Jangan Persulit Usaha Rakyat

SERPONG - Konflik politik di berbagai belahan dunia dan perang tarif Amerika Serikat dengan puluhan negara menyebabkan pertumbuhan ekonomi global melambat. Kondisi global yang makin tak menentu inilah yang menekan ekonomi Indonesia, ekonomi rakyat kelas bawah.

 

Untuk itu, supaya rakyat kelas bawah tidak makin sulit hidupnya, kita berharap para petinggi negeri ini memikirkan bantuan apa lagi yang bisa diberikan dan proyek padat karya mana lagi yang bisa direalisasikan dalam waktu dekat.

 

Kita berharap, dengan menambah insentif, subsidi dan proyek padat karya, rakyat di lapisan bawah bisa membeli beras dan bahan pangan.

 

Sedangkan, untuk keluarga yang ada di lapisan paling bawah, bantuan sosial (bansos) beras, diharapkan diberikan hingga akhir tahun 2025, untuk kemudian dievaluasi lagi.

 

Untuk membantu keluarga yang uangnya pas-pasan, kita berharap, Kementerian Perdagangan bersama-sama Bulog dan BUMN Pangan menggelar operasi pasar sembako. Operasi pasar ini penting agar rakyat kecil bisa membeli beras dan bahan pangan dengan harga terjangkau.

 

Sedangkan untuk membantu korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan orang-orang yang bekerja di proyek padat karya, Kementerian Perdangangan bersama-sama pemerintah provinsi, kota dan kabupaten diharapkan seminggu sekali menggelar pasar murah.

 

Kemudian, untuk usaha rakyat kecil, baik yang berupa warung makan sederhana, pedagang kaki lima, pedagang gorengan keliling dan pedagang asongan, diharapkan ada proteksi yang konkret.

 

Pejabat tinggi di kementerian, pemerintah provinsi, kota dan kabupaten mesti mengawal usaha rakyat. Jangan ada lagi yang mempersulit usaha rakyat. Jangan ada lagi yang mempersulit rakyat miskin.

 

Kita berharap, ke depan ini tak ada pungutan apapun terhadap usaha rakyat. Tak boleh ada pungutan liar terhadap warung makan sederhana pedagang kaki lima, pedagang gorengan keliling dan pedagang asongan.

 

Begitu pula, soal penyaluran bansos beras dan subsidi upah, jangan sampai salah sasaran dan tak boleh ada potongan apapun.

 

Kita berharap, pejabat pemerintah pusat dan daerah serta anggota DPR dan DPRD selalu pro rakyat kecil. Kalau ada oknum tertentu yang ingin mempersulit atau mengganggu kehidupan rakyat kecil dan rakyat miskin, para pejabat eksekutif dan legislatif harus turun tangan dan berpihak pada orang-orang yang ada di lapisan bawah.