Hal lainnya, program MBG ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,86% di tahun pertama pelaksanaan RPJMN.

 

Ia juga menambahkan, program ini merupakan bagian dari Big Push Strategy, sebuah inisiatif yang diyakini dapat langsung memberikan manfaat signifikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara besar-besaran.

 

“Model ‘demand creates supply’ ini akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang luar biasa,” tegasnya.

Rachmat berharap, program ini dapat memberikan dampak positif yang luas dan tepat sasaran. Terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah yang pada akhirnya akan berkontribusi pada ekonomi nasional yang berkelanjutan.

 

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ikut mendukung suksesnya program MBG yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang.

Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Kadin Indonesia, Aviliani mengatakan, salah satu tantangan terbesar dalam program MBG adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran. Salah satunya, praktek korupsi yang mungkin terjadi dalam proses distribusi dan penyediaan makanan bergizi.

 

Hal tersebut disampaikan Aviliani dalam Kadin Global & Economic Outlook 2025, di Menara Kadin, Senin (30/12/2024). Aviliani menilai, diperlukan tata kelola yang baik agar program ini berjalan sesuai dengan tujuan tanpa terganggu oleh praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat.

Aviliani juga mencatat, penyaluran anggaran dari APBN ke daerah akan cukup besar, lantaran ada program MBG, sehingga melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya.

 

“APBN sendiri kalau kita lihat memang dana ke daerah akan cukup banyak dengan makan gratis atau makan bergizi, karena itu akan melibatkan daerah-daerah di dalam melakukan penyediaan,” ujarnya.

 

Ia pun berharap pengawasan yang ketat dan koordinasi antar berbagai kementerian serta pihak terkait bisa diperkuat untuk memastikan program MBG dapat berjalan dengan baik.