Politisi Golkar Usulkan Amandemen UUD 45

JAKARTA - Partai Golkar menyarankan sistem politik di Indonesia perlu diperbaiki. Salah satu jalannya, melalui Amandemen V Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

 

“Memang sangat urgent ya. Urgensi perbaikan sistem politik Indonesia. Banyak sekali ternyata masalahnya," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia di diskusi bertajuk 'Urgensi Perbaikan Sistem Politik di Indonesia' di Sekretariat Politic & Colleagues Breakfast (PCB) Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2025).

 

Dijelaskannya, perbaikan aturan main berpolitik di Indonesia perlu dilakukan. Kesemrautan terjadi, di antaranya sejumlah masalah yang diangkat saat berdiskusi yaitu soal diksi Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menjadi kekuatan politik.

 

Oleh karena itu, untuk melakukan perubahan sistem poli­tik, tentunya memerlukan kajian akademis yang matang. Jika tidak, akan semrawut.

 

"Alasan urgent itu adalah ternyata memang banyak juga keputusan-keputusan diskusi politik terutama MK yang kata Pak Alfan tadi sudah menjadi sebuah kekuatan politik, ma­suk menjadi sebuah kekuatan politik yang mengubah, bukan hanya konstelasi, tapi mengubah sistemnya. Sistemnya yang tambal sulam, dalam tanda kutip. Jadi kita mungkin sudah kehilangan alur," ujarnya.

 

Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini menyarannya, sebaiknya perubahan tak hanya berfokus pada undang-undang tapi juga amandemen UUD 1945. Dia mengatakan pemaknaan de­mokrasi saat ini stagnan pada prosedural bukan substansial. Sehingga, diperlukan peruba­han bukan hanya level undang-undang, juga Amandemen V UUD 1945.

 

Selain mengangkat wacana MK sebagai kekuatan politik, Anggota Komisi II DPR-RI ini juga menyoroti apakah Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa disebut kekuatan politik baru.

 

“Apalagi kemarin kita juga sama-sama tahu dengan hasil Mahkamah Konstitusi 15 yang PSU. Saya kira ini dalam seja­rah Indonesia paling banyak yang diulangi lagi, total 15 kemudian ada 10 yang parsial," ucapnya.

 

Doli mengatakan, keputusan MK soal PSU itu juga menjadi alasan urgensi perubahan perbai­kan sistem politik. Dia berharap forum Politics & Colleagues Breakfast (PBC) dapat melahir­kan ide dan gagasan terkait isu terkini dari berbagai pandangan baik akademisi maupun prak­tisi.

 

Dalam undang-undang yang sekarang, saya juga melihat putusan MK walaupun benar sebetulnya juga melampaui kewenangannya, karena MK adalah institusi yang mengadili PHPU. Tapi karena banyak kon­testan politik Pilkada kemarin yang mengajukan permohonan sampai diskualifikasi, ya akhirnya mendorong mungkin, mendorong MK akhirnya ada sekian 15 yang diulang," kata Doli.

 

"Itu adalah salah satu juga yang membuat kita yang me­nambah alasan bahwa urgency perbaikan sistem politik kita menjadi urgent, bener-bener urgent," pungkasnya.

 

Adapun pada diskusi ini meng­hadirkan Peneliti Utama BRIN Prof. Siti Zuhro, Dosen Pascasarjana Universitas Nasional Alfan Alfian, dan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Prof. Burhanuddin Muhtadi.