Luhut: Saya Berharap Dampaknya Tak Banyak, Dengan Anggaran Dipotong Rp 300T

JAKARTA - Efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) hingga mencapai Rp 300 triliun tidak terlalu berdampak pada perekonomian nasional. Sebaliknya, kebijakan ini bisa memberikan manfaat jangka panjang. Terutama dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

 

“Kita lihat, dampak efisiensi anggaran ke pertumbuhan ekonomi sekarang mulai diperhatikan dengan cermat. Saya berharap dampaknya tidak banyak,” kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

 

Menurut Luhut, evaluasi terhadap pos-pos belanja perlu dilakukan agar efisiensi anggaran berjalan optimal. Jika efisiensi terus dilakukan hingga tiga putaran, dia yakin Pemerintah akan lebih hati-hati dalam implementasinya untuk menekan penge­luaran yang tidak diperlukan.

 

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menambahkan, dalam jangka pendek, efisiensi anggaran akan mempe­ngaruhi dunia usaha dan industri.

 

Namun, jika alokasi dana hasil efisiensi digunakan untuk pengembangan SDM, maka dampaknya akan sangat positif dalam jangka panjang.

 

“Tentu dalam jangka pendek terasa. Tapi saya rasa dalam jangka menengah dan panjang itu akan terbayar berkali-kali lipat,” ujar Anindya di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

 

Salah satu program yang mendapatkan alokasi dari efisiensi anggaran adalah prog­ram Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini tidak hanya bertujuan mening­katkan kualitas SDM Indonesia. Tapi juga memperkuat sektor industri keta­hanan pangan.

 

“Ini bukan saja investasi di SDM masa depan, tetapi juga meningkatkan industrialisasi di bidang ketahanan pangan. Kita akan membutuhkan lebih banyak telur, ayam, beras, sayur-mayur dan lainnya,” kata Anindya.

 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pada pemangkasan tahap pertama, Pemerintah berhasil menghemat Rp 300 triliun. Sementara penghematan putaran kedua menargetkan Rp 308 triliun.

 

Efisiensi anggaran ini telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Inpres tersebut mengatur efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Belanja dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.

 

Pada poin kedua Inpres tersebut, Prabowo menginstruksikan efisiensi anggaran belanja negara sebesar Rp 306 triliun. Anggaran itu terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 256,1 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

 

Dengan kebijakan ini, Peme­rintah berharap efisiensi anggaran dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional. Khususnya dalam peningkatan kualitas SDM dan sektor ketahanan pangan.