Birokrasi Dan Korupsi Hambat Indonesia Jadi Negara Maju

JAKARTA - Konglomerat asal Amerika Serikat (AS) Ray Dalio optimis Indonesia punya peluang besar menjadi negara yang lebih hebat lagi. Syaratnya, birokrasi dibenahi, korupsi diberantas. Karena, dua masalah itu yang menghambat Indonesia jadi negara maju.

 

Pernyataan itu disampaikan Ray saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih dan beberapa konglomerat Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

 

Pernyataan Ray ini baru diketahui setelah Istana merilis video lengkap pertemuan lengkap berdurasi 27 menit di YouTube Sekretariat Kabinet RI, Sabtu (8/3/2025) malam. Sementara pada saat pertemuan dengan Prabowo itu, materi apa saja yang disampaikan Ray tidak diketahui wartawan.

 

Ray datang ke Istana karena memang diundang langsung oleh Presiden Prabowo. Kehadiran Ray untuk memberikan masukan kepada Pemerintah mengenai perekonomian Indonesia ke depan.

 

Saya rasa, kami memang memerlukan nasihat yang kritis ini. Saya rasa kuncinya untuk bisa bagaimana kemajuan di dunia ini bisa selalu kami cari. Kami selalu memerlukan nasihat kritis dan juga keberanian untuk belajar dari satu sama lain,” kata Prabowo.

 

Tanpa banyak basa-basi, pengusaha dengan nama lengkap Raymond Thomas Dalio bilang, Indonesia punya modal besar untuk menjadi negara maju. Modal pertama, tingkat utang yang relatif rendah. Kedua, kecukupan dana sebagai modal untuk investasi sehingga dapat lepas landas menjadi negara maju.

 

Soal dana investasi, Indonesia baru saja meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Lembaga ini akan mengelola kekayaan negara dalam bentuk dividen BUMN untuk diinvestasikan ke proyek-proyek pembangunan yang meningkatkan ekonomi.

 

Danantara digadang-gadang akan mengelola aset BUMN hingga 900 miliar dolar AS. Menurut Ray, pengelolaan aset sebanyak ini dapat menjadikan Indonesia negara maju.

 

Begitu ada pembentukan modal yang dipadukan dengan potensi yang tinggi ini, ada mendapatkan titik lepas landas yang terjadi,” kata pendiri Hedge Fund Bridgewater Associates ini.

 

Hanya saja, masih ada hambatan bagi Indonesia untuk jadi negara maju. Kata Ray, setidaknya ada 5 tantangan yang harus dihadapi Pemerintah. Yakni, birokrasi, berusaha, tingkat kewirausahaan, pembentuk permodalan, dan tingkat korupsi.

 

Memang, hambatan seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Ray menyebut Singapura dan China juga sempat mengalami tantangan ini. “Melalui pengalaman, saya memiliki pengalaman nyata di negara-negara seperti Tiongkok, Singapura, dan sejumlah negara tempat saya melihat bagaimana transisi tersebut terjadi,” kenangnya.

 

Ray berpesan, seorang pemimpin harus bisa mengendalikan situasi, dan melakukan reformasi untuk menghadapi tantangan tersebut. “Dan dari pembicaraan dengan Presiden Prabowo. Saya pikir dia bisa menjadi orang itu,” katanya.

 

Selain itu, Ray mengaku memiliki koneksi dan mitra dagang di hampir berbagai negara. Ia akan membantu Indonesia jika memang memerlukan bantuan, khususnya dalam hal pengembangan bisnis.

 

Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi sepakat dengan Ray. Menurutnya, birokrasi yang baik tanpa korupsi menjadi faktor penting sebagai tata laksana dan dasar hukum terciptanya investasi.

 

Viva mengatakan, Kabinet Merah Putih dapat mengurangi proses tumpang tindih regulasi. “Karena selama saya di lapangan, satu program itu dikelola oleh beberapa kementerian. Sehingga, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi jadi lebih efektif,” katanya saat dihubungi, Minggu (9/3/2025).

 

Soal korupsi, Viva menyebut Prabowo telah meminta kepada penegak hukum melakukan kerja-kerja efektif dalam memberantas korupsi. Sinergitas kebijakan di tingkat pusat maupun daerah akan menciptakan kepastkan hukum bagi investor.

 

Sehingga, ketika terjadi pelanggaran harus diberikan sanksi tegas. Sebab itu, perlu dukungan masyarakat untuk menjadikan birokrasi yang efektif dan efisien, guna tercipta pemerintahan yang bersih, sehat, dan kuat, terbebas dari korupsi.

 

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengapresiasi Ray yang telah blak-blakan. Menurutnya, birokrasi yang lambat, rumit, dan kurang efisien, kerang menjadi kendala bagi investasi dan pembangunan ekonomi.

 

Sedangkan korupsi masih mengakar. Sekalipun ada KPK dan regulasi terkait, korupsi masih menjadi biang kerok penghambat daya saing Indonesia di kancah global.

 

“Akibatnya, banyak investor berpikir dua kali sebelum menanamkan modalnya di Indonesia. Meskipun negara ini memiliki potensi pasar yang besar dan sumber daya alam yang melimpah,” ungkap Yusuf, tadi malam.

 

Dalam menentukan lokasi investasi, para investor umumnya mempertimbangkan stabilitas politik dan ekonomi sebagai faktor utama, karena ini memberikan kepastian bagi bisnis mereka.

 

Selain itu, kemudahan berusaha yang ditandai dengan birokrasi yang efisien, transparan, dan bebas korupsi juga menjadi aspek krusial agar operasional tidak tersendat oleh prosedur yang berbelit atau pungutan liar.

 

Infrastruktur yang memadai, tenaga kerja terampil, dan pasar yang besar turut berperan dalam keputusan investasi. Namun, tanpa reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi yang lebih serius, Indonesia berisiko tertinggal dari negara lain di kawasan Asia Tenggara yang menawarkan iklim investasi lebih kondusif.

 

Untuk mengatasi hambatan ini agar Indonesia bisa menjadi negara maju tentu bukan perkara mudah dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Prediksi Yusuf, perlu setidaknya 10-15 tahun, tergantung komitmen Pemerintah dan partisipasi masyarakat.

 

“Reformasi birokrasi harus terus digencarkan, salah satunya melalui digitalisasi layanan publik guna mengurangi interaksi langsung yang berpotensi memicu korupsi, diiringi dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi tanpa pandang bulu,” pungkasnya.

 

Seperti diketahui, selain Ray, Prabowo juga mengundang para pengusaha kakap Indonesia datang ke Istana. Bahkan, para taipan lokal itu datang selama 2 hari-hari berturut-turut untuk bertemu Jokowi. Prabowo bersama para konglomerat itu membahas ekonomi dan investasi.

 

Para pengusaha yang dipanggil adalah Anthony Salim, Sugianto Kusuma, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Wijaya, Dato Tahir, James Riady, Tomy Winata, Chairul Tanjung, H. Isam, dan Hilmi Panigoro.

 

Selain para pengusaha, Prabowo juga memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan, serta Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie. Kemudian mereka dikumpulkan bersama investor asal Amerika Serikat Ray Dalio yang juga diundang Prabowo.