Kemensos Ajukan Tambahan 5.000 Guru untuk Sekolah Rakyat

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) mengajukan penambahan lebih dari 5.000 formasi guru dan 4.000 tenaga kependidikan kepada Kementerian PAN-RB. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pengembangan program Sekolah Rakyat yang terus berkembang pesat.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa kebutuhan tenaga pendidik meningkat seiring lonjakan jumlah siswa yang ditargetkan dalam beberapa tahun ke depan.

“Kami sudah mengajukan penambahan lebih dari 5.000 guru dan 4.000 tenaga kependidikan lainnya untuk Sekolah Rakyat,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul di Jakarta, Kamis (23/04/2026).

Saat ini, jumlah siswa Sekolah Rakyat hampir mencapai 16.000 orang. Pemerintah menargetkan tambahan lebih dari 30.000 siswa baru pada tahun ini, sehingga totalnya diproyeksikan melampaui 45.000 siswa.

Tak berhenti di situ, pemerintah menargetkan lebih dari 60.000 siswa baru pada tahun depan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, total peserta didik Sekolah Rakyat diperkirakan menembus angka 100.000 siswa.

“Untuk mencapai target tersebut, tentu dibutuhkan tambahan guru,” tegasnya.
Gus Ipul juga memastikan bahwa para guru yang direkrut nantinya akan mengikuti pelatihan dan pembinaan khusus, termasuk program retreat, guna menjaga kualitas pendidikan.

Dukungan dan Kritik
Rencana ini menuai beragam tanggapan. Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan dukungannya. Menurutnya, penambahan guru merupakan konsekuensi logis dari bertambahnya jumlah siswa.
“Usulan ini perlu didukung,” ujarnya.

Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Satriwan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G). Ia menilai kebijakan tersebut memang membuka peluang kerja baru, tetapi juga mengungkap persoalan lama yang belum terselesaikan.

Sorotan Ketidakadilan
Satriwan menilai adanya ketimpangan dalam tata kelola guru, khususnya bagi guru PPPK paruh waktu di sekolah negeri.

“Guru PPPK paruh waktu masih sering mengalami keterlambatan pembayaran gaji, bahkan hingga berbulan-bulan,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi ini menciptakan kontras dengan guru di Sekolah Rakyat yang dinilai mendapatkan fasilitas dan kesejahteraan lebih baik.

Ia menegaskan, penambahan guru memang langkah positif, tetapi pemerintah juga perlu memperhatikan nasib guru yang sudah lebih dulu mengabdi.

Dampak pada Tata Kelola Pendidikan
Satriwan menilai kondisi tersebut menciptakan paradoks dalam sistem pendidikan nasional. Ia bahkan menyebut adanya kesan “pengkastaan” dalam perlakuan terhadap tenaga pendidik.

“Ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam tata kelola guru di Indonesia, yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan bagi semua tenaga pendidik,” ujarnya.

Secara keseluruhan, rencana penambahan ribuan guru untuk Sekolah Rakyat dinilai penting untuk mendukung ekspansi program. Namun, di saat yang sama, pemerintah diingatkan agar tidak mengabaikan persoalan kesejahteraan guru yang sudah ada.