Konflik Agraria Tidak Pernah Selesai, Ratusan Petani Geruduk DPRD Pandeglang

PANDEGLANG - Ratusan masyarakat Kecamatan Cibaliung didampingi mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Pandeglang, Kamis (8/5/2025) siang. Unjuk rasa tersebut dipicu masalah agraria antara masyarakat dengan PT. Perhutani yang berlangsung sejak tahun 1980 atau zaman Presiden Soeharto. Konflik tersebut diawali atas klaim sepihak Perhutani atas tanah seluas 5.000 hektare yang berlokasi di Desa Cibingbin, Mahendra, Mendung dan Desa Cihanjuang.

 

Puncak konflik agraria terjadi pada 1999, ketika para petani mendapatkan intimidasi dari oknum yang diduga anggota Brimob dan preman bayaran utusan  Perhutani. Kemudian pada 2001, sebanyak 49 petani ditangkap dengan perlakuan seperti binatang. Dari total 49 orang, sebanyak 40 petani dipulangkan dan 9 orang ditahan.

 

Pantauan tangselpos.id, titik kumpul massa berada di depan Grha Pancasila sekitar pukul 13.00 WIB dan massa aksi berjalan hingga tiba di Gedung DPRD untuk melanjutkan penyampaian aspirasi.

 

Revi, salah satu massa aksi menyebut, anggota dewan hanya butuh kepada rakyat saat massa kampanye dan setelah memiliki jabatan, lupa kepada yang memilihnya.

 

"Dulu mereka mengemis minta suara kita, setiap pelosok didatangi. Tapi sekarang sudah dapat kursi mereka tidak mau mendatangi kita. Mereka bukan wakil kita," ujarnya.

 

Para pengunjuk rasa mendesak pemerintah daerah dan DPRD untuk hadir langsung di tengah masyarakat Kecamatan Cibaliung untuk menyelesaikan masalah agraria yang sudah berlangsung sejak puluhan tahun. Bahkan dalam perjalanannya, tidak sedikit petani yang dipenjara.

 

"Hari ini kami datang wahai wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi, suara petani yang haknya dirampas oleh Perhutani.

Hidup petani, hidup rakyat," kata Revi.

 

Sementara, pengunjuk rasa lainnya, Dede Hasan Basri menjelaskan, masalah agraria di Kecamatan Cibaliung sudah terjadi sejak 1980 dan sudah banyak petani yang dikriminalisasi. Meski sudah berlangsung puluhan tahun, namun tidak pernah sekalipun upaya pemerintah daerah mencarikan solusi.

 

"Masalah agraria di Kecamatan Cibaliung tidak pernah terselesaikan, sudah puluhan tahun. Dewan berganti, bupati berganti tapi masalah tidak pernah selesai," tegasnya.

 

Abah Rais (82), petani Cibaliung yang pernah dua kali dipenjara atas kasus agraria, mengaku puluhan tahun berjuang bersama masyarakat untuk mempertahankan dan mengembalikan hak-haknya.

 

"Saya menggarap lahan sudah puluhan tahun, pajak saya bayar, Letter C ada, girik ada tapi kami diusir di tanah kami. Masyarakat banyak yang dirugikan atas penguasaan lahan oleh Perhutani," ungkap Rais.

 

Aksi unjuk rasa sempat berjalan panas, karena massa aksi mencoba merangsek masuk Gedung DPRD. Aksi saling dorong dan umpatan tidak bisa dihindari, bahkan pagar DPRD ikut roboh.

 

Setelah beberapa menit kemudian, perwakilan dari DPRD menemui massa aksi. Terlihat Ketua DPRD Tb. Khotibul Umam, Wakil Ketua DPRD MM. Fuhaira Amin dan Ketua Komisi I Samsudin Aliandono, menemui massa aksi untuk menyerap aspirasi. Khotibul Umam mengatakan, akan menampung aspirasi para petani Cibaliung dan mencari solusi atas permasalahan ini.

 

“Insyaallah Rabu minggu depan kita akan ke Cibaliung untuk menemui masyarakat. Kita mencoba melihat langsung permasalahan di lapangan dan mencari solusi,” ujarnya.

 

Wakil Ketua DPRD, MM. Fuhaira Amin mengatakan, permasalahan ini akan menjadi perhatian DPRD Pandeglang. Namun ia meminta, hal konkret apa yang menjadi poin permasalahan untuk menjadi bahan penyelesaian masalah.

 

"Nanti kita fasilitasi rapat dengan perwakilan dari petani, kalau perlu dihadirkan Perhutani, BPN atau Kepolisian nanti kita fasilitasi. Kita cari solusi," kata politisi Demokrat ini.

 

Setelah mendapat penjelasan dan janji akan didatangi Rabu pekan depan, massa pengunjuk rasa meninggalkan Gedung DPRD dan bergeser ke Kantor Bupati untuk menyampaikan hal serupa.(rie)