Parah, Realisasi PBB-P2 Buku 1 di Pandeglang Masih Ada yang Nol Persen

PANDEGLANG - Sebanyak 60 desa di Kabupaten Pandeglang masuk pada bahan evaluasi atas rendahnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) TA 2025. Keenam puluh desa tersebut tersebar di sejumlah kecamatan dengan realisasi di bawah 30 persen dari target yang sudah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pandeglang. Bahkan tahun ini memasuki triwulan ketiga masih ada beberapa desa yang realisasi PBB-P2 masih nihil alis nol persen. Hingga 20 Mei 2026, realisasi PBB-P2 Buku 1 dari target Rp 21.010.381.245 baru terealisasi Rp 4.820.855.519 atau sebesar 22,95 persen.

 

Kepala Bapenda Kabupaten Pandeglang, Ramadani mengatakan, dari hasil rapat koordinasi dengan para Camat dan Kasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan dilakukan evaluasi realisasi PBB-P2 kondisi eksisting pada triwulan kedua yang disandingkan dengan evaluasi tahun lalu.

 

“(Evaluasi, red) yang 2025 sebenarnya kita sudah meminta bantuan ke Pak Inspektur bagi desa yang realisasinya di bawah 30 persen itu dipanggil semuanya. Dari 60 desa sudah ada LHP-nya (Laporan Hasil Pemeriksaan, red)  ke kita 30, mungkin kita akan evaluasi,” ujar Ramadani, Senin (25/5/2026).

 

Dikatakannya, jika memang dari hasil evaluasi tersebut masalahnya sama atau mirip, maka akan dilakukan pembinaan di tiap-tiap desa bersama Tim Satgas Optimalisasi PAD. Realisasi PBB-P2 Buku 1, kata dia, diharapkan para Camat bisa melakukan pembinaan secara khusus kepada kepala desa yang masuk dalam evaluasi.

 

“Pada triwulan pertama 2026 masih banyak desa yang realisasinya masih minim, bahkan ada yang capaiannya masih nol persen. Kalau kita lihat launching distribusi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, red) itu sudah kita sampaikan di Pendopo pada 13 Januari 2026, sudah empat bulan lebih masa masih nol? Kan agak lucu, masa kepala desa pun gak bayar sih,” terangnya.

 

Dengan adanya evaluasi ini bisa mendapatkan progres yang signifikan terhadap penerimaan PBB-P2 terutama untuk Buku 1 yang menjadi kewenangan desa. “Kita tunggu sampai akhir Juli dan Agustus kita akan turun bersama Tim Satgas Optimalisasi PAD. Kita akan melihat kembali, kalau memang tidak ada progres maka akan dilakukan pembinaan khusus,” pungkasnya.

 

Melalui sambungan telepon, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, Muslim Taufik mengaku, sudah menyampaikan kepada para kepala desa untuk segera melakukan penagihan PBB-P2 Buku 1 yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa. “Setiap Bapenda menyampaikan hasil evaluasi realisasi PBB-P2, saya sudah minta rekan-rekan kepala desa untuk segera menindaklanjutinya. Karena jangan cuma nagih Siltap (Penghasilan Tetap, red), tapi PBB-nya tidak tercapai. Kan Siltap itu anggarannya dari PAD,” singkatnya.(*)