Luhut Usul Bansos Lewat Digital, Hemat Rp 17 Triliun Per Tahun

 

 

JAKARTA - Pemerintah terus mendorong transformasi penyaluran bantuan sosial (bansos) ke sistem digital. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai, digitalisasi bansos penting untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran. Hal ini juga mampu menghemat anggaran negara hingga Rp 17 triliun per tahun.

 

Salah satu upaya yang tengah dikebut adalah percepatan implementasi Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai bagian dari transformasi layanan publik berbasis teknologi.

 

Menurut Luhut, DPI akan menjadi landasan utama dalam membangun sistem perlindungan sosial (perlinsos) yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

 

“Sistem bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan transparan harus segera diwujudkan,” ujar Luhut saat memimpin rapat koordinasi pembahasan DPI di Jakarta, Senin (5/5/2025).

 

Menurutnya, transformasi digital akan dimulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai titik awal perombakan total sistem penyaluran bansos. Langkah ini ditargetkan rampung sebelum 17 Agustus 2025, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

 

“Efisiensi bukan satu-satunya tujuan. Kami ingin memastikan kehadiran negara semakin terasa bagi masyarakat yang paling membutuhkan,” ujar mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu.

 

Dalam sistem baru ini, Pemerintah membentuk kelompok kerja lintas sektor untuk menangani pemutakhiran data, penyusunan kebijakan, hingga perlindungan data pribadi.

 

Luhut menekankan pentingnya interoperabilitas data antarinstansi, terutama terkait Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

 

Menurutnya, transformasi digital akan dimulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai titik awal perombakan total sistem penyaluran bansos. Langkah ini ditargetkan rampung sebelum 17 Agustus 2025, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

 

“Efisiensi bukan satu-satunya tujuan. Kami ingin memastikan kehadiran negara semakin terasa bagi masyarakat yang paling membutuhkan,” ujar mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu.

 

Dalam sistem baru ini, Pemerintah membentuk kelompok kerja lintas sektor untuk menangani pemutakhiran data, penyusunan kebijakan, hingga perlindungan data pribadi.

 

Luhut menekankan pentingnya interoperabilitas data antarinstansi, terutama terkait Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

 

Sistem ini harus kredibel, bisa diaudit publik dan dijaga ketat. Kami libatkan BPKP sejak awal,” tegasnya.

 

Anggota DEN Muhamad Chatib Basri menilai, subsidi negara selama ini kerap salah sasaran. Dia mencontohkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sekitar 30 persennya justru dinikmati oleh kelompok yang tidak layak menerima. Karena itu, digitalisasi dinilai menjadi solusi untuk meningkatkan akurasi penyaluran.

 

Digital ID dan pembayaran digital akan membuka jalur penyaluran yang lebih tepat,” kata Chatib.

 

Sebagai langkah konkret, Pemerintah mendorong pemanfaatan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan kepemilikan rekening bank oleh seluruh keluarga penerima manfaat.

 

Saat ini, Bank Indonesia juga tengah mengkaji sistem ID Pembayaran yang menggunakan kode unik, seperti NIK atau NPWP, guna mempermudah penyaluran bansos secara langsung dan akurat. Meski begitu, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan.

 

Terpisah, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul mendukung insiatif digitalisasi bansos yang diusung DEN. Teknologi sangat penting untuk memastikan akurasi data.

 

Kita tidak bisa lagi menghindar. Penyaluran bansos harus melibatkan teknologi,” katanya.

 

Gus Ipul mengakui, literasi keuangan dan teknologi masih menjadi kendala di lapangan. Penyaluran melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos selama ini belum sepenuhnya efektif.

 

Menurutnya, tingkat literasi keuangan dan teknologi masyarakat belum merata. Sistem penyaluran bantuan melalui bank Himbara dan PT Pos belum sepenuhnya efektif.

 

Sekian persen tidak bisa diserap karena mereka tidak paham atau tidak mengambil. Maka sebagian dibagikan lewat PT Pos yang datang langsung ke rumah,” ujarnya.

 

Meski menghadapi tantangan, Pemerintah menegaskan bahwa digitalisasi penyaluran bansos tetap harus dijalankan.

 

“Sekian persen masyarakat tertinggal masih akan tetap kita bantu. Tapi intinya apa? Ya harus dimulai dari yang bisa dirancang,” tegasnya.

 

Direktur Eksekutif DEN Tubagus Nugraha mengungkapkan, DPI akan mencakup tiga komponen utama yaitu identitas digital, sistem pembayaran digital, dan pertukaran data (data exchange).

 

Dengan fondasi ini, tata kelola bantuan sosial diharapkan menjadi lebih inklusif, efisien, dan transparan.

 

“Untuk data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kita mulai dari data exchange,” jelasnya.

 

Tahap selanjutnya, identitas digital akan digunakan untuk verifikasi penerima bantuan. Terakhir, DPI akan mengatur sistem pembayaran agar penyaluran bansos lebih efisien. Menurutnya, adopsi DPI sangat relevan untuk memperbaiki tata kelola perlinsos.

 

Dia menambahkan, kolaborasi lintas kementerian serta penguatan infrastruktur digital akan mempercepat reformasi sistem bansos berbasis teknologi. Dengan begitu, bantuan sosial dapat menjangkau masyarakat secara lebih adil dan tepat sasaran.