Menteri PU Batal Studi Banding Ke Luar Negeri

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggodo batal melakukan studi banding ke Turki, Mesir dan India untuk mempelajari desain gedung legislatif dan yudikatif Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagai gantinya, Doddy cukup mencari desain gedung tersebut dari google saja. 

 

"Karena ada keterbatasan anggaran," kata Dody di Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/2/2025). 

 

Lagipula, diakui Dody, berdasarkan laporan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti, Pemerintah tidak hanya berpatokan pada Mesir, Turki dan India saja. Ada alternatif dari negara lain untuk dipelajari soal desain gedung legislatif dan yudikatif untuk IKN.

 

"Beliau (Wamen) menyampaikan juga melihat ke desain yang ada di Sri Lanka," ungkapnya. 

 

Menurut Dody, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono juga turut memberi masukan terkait revisi desain. Semua masukan itu, kata dia, akan digodok. Hasilnya nanti, kata Dody, akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto usai retreat kepala daerah di Magelang yang berakhir pada 28 Februari mendatang.

 

Nah kemudian hasil itu mungkin baru difinalkan seminggu. Kemudian mungkin baru dua minggu ke depan setelah urusan retreat Magelang, kita akan minta waktu ke Pak Presiden untuk memaparkan revisi desain itu," sebut dia. 

 

Terpisah, anggota Komisi V DPR Sudjatmiko menyarankan agar Menteri Dody tidak memaksakan membangun gedung legislatif di IKN. Kata Miko, anggota DPR sebaiknya tetap berkantor di Jakarta. Sementara IKN dipakai hanya sebagai kegiatan seremomnial tahunan seperti 17 Agustusan. Hal ini dapat menghemat anggaran yang saat ini tertuang pada Instruksi Presiden Prabowo Subianto.

 

"Sebaiknya DPR tetap saja berkantor di Jakarta, di sana sebagai kantor kesekretariatan saja seperti kantor DPD  pada setiap daerah," ucap Miko saat dihubungi Redaksi. 

 

Miko pun heran dengan ide Menteri Dody yang hendak menjadikan google sebagai referensi desain gedung legislatif dan yudikatif. Dia berharap Dody menyerahkan keputusan pembangunan gedung legislatif di IKN kepada anggota dewan. 

 

Menurutnya, anggaran gedung DPR di IKN segera saja dialihkan untuk infastruktur berbasis masyarakat. Masyarakat masih butuh jalan, rumah layak huni, sanitasi, dan toilet bersih. 

 

Jangan paksakan soal desain dan itu baru desain saja sudah rumit penentuannya hingga cari gampangnya ke internet. Apalagi soal pembangunannya nanti?" tanya Miko.

 

Legislator Dapil Jabar VI ini meminta Dody fokus pada rencana kerja tahun 2025 yang belum rampung terkait dengan efisiensi. Sehingga persoalan rencana ubah desain gedung DPR di IKN ini sebaiknya dipinggirkan. "Ada hal yang penting harus diselesaikan dari sekedar ubah desain gedung," cecar dia. 

 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta desain gedung legislatif dan yudikatif yang akan dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN) direvisi. Agar revisi itu maksimal, Presiden memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo studi banding ke Mesir, Turki, dan India.

 

Kenapa ke Mesir, Turki, dan India? Menurut Dody, Presiden menganggap ketiga negara tersebut memiliki karakteristik yang cukup mirip dengan Indonesia. Ditambah lagi, Prabowo pernah melihat langsung konstruksi bangunan kompleks legislatif dan yudikatif di ketiga negara Asia itu.

 

“Dari situ, tim nanti akan merekonstruksi gambarnya dan akan disampaikan ke Presiden lagi,” ungkap Dody.

 

Wamen Diana menjelaskan, Presiden ingin bangunan untuk gedung legislatif dan yudikatif terlihat kokoh dan modern. Karena permintaan baru itu, lanjut Diana, maka Kementerian PU mengubah kembali hasil sayembara yang sudah ditetapkan. 

 

Dengan demikian, desain kedua gedung akan direvisi ulang. Desain gedung legislatif dan yudikatif masih masuk ke lingkup PU. Sementara untuk pembangunan infrastruktur baru akan lebih banyak ditangani Otorita IKN (OIKN).