Hasto: Saya Siap Terima Konsekuensi

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, pasrah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

“Sebagai Sekjen PDIP, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apa pun bagi Indonesia Raya kita,” ujar Hasto saat hendak digiring ke mobil tahanan, di lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/5/2025).

 

“Saya tidak pernah menyesal saya akan terus berjuang dengan api yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum,” sambung tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku itu.

 

Hasto mengaku dicecar 62 pertanyaan oleh penyidik KPK, terkait perkara dugaan suap PAW yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

 

“Tidak ada hal yang baru,” tuturnya.

 

Hasto memuji penyidik yang dinilainya profesional dalam menjalankan tugasnya.

 

Penyidik KPK juga sangat ramah, sangat kooperatif,” puji Hasto.

 

KPK menahan Hasto usai memeriksanya hari ini. Hasto ditahan selama 20 hari ke depan, di Rutan Gedung KPK.

 

“Terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025,” ujar Setyo dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

 

Dia mengungkapkan, sejauh ini KPK telah melakukan permintaan keterangan terhadap 53 orang saksi dan 6 orang ahli.

 

Juga telah dilakukan kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa lokasi.

 

“Serta penyitaan dokumen, barang bukti elektronik dan barang-barang lainnya,” tandasnya.

 

Hasto ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan Harun Masiku.

 

KPK menyebut, pada saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) digelar pada 8 Januari 2020, Hasto memerintahkan salah satu pegawainya, Nur Hasan, di Jl. Sutan Syahrir, untuk menelepon Harun Masiku serta memerintahkannya merendam handphone di dalam air dan segera melarikan diri.

 

Kemudian, pada 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi, dia memerintahkan salah satu pegawainya, Kusnadi, untuk menenggelamkan handphone agar tidak ditemukan KPK.

 

Selain itu Hasto juga mengumpulkan beberapa saksi dan mengarahkan, memberikan doktrin, memberikan penekanan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

 

Dalam perkara ini, Hasto dijerat dengan Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Selain itu, Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR.

 

KPK menyebut, Hasto bersama Harun Masiku lewat orang kepercayaannya, Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah, menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina sejumlah 19 ribu dolar AS (Rp 307 juta dalam kurs saat ini) dan 38.350 dolar Singapura (Rp 456 juta) pada periode 16 Desember 2019 sampai 23 Desember 2019.

 

Uang suap itu untuk memuluskan caleg PDIP Harun Masiku untuk melenggang ke DPR menggantikan Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia.

 

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan, sebagian uang suap untuk Wahyu tersebut berasal dari Hasto.

 

“Dari proses pengembangan penyidikan, ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap saudara Wahyu berasal dari saudara HK,” ujar Setyo dalam konferensi pers, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024).

 

Hasto disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1).