Insentif PPN Rumah Tapak & Satuan Rumah Susun Diperpanjang

TANGERANG – Pemerintah resmi memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk tahun anggaran 2025. Ketentuan ini diatur melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 (PMK-13/2025) yang mulai berlaku tanggal 4 Februari lalu. 

 

Perpanjangan insentif itu merupakan keberlanjutan kebijakan insentif PPN yang sebelumnya telah diberikan pada tahun 2023 dan 2024.

 

“Transaksi di bidang properti merupakan bisnis yang mempunyai multiplier effect yang besar terhadap sektor ekonomi yang lain. Sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, pemberian PPN diharapkan dapat menjaga daya beli warga dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya,” ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Dwi Astuti kepada wartawan Sabtu (22/2).

 

Melalui penerbitan PMK-13/2025 maka atas penyerahan Rumah Tapak atau Satuan Rumah Susun yang dilakukan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025, akan mendapatkan insentif PPN-DTP sebesar 100 persen atas PPN terutang dari bagian harga jual sampai dengan dua miliar rupiah dengan harga jual paling tinggi lima miliar rupiah.

 

Sedangkan penyerahan mulai 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2025, akan mendapatkan insentif PPN-DTP sebesar 50 persen atas PPN terutang dari bagian harga jual sampai dengan dua miliar rupiah dengan harga jual paling tinggi lima miliar rupiah.

 

“Contohnya jika Tn.A membeli rumah seharga dua miliar pada 14 Februari 2025, maka seluruh PPN-nya ditanggung pemerintah. Contoh lain jika Ny.B membeli rumah seharga Rp 2,5 miliar pada 15 Februari 2025, maka PPN yang harus ditanggung Ny.B adalah efektif 11 persen dikali Rp 500 juta atau sebesar Rp 55 juta,” jelas Dwi.

 

Dia juga menegaskan bahwa arahan tersebut tidak berlaku bagi Rumah Tapak atau Satuan Rumah Susun yang telah mendapat fasilitas pembebasan PPN.

 

“Pemerintah berharap masyarakat terutama di Tangerang dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memiliki rumah, sekaligus mendukung geliat ekonomi nasional sektor properti dan sektor-sektor pendukungnya,” pungkasnya.

 

Ketentuan selengkapnya terkait hal itu dapat dilihat di salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025 dapat diunduh dilaman landas www.pajak.go.id.