Program Sarapan Gratis Untuk Siswa Di Jakarta, Anggarannya Dipertanyakan

JAKARTA - Saat kampanye pada November 2024, Pramono Anung sebagai Calon Gubernur Jakarta berjanji membuat program sarapan gratis bagi siswa, jika ia menang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

 

"Kalau Pak Prabowo membuat makan siang gratis, maka untuk Jakarta, bagi anak-anak kita, kami akan menyediakan sarapan gratis," kata Pramono saat itu.

 

Pramono menegaskan, program sarapan gratis ini, menjadi pelapis bagi program makan bergizi gratis (MBG) dari Pemerintah Pusat. "Program ini bersinergi dengan apa yang menjadi gagasan, ide Pemerintah Pusat," katanya.

 

Setelah sah ditetapkan sebagai Gubernur terpilih oleh KPU. Pramono ingin memenuhi janji, atau merealisasikan program sarapan gratis.

 

Plt Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Sarjoko mengatakan, program sarapan gratis untuk anak sekolah, ditargetkan berjalan pada tahun ini. Program tersebut akan dilaksanakan secara bertahap, dengan prioritas sekolah di wilayah kumuh Jakarta.

 

"Targetnya, akan direalisasikan tahun ini. Perlu kesiapan, kita coba secara parsial, mungkin lokasi prioritasnya di kawasan RW kumuh. Menyesuaikan kemampuan," kata Sarjoko di Balai Kota Jakarta, Kamis (16/1/2025).

 

Namun, program sarapan gratis ini menuai kontroversi. Salah satu yang dipersoalkan adalah anggarannya. Sebab, dalam RAPBD 2025, tidak ada mata anggaran khusus untuk sarapan gratis. Yang ada, untuk makan siang gratis.

 

Koordinator Komunikasi (Juru Bicara) Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel), Cyril Raoul Hakim mengatakan, anggaran sarapan gratis sedang dalam proses komunikasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

 

Sementara itu, Anggota DPRD Jakarta Abdul Aziz menyatakan, belum ada pembicaraan dengan DPRD Jakarta tentang program sarapan gratis. “Dari mana anggarannya,” kata dia.

 

Untuk lebih jelasnya, berikut wawancara dengan Abdul Aziz tentang program sarapan gratis

 

Gubernur terpilih Pramono Anung membuat program sarapan gratis bagi anak-anak sekolah. Respons Anda?

 

Saya mengapresiasi program tersebut, karena masyarakat gembira dengan adanya program sarapan gratis bagi anak-anak.

 

Tapi, perlu kita ketahui bersama, bahwa program Gubernur seharusnya sudah dibahas di DPRD.

 

Kenapa begitu?

 

Supaya akuntabilitasnya terjaga. Gubernur tidak dapat membuat program tanpa persetujuan anggaran dari DPRD.

 

Program sarapan gratis itu belum dibahas, atau belum disetujui DPRD, ya?

 

Ya, kan program itu adanya di mana? Mesti ada cantelannya, di Dinas apa gitu. Misalnya, di Dinas Sosial atau di mana. Itu harus dibicarakan ketika membahas RAPBD.

 

Berarti di APBD yang sudah disahkan, belum ada anggaran sarapan gratis?

 

Di RAPBD 2025, program sarapan gratis, belum masuk.

 

Bukannya sudah ada anggarannya?

 

Memang, di RAPBD itu ada tambahan Rp 6 triliun. Tapi, anggaran tambahan tersebut untuk makan siang gratis.

 

Bukan untuk sarapan gratis. Yang saya tahu, makan siang gratis, bukan sarapan gratis.

 

Kalau memang belum dianggarkan, pakai duit apa ya?

 

Nah, itu yang harus diuraikan Gubernur. Ini pakai anggaran apa. Beliau yang punya rencana. Kami di DPRD tidak tahu. Apakah anggaran makan siang gratis itu diambil sebagian untuk sarapan gratis, misalnya. Atau ada pengurangan anggaran lainnya.

 

Ini harus transparan. Tak bisa Gubernur membuat sebuah program tanpa ada persetujuan DPRD dari sisi anggaran. Nanti malah melanggar akuntabilitas, dan menyalahi proses administratif dan sebagainya.

 

Jika dipaksakan, nanti malah kontraproduktif buat Gubernur. Nanti yang kena gubernurnya.

 

Apa saran Anda agar program sarapan gratis ini berjalan?

 

Karena anggarannya belum ada, lebih baik nanti dimasukkan dulu dalam anggaran tambahan bulan Agustus. Karena, kalau dipaksakan, kasihan Dinas yang menangani program ini. Bisa bermasalah. Intinya, harus dikomunikasikan dan disetujui dulu oleh DPRD.