Suharso Rawan Di-reshuffle

JAKARTA - Nasib Suharso Monoarfa di kabinet sedang berada di ujung tanduk. Setelah kursi Ketua Umum PPP lepas karena diambil Mardiono, kini dia pun rawan di-reshuffle dari kursi menteri.

Proses pengambilalihan kursi Ketua Umum PPP itu begitu cepat. Tak sampai sepekan, Mardiono sudah mendapat SK Menkumham. Usai mendapatkan SK, kubu Mardiono langsung akan melaporkan pergantian kepengurusan ke KPU. Laporan tersebut untuk memastikan agar proses verifikasi administrasi PPP sebagai calon peserta Pemilu 2024 berjalan lancar.

Waketum PPP Arsul Sani mengatakan, laporan kepengurusan itu akan segera dikirim ke KPU dalam waktu dekat. Dalam kepengurusan yang baru itu, hanya kursi ketum yang berganti. Sisanya masih sama.

"Dalam satu-dua hari ini kami koordinasi dengan KPU,” kata Arsul, kemarin.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menyampaikan hal serupa. Kata dia, fokus PPP saat ini adalah menjaga soliditas partai menyongsong Pemilu 2024.

Soal posisi Suharso, Baidowi enggan berkomentar. Kata dia, kader menganggap Suharso sudah seperti orang tua sendiri yang sudah membimbing di jagat politik.

“Jadi, saya kira tetap kita dudukkan di tempat yang terhormat,” ujarnya.

Menurut dia, pergantian ketum merupakan keinginan kader untuk menyelamatkan partai. Kader khawatir, jika Suharso tetap memimpin, PPP akan terkontaminasi.

Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio memprediksi, manuver kubu Mardiono tidak akan berhenti hanya dengan merebut kursi Ketua Umum PPP. Manuvernya akan terus berlanjut, sampai ke menyasar posisi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, yang saat ini dijabat Suharso.

Menurut dia, Suharso mendapat kursi menteri karena posisinya sebagai ketum PPP. Kini, setelah tak lagi jadi ketum, otomatis daya tawarnya pun hilang.

"Sangat mungkin Pak Suharso kena reshuffle. Apalagi bila memang penggantian ketua umum itu sudah direstui Istana," kata Hendri, tadi malam.

Hal senada disampaikan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Dia menduga, ada restu Istana dalam proses pengambilalihan kursi ketum PPP. Hal itu tampak dari begitu cepatnya pengesahan Mardiono sebagai Plt Ketua Umum oleh Kemenkumham. Menurut dia, tanpa restu Istana, sulit manuver ini akan berhasil.

Sementara itu, Suharso masih menganggap dirinya sebagai Ketua Umum PPP yang sah. Dia melawan dengan akan mengajukan gugatan atas terpilihnya Mardiono menjadi Plt dan Mukernas PPP di Banten. Ia menilai, undangan Mukernas itu tidak sah, karena tak ditandatangani dirinya dan Arwani Thomafi sebagai Ketum dan Sekjen PPP. (rm.id)