Presiden Prabowo Ingin Tekan Biaya ONH, Bisakah Lebih Murah Lagi?

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berambisi menekan biaya haji semurah mungkin. Meski biaya haji tahun 2025 telah diturunkan hingga Rp 4 juta, Prabowo masih belum puas dan meminta biaya haji bisa lebih murah dari Malaysia.

 

Prabowo mendorong Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Muhammad Yusuf Irfan untuk menyelesaikan masalah ini. “Sekarang, Alhamdulillah kita bisa turunkan Rp 4 juta, tapi saya belum puas. Saya minta dikurangi lagi, kalau bisa lebih murah dari Malaysia,” ujarnya saat meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Minggu (4/5/2025).

 

Adapun, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 untuk setiap jemaah haji reguler rata-rata sebesar Rp 89.410.258,79 dengan asumsi kurs Rp 16.000 per dolar Amerika (US). Sementara biaya haji di Malaysia pada 2025 untuk kategori paling murah yakni RM15.000 atau setara dengan Rp 60 juta jika mengacu pada kurs Rp 4.000 per ringgit.

 

Prabowo mengatakan, Pemerintah terus berupaya menekan biaya haji melalui berbagai cara. Termasuk efisiensi di sektor transportasi dan kerja sama dengan Pemerintah Arab Saudi. “Kami berjuang dengan semua pihak,” tegas Prabowo.

 

Prabowo mengatakan, Pemerintah akan meminta maskapai Garuda Indonesia melakukan efisiensi terhadap hal-hal yang tidak diperlukan. Termasuk pemerintahannya juga akan kembali melakukan diskusi kepada pemerintahan Arab Saudi terkait dengan memangkas biaya haji tersebut.

 

“Kami akan berangkat ke Arab Saudi, kami sudah minta waktu dengan pemimpin Arab Saudi. Kami juga mau bangun perkampungan Indonesia. Dan nanti penerbangan juga dibikin efisien. Di mana bisa kurangi biaya akan dilakukan,” ucapnya.

 

Di sisi lain, Prabowo juga menyampaikan kesannya terhadap hasil peninjauan fasilitas haji terbaru. Dia menilai layanan yang kini diberikan jauh lebih manusiawi dibandingkan sebelumnya.

 

Merespon permintaan Prabowo, Menag Nasaruddin Umar memastikan bahwa Pemerintah tengah mengkaji berbagai cara untuk kembali menurunkan biaya perjalanan ibadah haji di masa mendatang. "Ya, permintaan Bapak Presiden itu minta supaya nanti akan datang biaya jemaah haji itu lebih diturunkan lagi, dan itu (biaya saat ini) terlalu besar karena banyak faktor yang membuat kita itu mahal," ujar Nasaruddin.

 

Salah satu penyebab tingginya biaya haji, menurutnya, adalah lamanya masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Dia memaparkan bahwa biaya per hari di Arab Saudi sangat besar.

 

Ia optimistis, jika Indonesia memiliki alternatif skema logistik dan jadwal penerbangan yang lebih baik di masa depan, maka penghematan lebih besar bisa dicapai.

 

Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan, pihaknya sedang merancang sejumlah strategi untuk menurunkan ongkos haji pada penyelenggaraan ibadah haji di masa-masa mendatang. "Presiden selalu meminta agar biaya haji diturunkan dan itu perintah yang rasional. Beliau ingin agar pengelolaan haji bersih dari korupsi, bebas dari kartel, dan sebagainya," ujarnya.

 

Salah satu solusi yang kini sedang digodok adalah kerja sama dengan Kementerian Pariwisata Arab Saudi agar masyarakat Saudi dapat berwisata ke Indonesia menggunakan pesawat yang sama, dengan penawaran tiket diskon saat musim haji.

 

Sementara itu, Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj mengatakan, Indonesia sudah saatnya mereformasi total sistem pembiayaan haji. Menurutnya, sistem sekarang tidak adil dan bahkan berpotensi menjadi bom waktu bagi keberlanjutan dana jamaah. Berikut hasil wawancara.

 

Apa benar BP Haji tengah merancang sejumlah strategi untuk menurunkan ongkos haji?

 

Ya, benar. Ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Beliau selalu meminta agar biaya haji diturunkan. Itu perintah yang sangat rasional. Presiden ingin pengelolaan haji ini bersih dari ko­rupsi, bebas dari kartel, dan segala bentuk penyimpangan.

 

Komponen apa saja yang men­jadi beban besar dalam ongkos haji saat ini?

 

Salah satu komponen besar itu adalah lama masa tinggal jamaah di Arab Saudi. Saat ini, jamaah kita rata-rata tinggal sekitar 40 hari di sana. Ini menjadi beban biaya yang cukup signifikan.

 

Apakah ada upaya untuk me­mangkas masa tinggal itu?

 

Tentu, itu salah satu strategi yang sedang kami kaji. Kalau masa tinggal bisa dipangkas menjadi sekitar 30 hari saja, itu sudah sangat signifikan dalam menekan biaya. Tapi ini per­soalan sistemik, karena keterbatasan penerbangan dan slot bandara di Arab Saudi.

 

Lalu, apa langkah konkret BP Haji untuk mengatasi keterba­tasan penerbangan ini?

 

Kami berencana memperluas kerja sama dengan lebih banyak maskapai penerbangan dan mem­perbaiki skema penerbangan haji. Selama ini, penerbangan haji meng­gunakan sistem carter yang mem­buat pesawat pulang dalam keadaan kosong setelah mengantar jamaah. Ibaratnya, kita beli tiket empat kali lipat karena pesawatnya pulang tanpa penumpang.

 

Apakah ada solusi yang sedang disiapkan untuk hal itu?

 

Ya, kami sedang menggodok kerja sama dengan Kementerian Pariwisata Arab Saudi. Idenya, masyarakat Saudi bisa berwisata ke Indonesia menggunakan pesawat yang sama, dengan penawaran tiket diskon saat musim haji.

 

Ini diharapkan tak hanya menurunkanongkos penerbangan haji, tetapi juga memberikan dampak ekonomi positif bagi sektor pariwisata nasional.

 

Apakah ada langkah lain untuk menekan ongkos haji?

 

Tentu. Kami juga mendorong agar pesawat-pesawat haji membawa kargo saat kembali ke Indonesia, supaya biaya lebih efisien. Selain itu, Pemerintah juga akan meninjau ulang aspek katering, akomodasi, hingga pengadaan layanan haji lainnya.

 

Bisa dijelaskan soal katering dan akomodasi?

 

Untuk katering, kami sudah ber­hasil mengirimkan bumbu-bumbu asli khas Indonesia ke Arab Saudi. Sekarang, 100 persen bumbu yang di­gunakan perusahaan katering di sana berasal dari Indonesia. Untuk ako­modasi, kami sedang mematangkan rencana pembangunan kampung haji, sesuai arahan Presiden. Ini diyakini akan menekan ongkos dan membuat layanan haji lebih efisien.

 

Bagaimana respons dari pihak Arab Saudi terhadap berbagai gagasan ini?

 

Mereka menyambut baik, terutama ide pengembangan pariwisata bilateral.