Gibran Tinjau Penyaluran BSU Di wapres Boyolali, Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

BOYOLALI - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kantor Pos Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (18/7/2025). Dalam kesempatan itu, Gibran mengatakan pengecekan ini untuk memastikan bantuan senilai Rp600 ribu itu berjalan transparan dan tepat sasaran.

 

"Saya titip pesan, gunakan bantuannya untuk hal yang produktif. Ini kan tahun ajaran baru, bisa untuk kebutuhan sekolah anak-anak," ujar Gibran, usai menyerahkan bantuan secara simbolis.

 

Wapres juga meninjau langsung proses pencairan BSU. Dari mulai verifikasi identitas hingga penyerahan tunai di loket Kantor Pos. Ia meminta semua pihak, dari pusat hingga daerah, ikut mengawal ketat program ini.

 

"Pak Wamen, Pak Gubernur, Pak Bupati, Kapolda, Pangdam... semua saya minta bantu monitor agar tidak meleset. Bantuan harus sampai ke pekerja yang berhak dan penggunaannya juga untuk hal yang baik," tegasnya.

 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang mendampingi Wapres melaporkan, hingga pertengahan Juli, BSU telah tersalurkan ke 13,8 juta pekerja di seluruh Indonesia, atau sekitar 86 persen dari total target 15,9 juta penerima.

 

“Untuk Jawa Tengah, sudah disalurkan ke 2 juta lebih pekerja. Di Boyolali sendiri, 84 ribuan pekerja sudah menerima bantuan,” ujarnya.

 

Pemerintah, kata Noel, sapaan Immanuel, menargetkan seluruh bantuan tersalurkan maksimal akhir Juli 2025. Anggaran BSU tahun ini mencapai Rp10,3 triliun.

 

Surani, salah satu penerima BSU yang sehari-hari bekerja sebagai perawat honorer, mengaku sangat terbantu dengan bantuan ini. Uangnya langsung digunakan untuk biaya pendidikan anak-anaknya.

 

Anak saya yang besar sudah SMP, yang kecil masih TK. Alhamdulillah bisa buat beli perlengkapan sekolah," ucapnya sambil tersenyum.

 

Kunjungan ke Boyolali merupakan lokasi ketiga yang ditinjau Gibran dalam rangkaian pengawasan penyaluran BSU. Sebelumnya, ia mengunjungi Kantor Pos Tangerang dan Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan.

 

BSU diberikan kepada pekerja non-ASN dan non-TNI/Polri, yang terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Syaratnya, upah maksimal Rp3,5 juta atau setara UMK jika lebih tinggi, dan tidak sedang menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH).

 

Bantuan disalurkan melalui bank-bank Himbara dan Kantor Pos untuk mereka yang tidak punya rekening. Setiap penerima mendapat Rp600 ribu, untuk dua bulan.

 

Lewat peninjauan ini, Wapres ingin memastikan setiap rupiah bantuan dari negara benar-benar menyentuh masyarakat bawah, yang paling terdampak tekanan ekonomi. "Agar mereka bisa sedikit bernapas, dan daya beli tetap terjaga," pungkasnya.