Kejagung Usut Korupsi Minyak Mentah 193 T

JAKARTA -  Kejaksaan Agung (Kejagung) bergerak cepat mencari tambahan alat bukti dugaan korupsi minyak mentah yang merugikan negara Rp 193,7 triliun. Setelah menetapkan tujuh tersangka, penyidik menggeledah rumah saudagar minyak Indonesia; MRC.

 

Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) selama periode 2018-2023. Salah satu tersangkanya adalah putra MRC, MKAR, yang berperan sebagai beneficial owner PT NK. Kejagung menduga bahwa MKAR memperoleh keuntungan dari pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang secara curang. 

 

Adapun penggeledahan dilakukan penyidik di dua lokasi berbeda pada Selasa (25/2/2025). Pertama, menyasar rumah MRC yang berlokasi di Jalan Jenggala 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lokasi kedua adalah sebuah kantor di Lantai 20 Plaza Asia, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.

 

Mengenai penggeledahan itu, dikonfirmasi langsung oleh Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar. "Satu saja bocoran, ada kita geledah di rumahnya MRC," kata Abdul Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025).

 

Rombongan penyidik Kejagung diketahui mendatangi rumah MRC pukul 16.00 WIB. Terdapat tujuh mobil yang membawa sekitar 20 penyidik, mereka didampingi belasan personel TNI. Gerbang rumahnya terlihat dililit garis polisi agar lokasinya steril. 

 

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar belum bisa menyampaikan hasil penggeledahan tersebut karena sampai berita ini diturunkan, kegiatannya masih berlangsung.

 

Namun, Harli menerangkan penyidik juga menggeledah rumah para tersangka lainnya pada Senin, (23/2/2025) malam. Hasilnya, penyidik menyita sejumlah dokumen, laptop, ponsel, hingga uang tunai sebesar 20.000 dolar Singapura, 20.000 dolar AS, dan mata uang rupiah Rp 400 juta. 

 

Harli mengatakan, pencarian barang bukti akan terus dilakukan dan diharapkan dapat mengungkap lebih lanjut dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. "Penggeledahan ini akan terus berkembang dan seperti yang kami sudah sampaikan direktur penyidikan tadi penggeledahan sedang dilakukan saat ini," kata Harli di Jakarta, Selasa (24/2/2025).

 

Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyampaikan pihaknya menghormati langkah hukum yang dilakukan Kejagung. Menurutnya, Pertamina siap bekerja sama dengan aparat berwenang.

 

Fadjar juga memastikan, Pertamina Group menjalankan bisnis dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta peraturan berlaku. 

 

Ia pun menyampaikan, di tengah kasus ini layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar dan optimal. "Pertamina menjamin pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti biasa," jelas Fadjar, Selasa (24/2/2025).

 

Menyikapi dugaan korupsi di Pertamina, Anggota Komisi XII DPR Fraksi PAN Totok Daryanto mengaku prihatin. Ia juga meminta semua pihak yang terlibat menghormati penegakan hukum yang sedang dilakukan Kejagung. 

 

Sebagai upaya perbaikan, Totok menegaskan, bakal melakukan pemanggilan terhadap mitra kerjanya tersebut untuk mendengar langsung duduk perkaranya.

 

Untuk diketahui, dalam perkara ini Kejagung menetapkan tujuh orang tersangka. Empat di antaranya Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga berinisial RS, Direktur Feedstock dan Product Optimalization PT Kilang Pertamina Internasional SDS, Dirut PT Pertamina International Shipping YF, dan VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional AP.

 

Tiga lainnya adalah Beneficial Owner PT NK yakni MKAR, Komisaris PT NK dan Komisaris PT JM yakni DW, serta Komisaris PT JM dan Dirut PT OTM GRJ.

 

Kasus ini bermula dari kebijakan pemerintah yang mewajibkan pemenuhan kebutuhan minyak mentah berasal dari dalam negeri sebelum melakukan impor, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018.

 

Sebagai badan usaha sektor energi, Pertamina diwajibkan mencari pasokan minyak bumi dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor. Namun, Kejagung menemukan adanya pengkondisian untuk menurunkan produksi kilang dalam negeri sehingga memaksa pemenuhan dilakukan dengan cara impor. Pada saat yang sama, produksi minyak mentah dalam negeri oleh KKKS sengaja ditolak. 

 

Akibat penolakan tersebut, minyak mentah dalam negeri justru diekspor, sementara PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Pertamina Patra Niaga mengimpor minyak mentah serta produk kilang dengan harga jauh lebih tinggi.

 

Selain rekayasa produksi dan impor, Kejagung juga menemukan dugaan kecurangan. Salah satu modusnya adalah membeli minyak RON 92, tetapi yang diterima sebenarnya RON 90, lalu diolah kembali jadi RON 92.

 

Selain itu ada mark-up kontrak pengiriman minyak impor, dan membuat negara harus membayar biaya tambahan sebesar 13-15 persen agar perusahaan MKAR mendapat keuntungan. Akibat praktik tersebut, pemerintah harus memberikan subsidi BBM lebih tinggi kepada masyarakat. Total kerugian negara akibat dugaan korupsi ini ditaksir mencapai Rp 193,7 triliun.