Kekhawatiran Presiden Jadi Kenyataan

JAKARTA - Setelah BBM subsidi naik, urusan sembako--terutama beras--jadi perhatian serius Pemerintah. Namun, saat mengurus beras ini, para pejabat terkesan "pabaliut".

Antara fakta satu dengan fakta lainnya seperti tidak klop. Misalnya, beberapa waktu lalu, Pemerintah mendapat penghargaan dari dunia luar karena kita dinilai sudah swasembada beras, tapi fakta lain menyebutkan, ada 5 provinsi yang saat ini masuk kategori "rawan" terkait urusan beras.

Cerita lain, harga beras di pasaran dinyatakan stabil, tapi ada juga pejabat yang bilang, harga beras mulai naik. Tuh kan, pusing kan...

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sudah menyoroti urusan beras ini. Jokowi khawatir harga beras akan naik. Dan, ternyata kekhawatiran Jokowi itu, jadi kenyataan.

Naiknya harga beras bisa dilihat di laman Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau hargapangan.id. Kemarin, daftar yang ditampilkan, hampir seluruh jenis beras mengalami kenaikan harga. Baik beras kualitas bawah I, beras kualitas bawah II, maupun beras kualitas medium I.

Semua jenis beras itu, harganya naik Rp 50 per kilogram (kg) dibanding hari sebelumnya. Sehingga harganya masing-masing menjadi Rp 10.950 per kg, Rp 10.700 per kg, dan Rp 12.050 per kg. Hanya beras kualitas super I yang harganya tetap di angka Rp 13.300 per kg seperti hari sebelumnya.

Kekhawatiran Jokowi harga beras akan naik disampaikan saat Rapat Pembahasan Pengendalian Inflasi dengan para kepala daerah, di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/9).

Jokowi menyadari, kenaikan harga BBM akan mengerek harga barang lainnya. Termasuk beras. Karena itu, Jokowi mewanti-wanti kepala daerah untuk bergerak cepat mengatasi hal ini. Sebab, jika beras naik, angka kemiskinan naik.

“Kalau harga beras naik di daerah Bapak/Ibu sekalian, meski hanya naik Rp 200 atau Rp 500, segara diintervensi. Karena itu menyangkut kemiskinan di provinsi, kabupaten, atau kota Bapak/Ibu akan langsung naik," ucap Jokowi, saat itu.

Untuk mencegah kenaikan harga beras, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengusulkan untuk mengangkat Komando Strategi Penggilingan Padi (Kostraling) menjadi semacam Perum Bulog yang berada di bawah kendali Mentan. Dia yakin, langkah ini ampuh mencegah kenaikan harga beras.

Dalam memperkuat ketahanan pangan, revitalisasi penggilingan padi menjadi sangat penting. Hal itu menjadi bagian dari upaya kita untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas sektor pertanian kita," kata Syahrul, lewat akun Instagramnya @syasinlimpo.

Terkait masuknya 5 provinsi ke level rawan beras ini diungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2022, kemarin.

Menurut Airlangga, level rawan ini bukan berarti tidak aman. Dalam paparannya, ada tiga level ketersediaan stok pangan. Pertama, aman atau tersedia. Kedua, rawan. Ketiga, rentan atau tidak aman.

"Ada di 5 provinsi rawan (stok beras). Di Riau, Babel (Bangka Belitung), Kepulauan Riau, Maluku Utara, dan Papua Barat," kata Airlangga, kemarin.

Di tempat yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo heran mendapat laporan harga beras naik di tengah stok yang berlimpah. Apalagi, seperti diketahui, Indonesia baru saja didapuk penghargaan swasembada beras dari International Rice Research Institute (IRRI).

"Kita juga ada kelebihan beras tapi kenapa harga beras ini naik?" herannya

"Dalam memperkuat ketahanan pangan, revitalisasi penggilingan padi menjadi sangat penting. Hal itu menjadi bagian dari upaya kita untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas sektor pertanian kita," kata Syahrul, lewat akun Instagramnya @syasinlimpo.

Terkait masuknya 5 provinsi ke level rawan beras ini diungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2022, kemarin.

Menurut Airlangga, level rawan ini bukan berarti tidak aman. Dalam paparannya, ada tiga level ketersediaan stok pangan. Pertama, aman atau tersedia. Kedua, rawan. Ketiga, rentan atau tidak aman.

"Ada di 5 provinsi rawan (stok beras). Di Riau, Babel (Bangka Belitung), Kepulauan Riau, Maluku Utara, dan Papua Barat," kata Airlangga, kemarin.

Di tempat yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo heran mendapat laporan harga beras naik di tengah stok yang berlimpah. Apalagi, seperti diketahui, Indonesia baru saja didapuk penghargaan swasembada beras dari International Rice Research Institute (IRRI).

"Kita juga ada kelebihan beras tapi kenapa harga beras ini naik?" herannya.

Perry berpandangan, naiknya harga beras ini dikarenakan daerah-daerah yang memiliki kelebihan pasokan tidak saling bekerja sama dengan daerah-daerah yang kekurangan. Ia meyakini, jika antar daerah saling bersinergi untuk mengisi daerah-daerah yang kekurangan pasokan, kenaikan harga pangan tidak akan terjadi.

"Kerja sama antar daerah menjadi sangat penting," tekannya.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah melihat, biang kerok kerawanan dan naiknya harga beras ada di masalah distribusi dan ego sektoral antar daerah.

"Faktor utamanya di distribusi. Karena ada daerah yang melimpah beras dan ada daerah yang kekurangan beras. Kemudian ada ego sektoral," ucapnya.

Dengan infrastruktur yang sudah bagus seperti sekarang, lanjut Trubus, harusnya proses distribusi itu lebih gampang.

“Dulu bisa alasan jauh dan mahal. Harusnya sekarang sudah terpenuhi. Untuk distribusi antar pulau, juga ada tol laut," pungkasnya. (rm.id)