Distribusi LPG 3 Kg Lancar Hingga Ke Sub Pangkalan

JAKARTA - Distribusi LPG 3 kilogram (kg) dipastikan berjalan lancar hingga ke tingkat sub pangkalan. Pasokan gas melon tetap aman dan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

 

Hal itu terungkap setelah Komisi XII DPR dan Pertamina Patra Niaga kemarin menggelar inspeksi di sejumlah lokasi.

 

Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya datang bersama anggota Komisi XII DPR lainnya, yakni Dewi Yustisiana, Alfons Manibui, Mulyadi, Sigit dan Christina Eugenia Paruntu.

 

Rombongan ini turut didampingi oleh Direktur Logistik & Infrastruktur Pertamina Alfian Nasution, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan serta Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra.

 

Inspeksi dilakukan di tiga lokasi utama, yaitu Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) PT Sodikun, Pangkalan Iqbal Affandi dan Sub Pangkalan Nur Hafidz.

 

Bambang menegaskan, kunjungan ini bertujuan memastikan pasokan LPG 3 kg tetap terjaga, khususnya di wilayah Ibu Kota. Sebelumnya pihaknya telah melakukan pengecekan di daerah pemilihan masing-masing. Hasilnya menunjukkan pasokan dalam kondisi aman.

 

Inspeksi di Ibu Kota pun mengonfirmasi bahwa distribusi berjalan lancar, bahkan hingga malam hari tetap beroperasi.

 

"Hal ini membuktikan bahwa pasokan LPG 3 kilogram mencukupi, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir atau melakukan panic buying," ujar Bambang.

 

Setelah memantau distribusi di SPPBE, rombongan melanjutkan inspeksi ke Pangkalan dan Sub Pangkalan guna memastikan distribusi LPG 3 Kg berjalan lancar hingga ke tingkat konsumen akhir.

 

Bambang menambahkan, hasil pengecekan berat tabung LPG 3 kg menunjukkan kesesuaian, tabung kosong berbobot 5 kg dan saat terisi penuh mencapai lebih dari 8 kg. Dipastikan isi LPG benar-benar 3 kg.

 

Selain itu, harga yang diterapkan di pangkalan juga sesuai dengan HET, yakni Rp 16.000.

 

Dengan temuan ini, Komisi XII DPR bersama Pertamina memastikan bahwa distribusi LPG 3 kg berjalan lancar dan pasokan dalam kondisi mencukupi," katanya.

 

Pihaknya juga mengapresiasi Kementerian ESDM dan Pertamina yang telah bekerja memastikan kebutuhan masyarakat akan gas subsidi ini aman, tercukupi, dan murah.

 

"Inilah yang kita harapkan sehingga subsidi betul-betul tepat sasaran dan harganya sesuai aturan," tandasnya.

 

Anggota Komisi XII DPR Alfons Manibui menambahkan, penataan terhadap sistem distribusi dari hulu ke hilir terus dirapikan. Pertamina diminta terus melakukan sosialisasi terhadap proses distribusi baru ini, terutama di tingkat pengecer. Mengingat, sudah ada kebijakan menaikkan status pengecer menjadi sub pangkalan dan seluruhnya dilakukan bebas biaya alias gratis.

 

"Silakan kepada Pertamina dan Patra Niaga untuk melakukan sosialisasi dan merangkul. Tadi kan yang merupakan pengecer-pengecer dari pangkalan ini kita minta kepada pangkalannya untuk menghimbau, merangkul," wantinya.

 

Dia optimistis, melalui penataan distribusi gas subsidi ini, tidak ada lagi permainan harga dan pengoplosan yang dapat merugikan konsumen. Sebab pada akhirnya, semua terdata, baik jumlah, harga hingga isinya.

 

Karena ini pastinya berkeadilan pada akhirnya. Bagi sub pangkalan itu pun marginnya (harga) ditentukan, tidak asal-asalan lagi. Artinya dalam mata rantai distribusi ini semua senang. Barang ini barang subsidi, mari kita kita jaga untuk kepentingan masyarakat," ajak politisi asa Papua Barat ini.

 

Sementara, pemilik Pangkalan Iqbal Affandi menegaskan bahwa distribusi LPG 3 kg di wilayah Srengseng, Jakarta Barat, saat ini berjalan lancar tanpa antrean panjang.

 

"Sekarang stok sudah stabil, tidak ada lagi antrean karena pasokan sudah normal. Harga jual juga sesuai dengan HET Rp 16.000," jelas Iqbal.