Presiden Prabowo Bersikap Hati-hati Hadapi Kebijakan Donald Trump

JAKARTA - Pemerintah bersikap hati-hati dan tidak reaktif merespons kebijakan tarif impor yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Presiden Prabowo Subianto memilih berdiskusi lebih dulu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan pemimpin ASEAN lainnya, sebelum mengambil sikap resmi.

 

Di saat masih dalam suasana Lebaran, Trump mengeluarkan kebijakan yang bikin geger dunia. Pada Rabu (2/4/2025), Presiden dari Partai Republik itu mengumumkan kenaikan tarif impor minimal 10 persen untuk semua produk yang masuk ke AS dari seluruh negara. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena imbas dari kebijakan tarif baru tersebut. Produk-produk asal Indonesia kini dikenai tarif hingga 32 persen saat masuk ke pasar AS.

 

Tak hanya Indonesia, negara-negara Asia Tenggara lain juga turut menjadi sasaran. Vietnam dikenai tarif sebesar 46 persen, Kamboja 49 persen, dan Singapura 10 persen. Sementara China sebesar 34 persen dan Taiwan 32 persen. Negara-negara mitra dagang lainnya, seperti Uni Eropa, tak luput dari kebijakan ini dan dikenai tarif sebesar 20 persen. Tarif baru untuk impor ini berlaku mulai Sabtu (5/4/2025).

 

Kebijakan Trump ini langsung memicu kritik dan kecaman dari berbagai pemimpin dunia. Respons yang diberikan pun beragam. China misalnya, tanpa mikir panjang, langsung membalas dengan menerapkan tarif serupa terhadap produk asal AS. Uni Eropa pun menyatakan siap mengambil langkah serupa.

 

Sementara, Singapura memilih menerima keputusan tersebut dan tidak berencana membalas. Di sisi lain, Vietnam menyatakan kesiapan untuk bernegosiasi demi mencari jalan tengah.

 

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Presiden Prabowo belum menyatakan sikap resmi, tapi sudah mengambil langkah taktis, baik ke luar negeri maupun di dalam negeri.

 

Sabtu (5/4/2025), Prabowo melakukan percakapan via telepon dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang juga memegang mandat sebagai ketua ASEAN. Dalam percakapan itu, Anwar Ibrahim turut berkomunikasi dengan Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Bongbong Marcos, dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong.

 

Tak hanya lewat sambungan telepon, Prabowo memilih bertemu langsung dengan Anwar Ibrahim. Pada Minggu sore (6/4/2025), Prabowo terbang ke Kuala Lumpur untuk bertemu empat mata dengan Anwar Ibrahim guna membahas dampak kebijakan tarif Trump.

 

Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya mengatakan kunjungan tersebut juga bernuansa silaturahmi, mengingat masih dalam suasana Lebaran. Usai pertemuan dengan Anwar Ibrahim, Prabowo dijadwalkan langsung kembali ke Jakarta.

 

Presiden Prabowo sangat menghormati PM Anwar Ibrahim sebagai pemimpin senior di ASEAN yang punya pengalaman panjang. Beliau lebih dulu menjadi perdana menteri, secara usia juga lebih senior, dan beliau adalah sahabat lama Pak Presiden,” ujar Teddy.

 

Di saat yang sama, Prabowo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menahan diri dan tidak memberikan komentar terkait kebijakan tarif impor Trump. Arahan tersebut disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

 

Dalam instruksi pertamanya, Prabowo meminta seluruh pejabat untuk tetap cermat dalam mengambil keputusan demi menjaga stabilitas dalam negeri. “Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia—meski tidak secara langsung—pasti akan terdampak oleh situasi ini. Tugas kita sebagai pemimpin adalah bersikap hati-hati agar situasi dalam negeri tetap kondusif,” ujar Prasetyo, Minggu (6/4/2025).

 

Prasetyo menambahkan, arahan berikutnya dari Prabowo adalah agar seluruh jajaran pemerintah tidak memberikan komentar apa pun terkait kebijakan tarif baru yang diterapkan AS. Ia menjelaskan, tanggapan resmi pemerintah nantinya akan disampaikan hanya oleh tiga menteri terkait, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

 

Menko Perekonomian, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Keuangan dipersilakan menyampaikan komentar sesuai porsinya, dengan tujuan utama menjaga stabilitas dan situasi tetap kondusif, khususnya di bidang ekonomi dalam negeri,” tuntasnya.

 

Di tempat terpisah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar Rapat Koordinasi Terbatas Lanjutan secara virtual pada Minggu (6/4/2025). Dalam rapat ini, Airlangga menyampaikan pemerintah terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Selain itu, komunikasi aktif juga dijalin dengan Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR), Kamar Dagang AS, serta negara mitra lainnya, untuk merumuskan langkah strategis yang tepat dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal tersebut.

 

“Koordinasi ini dilakukan agar setiap kebijakan yang diambil mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh dan tetap selaras dengan kepentingan nasional,” ujar Airlangga.

 

Pemerintah memastikan, Indonesia tidak akan mengambil langkah retaliasi atau menyiapkan pembalasan atas kebijakan tarif tersebut. Indonesia memilih menempuh jalur diplomasi dan negosiasi, untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

 

“Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April. Kita diminta untuk merespons. Untuk itu, Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” paparnya.

 

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) meminta masyarakat tidak panik menyikapi kebijakan Trump. JK menilai, kebijakan tarif yang dikeluarkan Trump lebih bernuansa politis karena diberlakukan berdasarkan negara, bukan pada komoditas tertentu seperti biasanya.