Semoga Program 3 Juta Rumah Tidak Terkendala

JAKARTA - Kebijakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberi lampu hijau untuk pemanfaatan aset lahan idle guna merealisasikan Program Tiga Juta Rumah, diacungi jempol. Diharapkan, program ini maju terus dan tidak terkendala kebijakan pengetatan anggaran.

 

Pengamat properti Anton Sitorus menilai, pemanfaatan aset perusahaan BUMN sudah mulai dilakukan untuk menunjang pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

 

“Membangun rumah itu erat kaitannya dengan persoalan ke­tersediaan lahan. Keberadaan aset-aset BUMN yang juga merupakan aset Pemerintah, dapat dioptimalkan,” ujar Anton kepada Rakyat Merdeka, Senin (24/2/2025).

 

Hanya saja, imbuh Anton, pemanfaatan aset BUMN ini ke depannya bisa lebih baik lagi. Mengingat beberapa aset ada di lokasi strategis dan di wilayah perkotaan.

 

Selain aset, kata dia, keserius­an Pemerintah dalam menyediakan perumahan juga harus ditunjukkan lewat dukungan skema pembiayaan yang meng­untungkan masyarakat.

 

Apalagi, Pe­merintah juga tengah melakukan pengetatan anggaran. “Jangan sampai pengetatan ini berdampak pada sektor perumahan,” harap Anton.

 

Karena itu, menurut Anton, sumber pendanaan perumahan bagi MBR sebaiknya selalu mendapat perhatian khusus oleh Pemerintah.

 

Dia mencontohkan, sebelumnya sudah berjalan skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) untuk 200 ribu unit rumah pada 2024.

 

Rencananya, kata dia, tahun ini jumlah rumah yang dapat memanfaatkan FLPP naik menjadi di atas 200 ribu unit. Selain itu, juga ada rencana untuk Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat).

 

Artinya, dibutuhkan sumber pendanaan untuk sektor perumahan ini yang sangat besar, khususnya dari anggaran Pemerintah.

 

“Kalau jumlah unitnya naik, kian banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan skema FLPP. Rakyat hanya bisa berharap, ada kemudahan dalam pembiayaan,” katanya.

 

Terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pihaknya telah menunjuk Perum Perumnas sebagai Project Management Office (PMO) untuk memastikan proses percepatan Program Tiga Juta Rumah berjalan sesuai rencana.

 

“Ada 792 hektare (ha) lahan yang telah siap dikembangkan untuk 123 ribu rumah di lima lokasi yang clean and clear. Jadi bisa dilakukan percepatannya,” ujar Erick usai rapat koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta, Senin (10/2/2025).

 

Erick mengakui, untuk membangun ekosistem yang bisa memudahkan aksesibilitas pendanaan yang murah, diperlukan kerja sama tidak hanya antara BUMN dengan pengembang (developer). Tetapi juga pihak lain, seperti swasta, hingga Bank Indonesia (BI). Termasuk adanya payung hukum yang jelas dan berjalan secara transparan.

 

Karena itu, pihaknya juga se­dang merapikan kerja sama de­ngan developer yang kurang baik.

 

Selain itu, BTN sebagai BUMN yang kerap menyalurkan pembia­yaan perumahan, telah meng­ambil langkah signifikan dalam menye­lesaikan 118 ribu kasus sertipikat rumah yang belum terbit.

 

Hingga kini, sebanyak 80 ribu kasus telah dituntaskan dengan menggunakan dana internal BTN yang disiapkan dari dana pencadangan.

 

Selain itu, masih ada 38 ribu kasus yang akan diselesaikan dalam tiga tahun ke depan de­ngan kebutuhan dana serupa.

 

80 ribu sertipikat yang diselesaikan menggunakan pendapat­an atau keuntungan BTN, bukan uang Pemerintah. Tapi ke depan tidak bisa seperti ini terus,” tegas mantan bos klub Inter Milan ini.

 

Di kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menuturkan, 792 ha lahan aset BUMN tersebut berada di lokasi yang bagus dan idle. 

 

“Nanti akan disurvei sama te­man-teman pengusaha, mana yang bisa buat komersial, rumah subsidi, ke atas (high-rise building) dan rumah landed (tapak),” beber Ara –sapaan akrab Maruarar.

 

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menambahkan, lahan aset BUMN itu sebagian besar merupakan milik Perumnas dan sebagian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

 

Adapun lima lokasi yang dimaksud adalah lahan di wilayah Pulo Gebang (Jakarta Timur), Stasiun Cicayur (Banten), Stasiun Jurangmangu (Tangerang Selatan), Klender (Jakarta Timur) dan Jonggol (Jawa Barat).

 

“(Lahan) milik KAI ini se­muanya ada di stasiun, yang akan dikembangkan dalam konsep Transit Oriented Development (TOD),” sebutnya.

 

Terbitkan SBN 

 

Komisioner BP (Badan Pengelola) Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, Pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah.

 

Penerbitan SBN ini bagian dari skema pembiayaan peru­mahan untuk MBR di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

 

Menurut Heru, dengan ada­nya SBN ini diharapkan kuota FLPP dapat bertambah, sehingga semakin banyak yang dapat merasakan manfaatnya.

 

“Mungkin bisa 100 persen (kalau ada SBN). Tapi itu masih ancang-ancang karena menyesuaikan kemampuan MBR juga pastinya,” kata Heru di Tangerang, Sabtu (22/2/2025).

 

Menurut data yang dihimpun BP Tapera, sejak dimulainya Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga Kamis (13/2/2025), penyaluran rumah subsidi telah mencapai 40.669 unit. Jumlah tersebut merupakan total penyaluran dari skema FLPP dan Tapera.

 

Jika dilihat dari Data Rumah Subsidi KPR FLPP dan Pembia­yaan Tapera 20 Oktober 2024 hingga 13 Februari 2025, realisasi FLPP mencapai 39.285 unit.

 

Lalu, dari program Tapera sebanyak 1.384 unit yang dikhususkan untuk rumah Aparatur Sipil Negara (ASN).

 

Ada 13.915 unit rumah yang sudah melakukan akad dan 24.871 unit rumah yang masih dalam persetujuan akad kredit, tetapi belum terjadi akad.

 

Sementara, 12.242 unit rumah telah ready stock tetapi belum diakadkan dan ada 9.888 unit rumah yang masih dalam proses pembangunan.