Fraksi PKB Soroti Kenaikan Belanja Pegawai & Rencana Kerjasama Sampah

SETU-Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyampaikan pandangan terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)  Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

 

Dalam rapat paripurna DPRD, Fraksi PKB menyatakan bahwa APBD bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan dokumen politik yang mencerminkan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat.

 

Dalam pandangan umumnya, Ketua Fraksi PKB, Muthmainnah menyoroti beberapa aspek utama dalam perubahan anggaran, dimulai dari persoalan pendapatan hingga rencana kerja sama pengelolaan sampah dengan Kabupaten Pandeglang.

 

Dia mengatakan, Fraksi PKB mencatat kenaikan Pendapatan Daerah sebesar Rp 233 miliar atau 5% menjadi Rp 4,89 triliun. Namun, kenaikan tajam pada pos Pajak Daerah menjadi perhatian utama. Fraksi ini menekankan bahwa peningkatan pajak harus mempertimbangkan daya bayar masyarakat, terutama pelaku UMKM dan sektor informal.

 

“Kenaikan pajak jangan sampai membebani rakyat kecil. Pemerintah harus menegakkan prinsip keadilan sosial dalam setiap kebijakan fiskal,” ujarnya usai paripurna, Rabu (9/7).

 

Selain itu, Fraksi PKB juga mengkritisi rendahnya peningkatan Retribusi Daerah dan lonjakan tajam pada pos Lain-lain PAD yang Sah sebesar 67,13%. 

 

Muthmainnah mengatakan, salah satu sorotan tajam Fraksi PKB tertuju pada membengkaknya belanja pegawai yang meningkat Rp 135 miliar menjadi Rp 1,59 triliun. 

 

“Kami menilai tren ini mengindikasikan birokrasi yang semakin gemuk dan mengancam ruang fiskal untuk sektor-sektor pelayanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” jelasnya. 

 

 Fraksi PKB juga meminta dilakukannya audit independen terhadap struktur kepegawaian, rasionalisasi berdasarkan beban kerja, serta peninjauan ulang skema tunjangan yang lebih berbasis kinerja.

 “Jika dibiarkan, ini bisa menggerus anggaran untuk program-program kerakyatan yang lebih berdampak langsung,” tegasnya. 

 

Selain itu, soal kenaikan Belanja Modal sebesar Rp 115 miliar juga menjadi perhatian. Fraksi PKB mempertanyakan lonjakan Belanja Gedung dan Bangunan yang meningkat Rp 131 miliar, dan meminta jaminan bahwa proyek-proyek tersebut benar-benar menjadi prioritas kebutuhan masyarakat, bukan sekadar proyek mercusuar.

 

“Sebaliknya, penurunan belanja modal tanah dikhawatirkan akan menghambat upaya pembangunan ruang terbuka hijau dan fasilitas publik lainnya,” ungkapnya. 

 

Muthamainnah juga mengatakan, isu yang paling mendapat perhatian serius dari Fraksi PKB adalah rencana kerja sama pengelolaan sampah dengan Kabupaten Pandeglang. 

 

Pihaknya menilai rencana ini terkesan terburu-buru, kurang transparan, dan penuh risiko jangka panjang, baik dari sisi biaya maupun dampak sosial-politik.

 

“Mereka menyebut potensi beban besar yang ditimbulkan, seperti biaya transportasi, tipping fee, kompensasi sosial, hingga biaya politik. Kami juga menuntut adanya kajian komprehensif, partisipasi publik, serta transparansi penuh sebelum DPRD menyetujui kerja sama tersebut,” ujarnya.