Hasil Survei BPS, Jurang Si Kaya Dan Si Miskin Di Jakarta Kian Jomplang

JAKARTA - Hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) teranyar menyebutkan, angka kemiskinan di Jakarta mengalami penurunan. Meski begitu, jurang pendapatan kelas atas dan bawah, semakin lebar alias jomplang.

 

Ketimpangan sosial di Jakarta meningkat pada tahun 2024. Berdasarkan hasil Susenas BPS DKI Jakarta, Rasio Gini pada Maret terpotret 0,423 pada Maret 2024 menjadi 0,431 pada September 2024.

 

Rasio Gini atau Indeks Gini adalah ukuran tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk suatu wilayah. Nilai Rasio Gini yang mendekati 1 menunjukkan ketimpangan pendapatan yang tinggi. Nilai Rasio Gini yang mendekati 0 menunjukkan ketimpangan pendapatan yang rendah.

 

Nilai Rasio Gini yang sama dengan 0 menunjukkan pemerataan pendapatan yang sempur­na. Nilai Rasio Gini yang sama dengan 1 menunjukkan ketimpa­ngan pendapatan yang sempur­na. Kenaikan rasio gini di Jakar­ta menegaskan gap pendapatan penduduk kelas atas dan kelas bawah menjadi semakin lebar.

 

Pada September 2024, ketimpangan di Jakarta tertinggi dan di atas rata-rata nasional, yakni sebesar 0,381. Namun demikian, Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin menuturkan, hasil Susenas juga mencatat persen­tase penduduk miskin pada September 2024 sebesar 4,14 persen. Jumlah itu menurun 0,16 persen poin terhadap Maret 2024 sebesar 4,30 persen.

 

“Penurunan persentase jumlah penduduk miskin ini menjadi hal yang sangat baik. Ini menunjuk­kan pengendalian inflasi berja­lan baik karena related dengan kebutuhan masyarakat,” kata Hasanudin saat merilis profil kemiskinan September 2024, Rabu (14/1/2025).

 

Hasanudin membeberkan, jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada September 2024 tercatat sebesar 449,07 ribu orang. Jumlah itu menurun 15,86 ribu orang dibandingkan Maret 2024 sebanyak 464,93 ribu orang.

 

Data itu, papar Hasanudin, diperoleh dari hasil potret be­saran konsumsi rumah tangga. Pada September 2024 terpotret rata-rata rumah tangga miskin di DKI Jakarta memiliki 5,01 anggota rumah tangga.

 

Hasil Susenas September 2024 juga mencatat, selama Maret sampai September 2024, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,52 persen, dari Rp 825.288 per kapita per bulan pada Maret 2024, menjadi Rp 846.085 per kapita per bulan pada September 2024.

 

Sehingga besarnya Garis Ke­miskinan per rumah tangga miskin di DKI Jakarta secara rata-rata adalah sebesar Rp 4.238.886 per rumah tangga miskin per bulan.

 

Selanjutnya, Susenas Septem­ber 2024 juga mencatat peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan.

 

Pada September 2024, ko­moditi makanan menyumbang sebesar 69,82 persen pada garis kemiskinan dengan komoditi ter­besar, yakni beras sebanyak 16,65 persen, rokok 8,21 persen dan makanan sehari-hari seperti daging ayam ras sebesar 5,51 persen.

 

Namun Hasanudin menyebut, hasil ini perlu diapresiasi secara positif. Apalagi, secara statistik angka garis kemiskinan DKI Jakarta jauh lebih tinggi dari nasional Rp 595.242 per kapita dan Rp 2.803.590 per rumah tangga miskin.

 

Lalu, Konsumsi Rumah Tang­ga juga tumbuh 5,26 persen pada triwulan III tahun 2024 dibandingkan triwulan III tahun 2023. Kemudian laju inflasi umum periode September 2024 terhadap September 2023 sebe­sar 1,70 persen, nilai relatif terkendali.

 

Pertumbuhan ekonomi juga terus tumbuh dengan laju per­tumbuhan pada triwulan III-2024 sebesar 4,93 persen. Angka tingkat kemiskinan DKI Jakar­ta secara nasional menempati urutan ketiga terendah setelah Provinsi Bali dan Kalimantan Selatan,” pungkasnya.

 

Di 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta sebesar Rp 91,34 triliun. Anggaran ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah DKI Jakarta. APBD tersebut akan di­prioritaskan untuk lima program unggulan. Salah satunya, program pengentasan kemiskinan.

 

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ima Mahdiah mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) terus menggencarkan program-program yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.

 

Ima berharap, pemimpin Ja­karta berikutnya dapat melan­jutkan berbagai upaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta harus fokus melanjutkan program terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Seperti pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan subsidi pangan.

 

“Ini adalah kebutuhan primer yang harus menjadi fokus utama,” di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

 

Ima juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyara­kat melalui pelatihan-pelatihan kerja serta pengadaan bursa kerja di setiap kecamatan.

 

“Sebelum swasta mencari, kita persiapkan dulu orang-orangnya, Sumber Daya Manu­sia (SDM) dilatih harus benar-benar diberdayakan dan paham yang menjadi pekerjaan itu. Perbanyak pelatihan-pelatihan,” tandasnya.