Mega Kaget Ada Dewan Kolonel

JAKARTA - Keberadaan Dewan Kolonel di Senayan yang tugasnya untuk kerek elektabilitas Puan Maharani ternyata tak mendapat sambutan yang sama di kalangan elit Banteng. Puan menilai keberadaan Dewan Kolonel sah-sah saja. Sementara, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, kaget adanya dewan tersebut.

Sekedar informasi, Dewan Kolonel adalah wadah berkumpul para loyalis Puan di Senayan. Isinya para anggota DPR, terakhir terkonfirmasi ada 12 orang. Inisiatornya Johan Budi, sementara Trimedya Panjaitan didapuk sebagai koordinator.

Para kolonel ini juga punya Jenderal. Dua jenderal yang disebut-sebut adalah Ketua Fraksi PDIP di DPR Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

Dewan Kolonel ini bertugas menyosialisasikan Puan setiap turun ke Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing. Dengan harapan, popularitas dan elektabilitas Puan terdongkrak dan bisa maju di Pilpres 2024 mendatang.

Puan disebut setuju dan senang dengan keberadaan Dewan Kolonel ini. Tapi tidak dengan Mega. Ibunya itu kaget mendapat kabar adanya Dewan Kolonel di lingkup PDIP.

Kekagetan putri Bung Karno itu diungkap Sekjen PDIP Hasto Kristianto, kemarin. Bahkan, kata Hasto, Mega meminta, agar kabar tersebut diluruskan. Bahwa tidak ada yang namanya Dewan Kolonel di PDIP.

"Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau, beliau juga kaget," ungkap Hasto dalam keterangannya, kemarin.

"Saya diminta memberi penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel," sambungnya.

Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan pimpinan Fraksi di DPR yakni Utut Adianto selaku ketua dan sekretarisnya Bambang Pacul. Hasilnya, menurut dua petinggi PDIP di Senayan itu, kata Hasto, istilah Dewan Kolonel hanyalah guyonan dalam politik.

“Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel,” terang Hasto.

Hasto membantah, jika Puan disebut setuju terkait keberadaan Dewan Kolonel di Fraksi PDIP ini. Ia memastikan, Dewan Kolonel tidak ada, karena partainya disebut sebagai institusi yang memperjuangkan kehendak rakyat.

Jika pun ada restu dari Puan, itu berkaitan dengan kebebasan di dalam berserikat, berkumpul. “Beliau ini kan sosok demokrat, sosok yang di dalam pengertian sebagai ketua DPR itu kan melihat berbagai bentuk aspirasi-aspirasi yang ada. Tetapi Dewan Kolonel tidak ada," tegasnya.

Sikap Mega berbeda dengan Puan. Karena sebelumnya, Johan Budi selaku inisiator Dewan Kolonel mengklaim idenya itu sudah mendapat persetujuan Puan. Tapi memang saat itu, kata setuju belum diucapkan langsung lewat mulut Puan, masih diwakilkan oleh elit-elitnya.

Baru kemarin, Puan angkat bicara terkait Dewan Kolonel ini. Ia mengaku sudah mendengar inisiasi gerakan ini. Sikapnya sebelas-dua belas. Menurutnya, inisiatif para loyalisnya itu sah-sah saja.

"Selama dibangun dengan didasari semangat gotong royong," ucap Puan usai mengunjungi Pesantren Mahasina Darul Qur'an wal Hadits, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, kemarin.

Ia berharap, terbentuknya Dewan Kolonel sejalan dengan tugas kepartaian, sesuai arahan Ketua Umum PDIP terkait persiapan menghadapi Pemilu 2024.

"Instruksi dari Bu Ketum adalah semua kader, simpatisan, struktural partai harus mempersiapkan diri untuk menyongsong tahun 2024. Turun ke lapangan, turun ke bawah untuk bertemu dengan rakyat," tuturnya.

Meskipun menyebutkan sah-sah saja, Puan mengembalikan inisiasi Dewan Kolonel ini kepada para kader Banteng. Namun, dia mendorong agar para kader fokus menjalankan tugas-tugas kepartaian, termasuk tugas-tugas fraksi dalam menyosialisasikan semua program ke masyarakat.

"Semua yang kemudian mempunyai tujuan dan keinginan untuk bekerja sama secara bergotong-royong tentu itu harus hal yang positif yang bisa dilakukan," jelas Ketua DPR perempuan pertama ini.

Apa kata pengamat soal Dewan Kolonel? Peneliti Indikator Politik Indonesia (IPI) Bawono Kumoro menilai, Dewan Kolonel yang dibentuk loyalis Puan ini bisa semakin memperkecil peluang Ganjar Pranowo diusung PDIP. Meskipun, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah itu terus meroket.

"Dewan Kolonel ini kan diisi oleh elite-elite PDI Perjuangan di DPR. Jadi secara dukungan internal elite partai tentu saja membuat Ganjar Pranowo saat ini tidak dalam posisi menguntungkan," kata Bawono, tadi malam.

Soal apakah Dewan Kolonel ini efektif atau tidak dalam mendongkrak popularitas dan elektabilitas Puan, kata Bawono sangat tergantung pada keaktifan dan efektifitas kerja masing-masing loyalis Puan yang menjadi anggota DPR dari PDIP.

"Kerja-kerja politik sosialisasi di lapangan tentu saja cara terbaik untuk dapat lebih mengenalkan figur Puan Maharani kepada publik. Dari kerja-kerja itu diharapkan popularitas Puan Maharani dapat meningkat sehingga membuka peluang orang suka dan kemudian menpertimbangkan untuk memilih nanti," pungkasnya. (rm.id)