Anggaran IKN Di Blokir, Jokowi: Tanya Ke Pemerintah

JAKARTA - Presiden RI ke-7 Jokowi ditanya soal pemblokiran anggaran proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2025. Namun, mantan Presiden 2 periode itu enggan berkomentar panjang lebar. “Tanya ke Pemerintah,” kata Jokowi.

 

Pernyataan Jokowi muncul setelah Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan anggaran untuk pembangunan IKN tahun 2025 diblokir. Meskipun IKN merupakan proyek mercusuar yang digagas di era kepemimpinannya, Jokowi mengaku tidak tahu-menahu soal kelanjutannya.

 

“Tanyakan ke pemerintah, (saya) jangan ditarik-tarik. Itu urusan pemerintah. Laporan progres (IKN) ya ke presiden,” ujar Jokowi di kediamannya, Surakarta, Jumat (7/2/2025).

 

Jokowi mengaku memang masih berkomunikasi dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Namun, ia menegaskan komunikasi tersebut bersifat personal, bukan terkait urusan pekerjaan. Jokowi juga mengaku tidak membahas IKN dengan Basuki.

 

“Ya, kadang-kadang hanya sekadar bertukar kabar, bukan soal pekerjaan. Sehat, Pak Bas? Keluarga gimana?” ujar Jokowi.

 

Proyek pembangunan IKN menjadi sorotan setelah Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan anggaran IKN tahun 2025 masih diblokir. Dody pun mengaku tidak bisa menjawab kelanjutan IKN usai pemblokiran anggaran.

 

Ditempat terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa saat ini sejumlah kementerian tengah melakukan rekonstruksi anggaran. Hal ini berdampak pada alokasi dana untuk pembangunan IKN.

 

“Bahwa untuk anggaran IKN itu juga dengan beberapa kementerian lain sedang dilakukan rekonstruksi anggaran,” kata Dasco usai menghadiri acara konser bertajuk ‘Konser Perjuangan’ dalam rangkaian HUT ke-17 Gerindra di Taman Jantung Sehat Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025) malam.

 

Menanggapi kondisi tersebut, Dasco menyatakan pemerintah masih menggodok langkah-langkah bersama sejumlah kementerian terkait kelanjutan proyek pembangunan IKN.

 

Kita akan lihat pekan depan hasilnya dari rekonstruksi anggaran yang dilakukan pemerintah,” ujarnya.

 

Dasco belum dapat memberikan penjelasan lebih jauh terkait diblokirnya anggaran IKN. Dasco mengakui ada beberapa usulan dari Kementerian PU agar anggaran untuk beberapa kegiatan proyek tak dihilangkan.

 

Saya yakin Kementerian PU tetap dapat melaksanakan target-target kegiatannya meskipun terkena pemangkasan anggaran. Sebab untuk belanja penting dan program-program yang langsung ke masyarakat, tak ada masalah, “ ujar Legislator Dapil Banten III tersebut.

 

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan, pemblokiran anggaran pembangunan IKN tidak berarti anggarannya tidak tersedia. Menurutnya, dana tersebut hanya belum dibuka untuk digunakan.

 

“Kalau diblokir itu bukan berarti anggarannya enggak ada, kan. Anggarannya hanya belum dibuka,” ujar Hasan di Gedung Kwarnas, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

 

Hasan menjelaskan, anggaran pembangunan IKN saat ini berada di Kementerian PU dan Otorita IKN. Dia kemudian mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen akan meneruskan pembangunan IKN.

 

Kata Hasan, Presiden Prabowo menyiapkan pembangunan IKN dengan biaya sekitar Rp 48 triliun selama lima tahun ke depan.

“Target pemerintah kan menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif dan membangun gedung legislatif,” ujarnya.

 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah menegaskan, pemblokiran anggaran pembangunan IKN bukan karena efisiensi anggaran sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Menurut dia, pemblokiran tersebut merupakan mekanisme umum yang biasa dilakukan di awal tahun, dan dana yang diblokir bukan bagian dari anggaran operasional.

 

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengajak kepada seluruh pihak untuk mengikuti arahan dari Presiden Prabowo terkait pembangunan IKN. Semua pihak tak perlu berpolemik tentang anggaran IKN yang dikabarkan diblokir. Apalagi, pihak Otorita IKN sudah menegaskan bahwa pembangunan akan terus dilanjutkan.

 

“Mari kita ikuti arahan Presiden Prabowo yang sudah menyampaikan untuk saat ini fokus penyelesaian pembangunan kantor legislatif, yudikatif dan ekosistem pendukungnya,” kata Eddy.

 

Politisi PAN ini optimis, Presiden akan memutuskan yang terbaik tentang IKN. Kata dia, tantangannya sekarang adalah pada implementasi di jajaran pemerintahan.

 

“Penting untuk fokus mengikuti semua arahan Presiden Prabowo tanpa kecuali,” kata dia