24 Daerah Harus Pilkada Ulang, KPU-Bawaslu Menjerit Nggak Ada Uang

JAKARTA - KPU dan Bawaslu siap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah. Namun, KPU-Bawaslu terkendala masalah uang. Anggaran yang dimilki KPU-Bawaslu saat ini, tidak cukup buat mendanai Pilkada ulang yang ditaksir bisa menelan biaya hingga Rp 1 triliun.
Hal itu diungkap KPU dan Bawaslu saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, Kamis (27/2/2025). Rapat yang digelar pukul 10.00 WIB itu juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk. Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf bertindak sebagai pimpinan rapat.
Mula-mula, Dede menyoroti putusan MK yang mengharuskan PSU di sejumlah daerah. Dede mengkritik KPU dan Bawaslu yang dianggap teledor. Salah satu buktinya, ada calon yang sudah diloloskan KPU, ternyata malah didiskualifikasi MK.
Politisi Partai Demokrat itu lantas menanyakan kesiapan Pemerintah dan penyelenggara Pemilu menggelar PSU di 24 daerah. Sebab, PSU ini harus digelar di tengah kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga.
“Dalam kondisi efisiensi yang begitu besar-besaran, maka siapkah pemerintah dan daerah?” tanya Dede.
Ketua KPU Muhammad Afifuddin mengatakan, pihaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp 486 miliar untuk menyelenggarakan PSU di 24 daerah. “Sebanyak enam satuan kerja KPU tidak memerlukan tambahan anggaran karena masih memiliki sisa NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah),” jelas Afif.
Sedangkan sisanya, diakui Afif, masih kekurangan anggaran dengan total mencapai Rp 373 miliar.
“Kira-kira di lajur paling kanan itu merah dan minus, sebagian besarnya, nah ini yang kemudian menjadi tantangan APBN kita semua,” sebut Afif menunjukkan tabel angka yang ditayangkan saat rapat.
Selain itu, satu satuan kerja KPU, yaitu di Kabupaten Jayapura, hanya membutuhkan biaya untuk perbaikan Surat Keputusan (SK). Sebab, gugatan yang dikabulkan bersifat administratif. Menurut Afif, di beberapa daerah memang harus 100 persen melakukan PSU di tempat pemungutan suara (TPS). Sementara, yang lainnya hanya di sebagian TPS.
Afif menuturkan, kebutuhan tambahan anggaran di setiap daerah berbeda-beda. Tergantung jumlah TPS yang harus menggelar PSU.
“(Misalnya) Mahakam Ulu, kebutuhannya Rp 14.9 miliar, ketersediaan anggaran Rp 13.3 miliar, kurang Rp 1.5 miliar. (Kabupaten Pulau) Taliabu kebutuhan anggarannya Rp 2.4 miliar, ketersediaan anggaran Rp 1.1 miliar, jadi kurangnya Rp 2.4 miliar,” rincinya.
Hal senada disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Kata dia, ada potensi permasalahan anggaran dalam pelaksanaan PSU di 24 daerah. Bagja mengatakan efisiensi APBN di Bawaslu RI membuat pihaknya tak memiliki anggaran yang cukup untuk mengawasi PSU.
Dia mengungkapkan, kondisi anggaran APBN di Bawaslu saat ini telah melaksanakan kebijakan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Karena efisiensi itu, anggaran Bawaslu diblokir hampir 50 persen.
“Sehingga Bawaslu Provinsi tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan pengawasan PSU di kabupaten/kota-nya,” kata Bagja.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menjawab keluhan yang disampaikan KPU dan Bawaslu. Kata Wamendagri Ribka, APBN dimungkinan untuk mendanai PSU Pilkada 2024. Kebijakan itu sesuai amanat Pasal 166 Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada.
Itu bisa, bisa (pakai APBN). Ini prioritas dan amanat konstitusi dan wajib yang harus dilakukan, itu bisa dipastikan harus terlaksana,” terang Ribka.
Akan tetapi, ia menyebut kepastian mekanisme pembiayaan PSU menggunakan dana APBN setelah melihat APBD yang ada. Ribka meminta waktu 10 hari kerja, terhitung sejak rapat dengan Komisi II DPR agar bisa menjadikan APBN sebagai dana untuk PSU.
Anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh meminta Pemerintah komitmen melaksanakan putusan MK untuk 24 daerah yang mengharuskan PSU. Jangan sampai kerja-kerja KPU dan Bawaslu terhambat lantaran keterbatasan anggaran.
Kalau seandainya ini tidak kita antisipasi dari awal, kemudian kita biarkan mereka (calon kepala daerah) berlaga di lapangan tanpa pengamanan atau ketidakadaan anggaran di TNI-Polri, dikhawatirkan ini akan menimbulkan masalah baru,” nilai Rahmat.
Usai rapat, Dede menjelaskan soal keluhan KPU-Bawaslu soal kendala anggaran. Dalam hitung-hitungan Dede, PSU di 24 daerah bakal menghabiskan anggaran mencapai Rp 1 triliun.
“KPU menyampaikan (kebutuhan anggaran) kurang lebih Rp 496 miliar sekian. Bawaslu kurang lebih sekitar Rp 215 (miliar), tambah kalau ada pilkada ulangnya kurang lebih Rp 250 (miliar) lah,” katanya.
Dede menambahkan, ada kalkulasi kebutuhan anggaran untuk pengamanan dari Polri dan TNI. Dengan begitu, sebut dia, anggarannya bisa mencapai Rp 1 triliun.
“Belum TNI dan Polri jika harus melakukan fungsi pengamanan. Tadi saya hitung kasar saja itu bisa mencapai Rp 900 (miliar) sampai 1 triliun,” ujar dia.
Olahraga | 1 hari yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu
Pos Tangerang | 2 hari yang lalu
Olahraga | 1 hari yang lalu
Olahraga | 13 jam yang lalu
Nasional | 1 hari yang lalu
Olahraga | 13 jam yang lalu
Olahraga | 13 jam yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu
TangselCity | 1 hari yang lalu