Kisruh Di Markas Ka`bah

JAKARTA - Kisruh di markas Partai Ka’bah dengan dilengserkannya Suharso Monoarfa dari kursi Ketum PPP, sudah sampai ke telinga Presiden Jokowi.

Suharso sendiri yang menyampaikan langsung pelengseran dirinya saat menghadap Jokowi, di Istana. Setelah Suharso, Muhammad Mardiono yang saat ini diangkat sebagai Plt Ketum PPP, berencana akan masuk Istana juga.

Kemarin, Suharso datang ke Istana Kepresidenan, Jakarta. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas ini, bertemu langsung dengan Jokowi. Ada dua topik yang dibahasnya bersama Jokowi.

“Saya tadi banyak bicara soal itu (PPP) dan soal IKN (Ibu Kota Negara) ya,” kata Harso, kepada wartawan.

Diketahui, Kemenkum HAM telah mengesahkan kepengurusan PPP hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dengan Plt Ketua Umum Muhammad Mardiono. Harso mengaku bakal menyelesaikan polemik Ka’bah secara baik-baik.

“Ya, nanti kita selesaikan baik-baik,” lanjut Harso.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai keputusan Kemenkum HAM, Harso tak menjawab. “Nanti saja,” sebut Harso, sambil berjalan ke arah mobil.

Bagaimana dengan Mardiono? Hingga kemarin, pihak Istana belum merespons permintaan Mardiono untuk bertemu Jokowi. Namun, permohonan untuk bertemu sudah disampaikan Mardiono kepada Jokowi. Permohonan itu disampaikan Mardiono usai Kemenkumham mengesahkan perubahan SK kepengurusan PPP.

Selain melaporkan SK Kemenkumhan yang baru, Mardiono juga ingin berkonsultasi soal jabatannya di pemerintahan. Saat ini, Mardiono tercatat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Sesuai Pasal12 Ayat 1 Undang-undang Nomor 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, disebutkan bahwa anggota Wantimpres tidak boleh merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik. Sehingga, ia memiliki kewajiban untuk melapor terkait posisi partai yang saat ini diemban.

“Tentu saya berkewajiban melaporkan, menyampaikan kepada Bapak Presiden atas jabatan saya. Nanti tergantung arahan presiden seperti apa,” jelas Mardiono, kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, jabatan bos PPP dan Wantimpres berada di ruang yang berbeda. Sehingga, dia mengklaim tidak ada masalah.

“Kalau jabatan saya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu ada di ketatanegaraan. Jabatan saya ini ada di ruang politik, itu di ruang yang berbeda,” tambahnya.

Meski begitu, Mardiono menekankan masih akan menunggu arahan Jokowi. Dia akan terlebih dulu menghadap Jokowi, daripada harus menjawab nasibnya sekarang.

“Pasti lah minta waktu Pak Presiden, tidak kemudian sekarang. Karena kalau Pak Menteri karena hari-hari mungkin lebih dekat karena sering berkomunikasi melalui rapat dan sebagainya, tetapi kalau anggota kan tidak rutin untuk rapat dengan bapak presiden,” ungkap Mardiono.

Sambil menunggu persetujuan dari Istana itu, Mardiono memilih melakukan kegiatan yang lain. Kemarin, dia bersama pengurus PPP menyambangi kantor KPU di Jalan Diponegoro, Jakarta.Tujuan kedatangan Mardiono cs untuk memberikan SK dari Kemenkumham terkait posisinya sebagai Plt Ketum.

Kata politisi berusia 65 tahun itu, SK tersebut berisi perubahan dalam struktur organisasi PPP. Namun, perubahan struktur hanya pada jabatan ketum.

“Selainnya, tidak ada perubahan, dan apa yang disampaikan kepada KPU tadi ini adalah suatu rangkaian dari proses konstitusi partai kami,” akunya.

Karena itu, dia bilang PPP masih kompak dan solid. Tidak ada perpecahan. Hubungannya dengan Mardiono juga baik-baik saja. Apalagi politisi asal Yogyakarta itu sudah menganggap Harso sebagai guru dan sahabatnya.

"Tidak ada jarak antara saya dengan beliau. Jadi, tidak ada perpecahan itu di dalam tubuh PPP,” cetus dia.

Direktur Eksekutif Trias Politik Strategis, Agung Baskoro menganalisa soal Suharso dan Mardiono yang gantian masuk Istana. Menurut Agung, keduanya mempercayai Jokowi bisa menyelesaikan konflik PPP. Bahkan, bisa sampai islah. Sebab, Jokowi adalah bos keduanya di pemerintahan.

“Presiden Jokowi yang notabene atasan bagi keduanya, baik Mardiono sebagai Wantimpres maupun Suharso sebagai menteri, mampu memainkan peran dengan baik sebagai penengah agar PPP bisa optimal berperan dalam Pilpres 2024,” tukas Agung, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno tidak sepakat kalau konflik yang terjadi di PPP ada campur tangan dari Istana. Menurutnya, pencopotan Surharo dari Ketum PPP, murni terkait kesalahannya sendiri soal ‘kiai amplop.

“Ini murni kesalahan Suharso. Itu yang kemudian membuat internal PPP menggelar Mukernas,” kata Adi.

Apalagi, Suharso dan Mardiono selama ini dikenal orang dekat Jokowi. Suharso sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Mardiono sebagai anggota Wantipmpres. Adi tidak setuju kalau kemudian konflik di Partai Ka’bah ini karena ada intervensi dari Istana.

“Tidak mungkin bila ada intervensi dari Istana di kasus ini. Karena kedua-duanya orang Jokowi,” pungkasnya. (rm.id)