Anggaran Kemlu Dipangkas Rp 2 Triliun, Kinerja Tidak Boleh Terganggu

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terkena kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp 2,03 triliun. Senayan berharap, pemotongan anggaran ini jangan sampai mengorbankan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

 

Anggota Komisi I DPR Abraham Sridjaja mengaku sudah berkomunikasi dengan para konstituen dan pihak-pihak terkait di luar negeri mengenai dampak kebijakan efisiensi ini. Mengingat dirinya terpilih dari Jakarta III yang daerah pemilihannya juga dari luar negeri.

 

“Kita berikan apresiasi kepada teman-teman di Kemlu dapat melakukan efisiensi yang begitu besar. Namun yang menjadi pertanyaan saya, efisiensi ini jangan sampai mengorbankan warga negara kita yang ada di luar negeri,” ujar Abraham dalam rapat kerja Komisi I DPR Bersama Sekjen Kemlu Cecep Herawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

 

Sebagai contoh, kata Abraham, kantor perwakilan RI di Makau (China) saja hanya mampu buka pelayanan 1-2 kali seminggu. Dengan adanya efisiensi ini, mereka hanya bisa buka 1 kali dalam sebulan. Sedangkan warga negara Indonesia yang ada di sana jumlahnya mencapai ratusan ribu jiwa.

 

Begitu juga kantor perwakilan di Malaysia yang hanya bisa buka 3 hari dalam sepekan. Hal ini baru diketahuinya setelah melakukan kunjungan kerja reses menindaklanjuti peristiwa penembakan WNI di Malaysia. Dirinya mengundang KJRI (Konsulat Jenderal RI), beberapa PMI (Pekerja Migran Indonesia), KJRI dari Kuching nggak bisa datang.

 

“Nggak bisa beli tiket karena anggarannya nggak ada. Kalau diplomat kita diundang ke pertemuan-pertemuan, nggak bisa hadir karena nggak ada uang, kan malu kita Pak,” ucap politisi muda Golkar ini.

 

Dia mengingatkan, akibat perang dagang antara Amerika dan China, ternyata mulai banyak perusahaan asal China yang membuka kantor di Indonesia. Mereka memperluas operasional kantornya lantaran adanya kebijakan Tax Holiday di Indonesia.

 

“Malaysia dan Singapura sekarang create economic zone 5 persen buat 15 tahun. Di Indonesia ada tax holiday. Kemlu harus mengambil peluang ini agar mereka (China) masuk ke Indonesia. Namun bagaimana diplomat kita bisa bekerja kalau efisiensi ini mengganggu kerja para diplomat kita,” tuturnya.

 

Makanya, dia menyarankan agar wilayah-wilayah yang WNI-nya cukup besar, dapat menjadi prioritas anggaran di luar negeri. Apalagi dia mendengar untuk anggaran perlindungan WNI di Uni Emirat Arab saja, anggarannya 0 rupiah.

 

“Jangan sampai warga negara kita saat ada masalah, datang ke KJRI atau KBRI, tutup karena nggak bisa bayar listrik. Malu kita,” tambahnya.

 

Sementara, anggota Komisi I DPR RB Hasanuddin menilai, efisiensi atau iritisasi ini akan berdampak besar pada perlindungan WNI di luar negeri. Sebagai contoh, anggaran yang digelontorkan KJRI Dubai untuk perlindungan ribuan WNI sebesar 0 rupiah.

“Kalau 0 rupiah, mau dari mana memberikan perlindungan,” katanya.

 

Hasanuddin bilang, efisiensi besar-besaran yang dilakukan Pemerintah bakal berdampak besar pada situasi di dalam negeri.

 

Sebagai contoh, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 110 triliun, mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 80 triliun. Jika itu terjadi, akan ada sekitar 2,1 juta orang yang bakal dirumahkan.

 

Artinya, akan banyak pengangguran. Belum kementerian-kementerian lain. Orang butuh makan, orang butuh pekerjaan. Kalau tidak ada (pekerjaan) di dalam negeri, orang akan berduyun-duyun mencari pekerjaan ke luar negeri,” sebutnya.

 

Untuk itu, dia menyarankan agar efisiensi anggaran ini benar-benar dilakukan dengan cermat.

 

Dia lalu menyoroti anggaran mutasi ke dan dari perwakilan Indonesia di luar negeri untuk 700 orang sebesar Rp 221 miliar, sementara untuk anggaran perlindungan WNI hanya Rp 220 miliar.

 

“Menurut kami, tolong ini geser saja. Mutasinya tahun ini jangan 700 orang, 300 sajalah kalau boleh nawar. Bisa mengirit sekitar Rp 100 miliar untuk ditambahkan kepada perlindungan WNI di luar negeri,” sebutnya.

 

Sementara, Sekjen Kemlu Cecep Herawan menuturkan, besaran efisiensi anggaran Kemenlu Rp 2,9 triliun. Namun surat edaran baru dari Kemenkeu menginformasikan bahwa besaran efisiensi Kemenlu menjadi Rp 2,03 triliun, yang terdiri dari efisiensi belanja barang Rp 1,5 triliun dan efisiensi belanja modal sebesar Rp 586,7 miliar.

 

“Kemenlu mempunyai komitmen penuh untuk melakukan efisiensi anggaran sebagaimana instruksi Presiden termaksud. Dalam kaitan ini, Kemlu telah melakukan identifikasi rencana efisiensi anggaran sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan,” ujarnya.

 

Dia menuturkan, anggaran Kemlu tahun 2025 telah ditetapkan sebesar Rp 9,9 triliun. Adapun 74,69 persen dari anggaran tersebut merupakan alokasi bagi belanja yang bersifat kebutuhan dasar dan mandatory sebesar Rp 7,4 triliun.

 

Ini dialokasikan untuk belanja pegawai, mutasi home staff, belanja sewa gedung kantor perwakilan dan wisma duta besar serta konsulat jenderal, sewa rumah para home staff, dan lainnya.

 

Sementara anggaran belanja yang bersifat pelaksanaan tugas dan fungsi esensial Kemlu sebesar Rp 2,5 trilun, yang dialokasikan untuk pelaksanaan program, pemeliharaan gedung, kendaraan dan jaringan, serta belanja modal.

 

“Kami melakukan beberapa penyesuaian mengingat kekhususan Kemlu, sehingga tidak dapat memenuhi secara penuh efisiensi pada item-item belanja tertentu,” ujarnya.

 

Sebagai ilustrasi, sambungnya, pada item belanja sewa, efisiensi akan berdampak terhadap pembayaran 99 kantor gedung dan wisma, perwakilan RI di luar negeri. Serta, pembayaran fasilitas sewa rumah bagi para home staff yang berjumlah 1.133 orang yang saat ini bertugas di luar negeri.

 

“Efisiensi pada item belanja perjalanan dinas berdampak langsung terhadap rotasi mutasi para duta besar, konsul jenderal dan home staff lainnya yang harus dilaksanakan pada tahun 2025,” pungkasnya.