Jokowi Waswas Beras Naik

JAKARTA - Presiden Jokowi menyadari, kenaikan harga BBM akan mengerek harga barang lainnya. Termasuk sembako, seperti beras. Karena itu, Jokowi mewanti-wanti kepala daerah untuk bergerak cepat mengatasi hal ini. Sebab, jika beras naik, angka kemiskinan naik.

Pesan itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Pembahasan Pengendalian Inflasi dengan para kepala daerah, di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

“Kalau harga beras naik di daerah Bapak/Ibu sekalian, meski hanya naik Rp 200 atau Rp 500, segara diintervensi. Karena itu menyangkut kemiskinan di provinsi, kabupaten, atau kota Bapak/Ibu akan langsung naik," ucap Jokowi.

Jokowi kemudian menekankan, jika harga beras naik, angka kemiskinan akan langsung naik. Karena itu, dia meminta para kepala daerah untuk waspada betul.

"Jadi, perlu hati-hati. Begitu harga pangan naik, artinya kemiskinan ikut naik. Utamanya beras sebagai komponen utama," tambahnya.

Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan Pemda agar kenaikan harga pangan tidak terjadi, meski BBM naik. Salah satunya, Pemda bisa menggelontorkan subsidi transportasi pengiriman bahan pangan.

Jokowi mencontohkan pengiriman bawang merah dari Brebes ke Lampung. Misalnya, biaya pengiriman sebesar Rp 3 juta. Nah, biaya ini disubsidi Pemda. Sehingga harga bawang tersebut tidak melonjak.

Jokowi yakin, jika Pemda mau merealisasikan masukannya, kenaikan harga BBM tak akan berdampak besar kepada lonjakan harga pangan. Keyakinan itu didasari pada pengalaman Jokowi saat menjadi Wali Kota Solo.

Ia bercerita, saat Pemerintah Pusat menaikkan harga BBM, pihaknya pernah memberikan subsidi biaya transportasi bahan pangan. Hasilnya, subsidi itu berhasil membuat inflasi di Solo terkendali di level 1,2 persen. "Karena prestasi itu, saya pernah diberikan hadiah oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Rp 101 miliar dalam bentuk DID (Dana Insentif Daerah)," ceritanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyarankan para kepala daerah untuk meminta informasi ke Menteri Perdagangan atau kepada bank sentral. Selanjutnya, kepala daerah tidak perlu ragu dalam menggunakan anggaran yang masih ada untuk menekan angka inflasi. Hal tersebut juga didukung dengan peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Mendagri. "Jadi, payung hukumnya sudah jelas, asal penggunaannya betul-betul1 digunakan dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan," ucapnya.

Benarkah kekhawatiran Jokowi ini? Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira menerangkan, faktor kenaikan harga beras itu1 banyak. Mulai dari kenaikan biaya input produksi, seperti harga pupuk, pasokan, sampai distribusi.

Khusus untuk pupuk, Bhima1 menyebut, baru-baru ini mengalami penyesuaian. Hal ini harus diperhatikan Pemerintah. "Kalau ini mau1 diintervensi Pemerintah, maka intervensinya ini harus dimulai dari hulu," saran Bhima.

Dia juga berpesan agar Pemerintah tidak memberikan ruang pada tengkulak membeli beras petani dengan harga murah. Sebab, harga yang mereka jual tidak berpengaruh terhadap harga di level konsumen.

Soal kaitannya dengan kenaikan harga BBM, Bhima menyarankan Pemerintah mengatur ulang. Terutama untuk angkutan yang menggunakan solar, dia menyarankan agar kenaikan BBM itu dipertimbangkan kembali. Pasalnya, subsidi solar itu banyak dirasakan para petani.

"Traktor pakai solar, angkutan di level pedesaan itu pakai solar. Itu mungkin bisa dipertimbangkan kembali agar solar subsidi itu setidaknya dikembalikan, sebelum adanya kenaikan per September ini. Kalau mau benar-benar menolong, ya begitu," tutup dia. (rm.id)