Kepuasan Masyarakat 100 Hari Pemerintahan Prabowo
JAKARTA - Tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 79 persen. Angka ini jauh melampaui tingkat kepuasan publik terhadap Presiden RI ke-7 Jokowi dalam 100 hari pemerintahannya.
Data ini mengacu pada survei terbaru yang dilakukan Indikator Politik Indonesia (IPI). Survei yang dilakukan pada periode 16-21 Januari 2025 tersebut melibatkan 1.220 responden dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
Dalam survei tersebut, responden diminta menilai kinerja Presiden Prabowo dalam berbagai bidang. Mulai dari pengelolaan ekonomi, politik, keamanan, penegakan hukum, hingga pemberantasan korupsi.
Hasilnya, tingkat kepuasan publik atau approval rating terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 79,3 persen. Angka tersebut berasal dari berbagai kalangan. Mulai dari Gen Z hingga disumbang oleh pendukung lawan politiknya pada Pilpres 2024. Rinciannya, 13,5 persen responden menyatakan sangat puas dan 65,8 persen mengaku cukup puas.
“Ini modal politik yang besar sekali buat Presiden Prabowo Subianto,” ujar Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat menyampaikan survei bertajuk ‘Evaluasi Publik Atas Kinerja 100 Hari Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih’ secara virtual, Senin (27/1/2025).
Burhanuddin membandingkan tingkat kepuasan publik Prabowo dengan awal periode kepemimpinan Joko Widodo alias Jokowi. Dalam periode 100 hari pemerintahannya, approval rating Jokowi tak setinggi Prabowo lantaran terdampak dengan kebijakan yang diambilnya. Tingkat Kepuasan publik terhadap Jokowi di awal kepemimpinannya berada di angka 60-an persen.
“100 hari setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden periode pertama, approval ratingnya terdampak oleh kebijakan tidak populer yaitu menaikkan harga BBM,” jelas Burhanuddin.
Sementara untuk Prabowo, lanjut Burhanuddin, ada tiga alasan utama. Pertama, Prabowo dikenal tegas, berwibawa, berani dan bijaksana. Angkanya mencapai 18,9 persen.
Kedua, sebesar 17,4 persen responden menilai pemberantasan korupsi berjalan dengan baik. Ketiga yakni penilaian atas realisasi program-program yang mulai dijalankan sebesar 12,8 persen. Sementara sisanya menilai kinerja Prabowo buruk karena program kerjanya belum terealisasi dengan baik.
“Tapi mayoritas responden itu puas sama kinerja Pak Prabowo sebagai Presiden. Nah ini pertanyaan terbuka, jadi kita persilakan mereka menjawab,” tegasnya.
Burhanudin menyampaikan bahwa hasil survei ini menunjukkan adanya dukungan yang kuat terhadap kepemimpinan Prabowo selama 5 tahun ke depan. Namun, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah, terutama dalam memastikan harga kebutuhan pokok yang terjangkau dan memastikan tidak adanya inflasi.
“Kalau kita belajar dari masa pemerintahan sebelumnya, naik turunnya itu ternyata punya korelasi dengan tingkat inflasi. Jadi ketika inflasi tinggi, itu umumnya punya dampak terhadap approval rating Presiden,” pungkasnya.
Juru Bicara Presiden Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J Vermonte mengatakan, hasil survei ini merupakan kabar baik sebagaimana riset yang lebih dulu dilakukan Litbang Kompas. Meski survei dilakukan dalam waktu berbeda, hasilnya relatif konsisten.
Philips menuturkan, apapun hasil survei yang dilakukan berbagai lembaga independen merupakan peringatan. Karena di dalamnya terdapat harapan publik yang tinggi terhadap pemerintah.
Presiden dan juga Kabinet Merah Putih mengapresiasi masyarakat yang memberi penilaian baik terhadap hal-hal yang telah dilakukan dalam 3 bulan pertama masa pemerintahan Pak Prabowo-Gibran,” ungkapnya.
Philips melanjutkan, pemerintahan Prabowo sebetulnya tidak mengenal program 100 hari. Karena dalam konteks sistem presidensial Indonesia, kata dia, programnya adalah 5 tahun.
Terlepas dari itu, Philips menegaskan tingginya approval rating terhadap Presiden Prabowo di awal jabatannya menandakan kepercayaan penuh masyarakat kepada kinerja pemerintahan. Apalagi dukungan berasal dari berbagai kalangan.
“Ini penting, mengingat beberapa program dalam Asta Cita sifatnya struktural, membutuhkan dukungan masyarakat,” katanya.
Politisi Partai Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak turut senang dengan hasil survei Indikator ini. Dia memastikan bahwa Presiden Prabowo sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra akan menaruh perhatian serius terhadap masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambilnya selama 5 tahun mendatang.
“Yang saya tahu Pak Prabowo fokus terus melayani rakyat, melakukan semua agenda pro rakyat itu saja,” singkatnya saat dikontak, Senin (27/1/2025).
Sementara Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai, survei indikator menegaskan bahwa kepemimpinan Prabowo sementara ini masih solid. “Alias masih dalam fase bulan madu,” ujarnya saat dihubungi, Senin (27/1/2025).
Kondisi demikian menurutnya jadi insentif positif untuk sementara waktu. Namun, bisa jadi bumerang politik, bila Prabowo tak mampu mensinergikan kinerja kabinet sebagai satu kesatuan tim untuk mengeksekusi setiap kebijakan yang dibuatnya.
“Artinya transformasi kepemimpinan personal Presiden Prabowo mestilah pada tahap berikutnya menjadi “super tim” bukan lagi “super-man” ke depannya,” ungkapnya.
Lebih lanjut Agung menyampaikan bahwa citra Presiden Prabowo ke depan tergantung dengan kebijakan yang akan diambilnya. Namun, bila membedah karakter personalnya, maka kebijakan populis akan selalu mengiringi pemerintahan.
“Karena beliau nggak punya beban plus secara sistem, pasca presidential threshold dihapus tak ada pilihan bagi Presiden Prabowo selain populis agar kompetitor lain tak "dilirik" pemilih di term keduanya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Litbang Kompas juga mengeluarkan survei terbarunya soal kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo. Hasilnya, sebanyak 80,9 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan. Sementara, 19,1 persen menyatakan tidak puas terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Tingkat kepuasan publik tercermin dari tingginya angka di berbagai bidang. Bidang politik dan keamanan mencatat angka kepuasan tertinggi sebesar 85,8 persen, diikuti oleh kesejahteraan sosial sebesar 83,7 persen, ekonomi 74,5 persen, dan hukum 72,1 persen.
Olahraga | 1 hari yang lalu
Nasional | 7 jam yang lalu
Pos Tangerang | 2 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu
TangselCity | 1 hari yang lalu
Pos Tangerang | 1 hari yang lalu
TangselCity | 1 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu
Nasional | 1 hari yang lalu
TangselCity | 1 hari yang lalu