Dasco Terima Keluhan Ada yang Tak Seirama dengan Presiden

JAKARTA - Ancaman keras Presiden Prabowo Subianto akan menindak anak buahnya yang ndableg memunculkan isu reshuffle kabinet. Lalu, apakah akan ada reshuffle dalam waktu dekat? Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, tidak ada.

 

Sementara itu, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mendengar keluhan ada anggota kabinet yang tidak seirama dengan presiden. Namun, orang kepercayaan Prabowo ini, tak menyebut identitasnya.

 

Prasetyo menerangkan, seluruh jajaran Kabinet Merah Putih tengah fokus menjalankan berbagai program yang dijanjikan Presiden Prabowo kepada rakyat. "Nggak ada reshuffle, reshuffle apa, belum," ucap Prasetyo, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025). 

 

Mengenai pernyataan keras Presiden Prabowo di Hari Ulang Tahun (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama, yang akan menyingkirkan menteri yang ogah bekerja untuk rakyat, menurut Prasetyo, itu bukan berarti akan ada reshuffle. "Nggak ada (reshuffle). Belum, belum," tandasnya, mengulang kembali pernyataannya.

 

Yang ada, kata Prasetyo, Prabowo melakukan evaluasi berkala terhadap para pembantunya di pemerintahan. Sebab, sudah ada pakta integritas yang ditandatangani seluruh menteri di hadapan Prabowo. "Biasalah dievaluasi terus itu," ungkap Prasetyo.

 

Dikonfirmasi hal yang sama, Sufmi Dasco Ahmad mengaku memang ada menteri yang dikeluhkan karena kurang seirama dengan Prabowo. "Saya dengar keluhan sedikit sedikit tentang masih ada yang kurang seirama," ucap Dasco, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

 

Namun, soal kemungkinan reshuffle, Wakil Ketua DPR ini enggan bicara lebih jauh. "Presiden yang mempunyai hak prerogatif," imbuhnya.

 

Dasco yakin, Prabowo memiliki penilaian terhadap para pembantunya berdasarkan kinerja yang telah diperlihatkan selama 100 hari pertama kerja. "Kita serahkan kepada Presiden untuk kemudian setelah 100 hari ini apakah melakukan evaluasi atau membuat langkah-langkah perbaikan di internal," ucapnya.

 

Dasco percaya, Ketua Umum Partai Gerindra itu paling paham mana menteri yang kerjanya gaspol, mana yang setengah-setengah. Sebab, mereka bekerja di bawah Prabowo untuk berupaya menunaikan setiap janji kampanye dalam Pilpres 2024.

 

"Dalam evaluasi 100 hari, Presiden tentunya merasakan apakah pembantu-pembantu Presiden sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya," papar dia. 

 

Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan bakal menyingkirkan anak buahnya yang tidak mau bekerja untuk rakyat. Bagi Prabowo, kepentingan Pemerintah hanya untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat.

 

"Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan saya singkirkan,” ancam Prabowo saat berpidato di puncak peringatan Harlah ke-102 NU, di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025). 

 

Prabowo menekankan, rakyat saat ini menuntut Pemerintah yang bersih dan benar-benar bekerja. Prabowo akan berupaya memenuhi tuntutan rakyat.

 

Mantan Menteri Pertahanan itu juga bertekad untuk terus bekerja mewujudkan pemerintahan yang bersih. Prabowo mengancam bakal menindak jajarannya yang enggan menjalankan kebijakannya itu. 

 

Prabowo menyatakan, 100 hari pemerintahannya sudah cukup untuk menyesuaikan diri. Selanjutnya, Prabowo bakal menindak jajarannya yang masih tidak menjalankan pemerintahan yang bersih yang merupakan tuntutan rakyat tersebut. 

 

"100 hari pertama ya saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat pemerintah yang bersih, saya akan tindak," tegas Ketua Umum Partai Gerindra ini.

 

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, partainya akan mendukung seluruh keputusan Prabowo. Sebab, hanya Presiden yang memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian terhadap seluruh menteri. 

 

"Partai Gerindra mendukung semua pandangan dan pemikiran, termasuk keputusan yang akan dilakukan Presiden untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu bagi efektivitasnya pemerintahan ini," kata Ketua MPR ini.

 

anggota kabinet, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengaku siap dengan kemungkinan adanya reshuffle. Ia menegaskan, sebagai menteri hanya bertugas untuk membantu Prabowo menjalankan seluruh tugas yang diberikan.

 

"Ya kita sebagai pembantunya harus siap dong. Kita harus siap dan kita pembantu Presiden menjalankan tugas Presiden," ucap pria yang akrab disapa Ara ini.

 

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji menyampaikan hal yang sama. Dia akan bekerja maksimal melaksanakan perintah Presiden.

 

"Itu (reshuffle) hak prerogratif Presiden. Saya bekerja saja sebagai pembantu Presiden untuk melaksanakan amanah Presiden secara maksimal," ucap Wihaji.