Kucurkan 450 T, Himbara Cegah Warga Desa Kena Rentenir

JAKARTA - Bantuan pembiayaan Himpunan Bank Negara (Himbara) hingga Rp 450 triliun untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, memberikan manfaat besar kepada warga desa. Yakni, mencegah masyarakat terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal dan rentenir dalam mengembangkan usaha.

 

Dukungan Himbara itu menunjukkan komitmen negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi hingga ke daerah. Kopdes Merah Putih rencananya akan diluncurkan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.

 

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, keberadaan koperasi selama ini dekat dengan masyarakat, tak hanya di kota besar. Tetapi juga di daerah. Sehingga pembiayaan yang diberikan Himbara tentu akan berdampak positif bagi masyarakat yang menjadi ang­gota koperasi.

 

“Sistem koperasi sifatnya kekeluargaan. Komitmen Him­bara membantu Kopdes tentu sangat membantu masyara­kat,” ujar Trubus kepada Redaksi, kemarin.

 

Dengan adanya bantuan pem­biayaan dari bank lewat Kopdes, ia berharap, hal ini turut meng­hindari masyarakat dari pinjol tidak berizin.

 

“Daripada meminjam ke pinjol (yang tidak resmi) atau rentenir, lebih baik memanfaatkan koperasi di tiap desa,” tegas Trubus.

 

Terlebih, imbuhnya, bila pem­biayaan tersebut ditujukan pada koperasi yang beranggotakan para petani, nelayan, termasuk industri kecil. Sehingga per­tumbuhan ekonomi di daerah benar-benar bisa diwujudkan.

 

Trubus menilai, penyaluran pembiayaan ke koperasi akan menguntungkan perbankan, karena bank bisa terus menyalur­kan pembiayaan atau kreditnya khusus ke segmen koperasi.

 

Bahkan, hal ini akan mendo­rong pertumbuhan nasabah baru bagi perbankan.

 

“Anggota koperasinya pasti akan diminta buka rekening. Jadi, sasaran kreditnya tidak me­lulu ke korporasi atau nasabah besar saja,” katanya.

 

Selama ini bantuan pembiayaan memang telah diberikan Himbara ke desa-desa seperti melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Namun, lanjut Tru­bus, hal ini masih perlu diperluas ke segmen lainnya.

 

Trubus menekankan, tetap harus ada pengawasan yang baik. Apalagi skemanya adalah pembiayaan, maka harus ada indikator yang menunjukkan hasil positif.

 

Terpisah, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, Kop­des Merah Putih adalah salah satu Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang tujuan­nya untuk membantu meningkat­kan dan menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat kota dengan pedesaan.

 

“Di situ (Asta Cita) kan jelas, Koperasi Desa Merah Putih ingin mendorong kembali fungsi eko­nomi desa,” ujar Erick di Jakarta, Senin (5/5/2025).

 

Pria kelahiran Jakarta itu me­lihat, langkah untuk menggerakkan perekonomian desa ini sangat bagus dengan program tersebut. Apalagi selama ini banyak wilayah belum mendapat­kan akses perbankan.

 

Hal tersebut, kata dia, mem­buat banyak penduduk desa me­milih merantau ke kota besar dan akhirnya perekonomian daerah terus turun.

 

Oleh sebab itu, program ini menjadi langkah untuk kembali menghidupkan perekonomian desa. Serta koperasi desa diharap­kan menjadi tulang punggung yang menyokong kemandirian masyarakat.

 

Menurut Erick, untuk mem­bangun dan menyehatkan koperasi, tidak bisa hanya mengan­dalkan keuangan negara melalaui anggaran kementerian saja.

 

Karena itu, perusahaan BUMN akan masuk memberikan pembiayaan di tahap awal.

 

“Kan dana desa itu sudah se­tiap tahun dialokasikan puluhan triliun. Sebagian dana itu di-shifting sebagai cicilan. Jadi hal-hal seperti ini membuat Himbara aman,” terangnya.

 

Ia menilai, pembiayaan untuk Kopdes Merah Putih juga akan meningkatkan kinerja kredit perbankan. Sebab, ikut dijamin oleh Pemerintah.

 

Sebelumnya, Menteri Koperasi Budi Arie mengungkapkan, Kop­des Merah Putih direncanakan akan menerima pinjaman dari Himbara sekitar Rp 4-5 miliar per koperasi.

 

Pemerintah menargetkan akan membentuk 80.000 Kopdes. Arti­nya, sambung Menkop, membu­tuhkan dana pinjaman sekitar Rp 400 triliun dari bank-bank BUMN.

 

Dengan semangat gotong royong, ia berharap, koperasi mam­pu menjadi solusi pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia yang saat ini masih menyentuh angka 3,1 juta jiwa.