Ada Kepala Daerah Kader PDIP Yang Tetap Ikut Retreat Ke Magelang

MAGELANG - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kadernya yang menjadi kepala daerah menunda keberangkatan ke Akmil Magelang untuk mengikuti retreat yang digelar pada 21-28 Februari 2025. Namun, instruksi Mega ini tak diikuti semua kader banteng. 

 

Instruksi Mega itu disampaikan beberapa saat setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan (obstruction of justice), Kamis malam (20/2/2025). Padahal, pagi harinya, 126 kader PDIP dilantik Presiden Prabowo Subianto kepala daerah dan bersiap mengikuti retreat di Magelang.

 

"Diinstruksikan kepada seluruh kepada daerah dan wakil kepala daerah PDIP, untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025," tulis Mega dalam Intruksi Harian yang tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025, tertanggal 20 Februari 2025.

 

Untuk yang sudah terlanjur berangkat, diminta Mega untuk tak melanjutkan perjalanan. Mega meminta kepala daerah berasal dari PDIP menunggu arahan lebih lanjut darinya. Mega juga meminta kepala daerah dari PDIP tetap bisa berkomunikasi aktif dan bersiaga terhadap panggilan. "Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call," tutup Mega. 

 

Sebelumnya, terdapat 961 kepala daerah yang dilantik Presiden Prabowo, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Dari jumlah tersebut, 126 di adalah kader PDIP. Hal ini diketahui, sebelum dilantik Presiden, 126 kepala daerah dari PDIP ini mengikuti pembekalan yang diberikan Megawati. Mereka terdiri dari gubernur/wakil gubernur, wali kota/wakil wali kota, dan bupati/wakil bupati.

 

Dari jajaran gubernur/wakil gubernur, ada sepuluh kader PDIP. Mereka yakni Gubernur-Wakil Gubernur Bali I Wayan Koster-I Nyoman Giri, Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno, Gubernur Papua Benhur Tomi Mano, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanfo, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, Wakil Gubernur Bengkulu H Mian, dan Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto.

Yang diundang mengikuti retreat hanya gubernur, bupati, dan wali kota. Sedangkan wakilnya tidak.

 

Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, salah satu kader PDIP, taat pada perintah Mega. Masinton menunda keberangkatan mengikuti retreat di Magelang.

 

"Sementara ini, saya menunda keberangkatan ke Magelang. Sampai ada arahan lebih lanjut dari Ibu Megawati," kata Masinton, kepada Rakyat Merdeka, Kamis (20/2/2025) malam.

 

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, yang juga kader PDIP, menyampaikan belum bisa merapat ke Magelang. Ia masih menunggu arahan lebih lanjut dari Mega. "Ini saya baru perjalanan menuju DPD (PDIP DIY) untuk nanti mendengar arahan bersama. (Keputusan) nanti ngikuti arahan yang ada di sini," ucap Hasto. 

 

Dia menerangkan, kepala daerah ber-KTA PDIP yang terlanjur bertolak ke Magelang, saat ini sedang berkumpul di Kantor DPD PDIP DIY. "Kita bersama-sama di DPD (PDIP) DIY bersama bupati/wali kota. Yang sudah sampai Yogya, akan kumpul dulu ke DPD," tambah Hasto. 

 

Saat ini, memang ada beberapa kader PDIP yang sudah bertolak ke Yogyakarta atau Magelang. Contohnya, 10 kepala daerah yang berasal dari Provinsi Bali, termasuk Gubernur Bali I Wayan Koster, sudah sampai Yogyakarta. Akan tetapi, karena ada instruksi Mega, mereka tak melanjutkan ke Magelang, melainkan berkumpul di Kantor DPD PDIP DIY.

 

Empat kepala daerah dari Provinsi Jawa Barat, yakni Bupati Cirebon Imron Rosyadi, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, juga menunda keberangkatan ke Magelang. Mereka memilih standby di Kantor Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono. 

 

Meski begitu, ada beberapa kader PDIP yang sudah tiba di Akmil Magelang. Contohnya Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma. Meski sudah mengetahui instruksi Mega sejak pertama kali mencuat, Paramitha tetap mengikuti retreat di Magelang. "Berangkat, demi kepentingan masyarakat," ucapnya, Paramitha usai tasyakuran, di Pendopo Brebes, Jumat (21/2/2025) pukul 00.30 WIB. 

 

Kehadiran Paramitha di Magelang dikonfirmasi Wakil Bupati Brebes Wurja. Dia bilang, sejak Jumat pagi, Paramitha sudah berangkat. "Untuk Bupati, hari ini tidak bisa langsung kerja, karena mengikuti retreat sampai tanggal 28 Februari," ucap Wurja. 

 

Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo juga berangkat ke Magelang meski ada instruksi Mega. "Saya tetap berangkat ke Magelang sambil menunggu arahan lanjut dari Ibu Megawati," jelas Hamenang. 

 

Sebagai bukti siap mengikuti pembekalan kepemimpinan di Akmil Magelang, Hamenang telah menunjuk Wakil Bupati Klaten Benny Indra sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati sampai selesai pelaksanaan retreat sepekan mendatang. 

 

Sementara, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono memilih lebih berhati-hati menghadapi persoalan ini. Di satu sisi, dia menghormati instruksi Mega. Di sisi lain, kegiatan retreat yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat. Sehingga, ia tidak ingin terjebak dalam polemik tersebut.

 

"Kami kepala daerah milik masyarakat sehingga seluruh kegiatannya untuk kepentingan masyarakat," terang Damar. 

 

Lantas, apakah ada sanksi bagi kepala daerah asal PDIP yang tetap mengikuti retreat di Magelang? Juru Bicara PDIP Aryo Seno Bagaskoro, sejauh ini belum ada ancaman sanksi. Meski begitu, dia yakin, semua kader PDIP akan patuh pada perintah Mega.

 

"Belum ke situ (sanksi). Secara kebatinan, setahu saya semuanya solid, tegak lurus dengan Ibu Megawati," ucap Seno, kepada Redaksi.

 

Dari Magelang, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, sebanyak 53 kepala daerah tak hadir dalam acara retreat. Enam di antaranya telah menyampaikan surat izin kepada panitia. Sementara, 47 kepala daerah lainnya tanpa kabar. 

 

"Yang telah hadir 450 orang dari yang semestinya sebanyak 503 orang," ucap mantan Wali Kota Bogor tersebut.

 

Bima Arya menambahkan, pembekalan kepala daerah diamanatkan Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dulu, saat awal dirinya menjabat Wali Kota Bogor, juga mengikuti pembekalan. Saat itu diselenggarakan Lembaga Pertahanan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri. 

 

"Jadi undang-undang mengamanatkan itu dan mengenai pemilihan lokasi ini menyesuaikan saja," jelas Bima. 

 

Meski begitu, adanya dasar hukum pembekalan tak otomatis disertai sanksi. Ia menyebut, kepala daerah yang tak mengikuti retreat tak mendapat konsekuensi hukum. 

 

"Di Undang-Undang itu tidak ada. Misalnya berujung pada hal-hal lain secara hukum konsekuensinya, nggak ada. Namun, ada kebijakan sesuai dengan tahun pelaksanaan yang akan kita sampaikan," pungkasnya.