Duh, Pengadaan Vaksin PMK Belum Dianggarkan

JAKARTA - Komisi IV DPR menyoroti belum adanya dukungan anggaran untuk program pengadaan vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Padahal, penyakit menular yang menyerang hewan ternak ini makin mengganas di sejumlah sentra peternakan.

 

Anggota Komisi IV DPR Slamet menilai, Pemerintah kurang sigap mengantisipasi penularan PMK. Banyak sentra peternakan sapi di Pulau Jawa harus berjibaku mengantisipasi penularan PMK ini.

 

Hal ini bisa terlihat dari program vaksinasi yang tidak berlanjut.

 

Bahkan saya lihat anggaran vaksinasi PMK 2025 tidak ada sama sekali,” kata Slamet dalam keterangannya kepada Redaksi, Kamis (16/1/2025).

 

Slamet menghargai langkah Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PHK) yang bakal menyiapkan 4 juta dosis vaksin PMK di tahun 2025 ini. Baginya, sudah semestinya kebijakan itu diambil karena kebijakan vaksinasi hewan ternak ini ada di Kementan.

 

Namun kembali dia menekankan, pengadaan untuk 4 juta dosis vaksin PMK ini sama sekali belum dianggarkan. Dia pun mewanti kebijakan ini bukan cuma basa-basi belaka.

 

Semoga ini (pengadaan 4 juta dosis vaksin PMK) menjadi tindakan nyata. Bukan hanya lip service (basa-basi) saja. Karena setahu saya, tahun 2025 tidak ada nomenklatur anggaran yang terkait dengan penyediaan vaksin PMK,” ungkap anggota Fraksi PKS ini.

 

Karena PMK ini belum dianggarkan, tentunya harus dibahas dulu bersama Pemerintah, dalam hal ini Kementan bersama Komisi IV DPR sebagai mitra kerja.

 

Sementara, PKH Kementan Agung Suganda memastikan akan segera menyiapkan vaksin PMK sebanyak 4 juta dosis untuk mengatasi wabah PMK yang makin mengganas ini.

 

Tahun 2025, Kementan menyiapkan 4 juta dosis vaksin PMK yang akan didistribusikan secara bertahap ke 25 provinsi yang alami kasus PMK,” kata Agung.

 

Dijelaskan Agung, distribusi vaksin dilakukan secara bertahap sesuai permintaan dinas provinsi. Sebanyak 400 ribu dosis vaksin akan didistribusikan pada Januari, 1,2 juta dosis pada Februari dan 400 ribu dosis lagi pada Maret.

 

Sedangkan alokasi 2 juta dosis lagi direncanakan untuk vaksinasi periode kedua pada Juli hingga September 2025.

 

Hanya saja, Agung tidak merinci sumber dana dan jumlah anggaran yang akan dikeluarkan Kementan untuk membuat 4 juta vaksin PMK ini. Tapi yang jelas, pengadaan vaksin ini akan diproduksi Balai Besar Veteriner Farma (Pusvetma).

 

“Pusvetma didirikan pada 1952 dengan fokus awal memproduksi vaksin PMK untuk mendukung pembebasan Indonesia dari PMK sebelum tahun 1990,” kata Agung.

 

Kepala Pusvetma Edy Budi Susila menambahkan, pihaknya siap memproduksi 4 juta dosis vaksin PMK sebagai upaya untuk menekan angka kasus PMK di Indonesia.

 

Dia pun menjamin kualitas vaksin buatan Pusvetma ini walau buatan dalam negeri.

 

“Pusvetma siap memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menjamin kualitas vaksin telah sesuai dengan standar nasional. Jadi, vaksin dijamin aman dan memiliki efikasi (khasiat) sebagaimana yang dipersyaratkan,” kata Edy.

 

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sejumlah pengadaan bermasalah di Kementan untuk pengadaan tahun 2022. Temuan tersebut, yakni adanya kelebihan bayar dalam pengadaan material eartag (tanda pengenal ternak) tahap II dan III pada Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.

 

Temuan lain, yakni pengadaan vaksin PMK tahap II dan III. Kedua pengadaan tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan pada tahun 2022.

 

BPK menemukan adanya kelebihan bayar dalam pengadaan tersebut, sehingga berpotensi merugikan negara sebesar Rp 75,7 miliar.