Bantu Rakyat Miskin, Kemensos Siapkan Sekolah Rakyat Gratis

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan membangun Sekolah Rakyat di setiap kabupaten. Tujuannya, untuk memfasilitasi rakyat miskin ekstrim (banget) dalam mendapatkan pendidikan.

 

Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam Rapat Koordinasi dan Sosialiasi Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Barat di Sekretariat Daerah Pemkab Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/3/2025) berharap, Sekolah Rakyat bisa berdiri di setiap kabupaten/kota. "Satu kabupaten satu Sekolah Rakyat," kata pria berpanggilan Gus Ipul ini.

 

Ia mengatakan, anak yang menjadi sasaran Sekolah Rakyat, diutamakan yang berasal dari keluarga miskin dan berdomisili di dekat sekolah ini. Lalu, indikator miskinnya akan ditentukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

 

Gus Ipul mengatakan, sekolah ini akan memiliki konsep asrama. Sehingga, bila anaknya masih SD, maka orangtuanya bisa menengoknya sewaktu-waktu. 

 

Ia menambahkan, Sekolah Rakyat gratis. Mulai dari asrama, baju, peralatan sekolah, dan keperluan lainnya akan ditanggung negara.

 

Ia menargetkan, tiap jenjang memiliki kapasitas 300-500 siswa. Sehingga, satu Sekolah Rakyat memiliki sekitar 1.000 murid. “Akan dimulai tahun ini, dengan melihat situasi dan kondisinya.”

 

Gus Ipul mengaku sedang konsolidasi dengan bupati dan wali kota. Ia meminta para kepala daerah yang memiliki aset dan tanah, agar diusulkan menjadi Sekolah Rakyat. "Kami akan periksa mana yang memenuhi kriteria. Insya Allah kalau memungkinkan akan dibangun tahun ini," ujarnya. 

 

Untuk Jawa Barat, ia berharap memiliki 30 Sekolah Rakyat yang berdiri di setiap kabupaten/kota. "Nanti provinsi juga memiliki sendiri satu atau dua," ucapnya. 

 

Untuk kurikulum Sekolah Rakyat, lanjutnya, akan sama dengan kurikulum sekolah unggulan. Tapi, hal ini masih dalam pembahasan lebih lanjut. "Lagi dikombinasikan semua, untuk membandingkan satu dengan yang lain. Tapi, acuannya sekolah unggulan," katanya. 

 

Gus Ipul juga menargetkan, pada tahap awal akan didirikan 200 Sekolah Rakyat. Separuh dibangun Pemerintah dan separuhnya lagi dibangun swasta. "Sedang dikonsolidasikan, termasuk Kabupaten Bogor, salah satu yang prioritas," ujarnya.

 

Keinginan membangun Sekolah Rakyat ini menimbulkan pro dan kontra. 

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid, termasuk yang setuju dan mendukung Kemensos untuk membangun Sekolah Rakyat. 

 

Apalagi, tujuannya mulia, untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. “Program ini sangat bagus,” ujar Abdul Wachid.

 

Namun, Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifah kurang setuju jika Kemensos membangun Sekolah Rakyat. Kata dia, sesuai dengan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional, kewajiban untuk membangun pendidikan ada di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. 

 

Untuk lebih jelasnya, berikut wawancara dengan Ledia Hanifah mengenai wacana membangun Sekolah Rakyat di setiap kabupaten kota ini.

 

Kemensos akan membangun Sekolah Rakyat di setiap kabupaten/kota. Pandangan Anda?

 

Sekolah itu domainnya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Yang disebut Sekolah Rakyat itu seperti apa, harus dijelaskan secara utuh.

 

Kalau yang dimaksud pendidikan dasar dan menengah, itu kewajiban dua kementerian tersebut. Bahkan, sebaiknya digabungkan pengelolaannya. 

 

Bukan kewajiban Kemensos?

 

Kementerian Sosial punya tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang sangat besar. Yakni, penanganan fakir miskin yang data verifikasinya paling lambat dua tahun sekali. Semua perlu bergerak di tupoksinya. Supaya tidak terjadi tumpang tindih yang membingungkan para pelaksana program Pemerintah di lapangan.

 

Maksud Anda, tupoksi Kemensos bukan membuat sekolah?

 

Iya, tugas Kemensos bukan membuat sekolah. Tapi, ini bukan berarti ego sektoral. Melainkan, melaksanakan tugas sesuai kewenangan. Misalnya, bantuan pendidikan itu databasenya dari Kementerian Sosial. Itu pekerjaan besar sekali.

 

Tapi, Sekolah Rakyat ini khusus untuk rakyat yang miskin ekstrim. Tanggapan Anda?

 

PKH (Program Keluarga Harapan), sepanjang belum ditutup, bisa membuat anak dari keluarga miskin untuk berangkat sekolah. 

 

Jadi, kalau bantuan pendidikannya ada di Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama, bantuan untuk berangkat ke sekolah ada di PKH.

 

Secara tegas, Anda tidak setuju pembangunan Sekolah Rakyat ya?

 

Sebetulnya, itu tidak usah.

 

Lebih baik Kemensos optimalkan saja pemberian bantuan untuk yang miskin ekstrem. Sesuai tupoksi Kemensos.

 

Lebih baik efektifkan sekolah-sekolah yang ada. Misalnya, sekolah swasta atau sekolah negeri. Lagian, membangun sekolah baru membutuhkan anggaran yang sangat besar. Sedangkan Pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran.

 

Sesuai Asta Cita untuk membangun kualitas sumber daya manusia, dukung saja sekolah yang sudah ada. Fokusnya, bagaimana rakyat yang tadinya berada dalam kemiskinan ekstrem supaya bisa lebih baik kondisinya. Itu tugas Kemensos, bukan mendirikan sekolah.