Mendagri Turun Tangan, 104 Daerah Naikkan PBB

JAKARTA - Sebanyak 104 daerah rame-rame menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Supaya rakyat tidak dirugikan dan kasus heboh kenaikan PBB di Pati, Jawa Tengah, tidak terulang, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian langsung turun tangan.

 

Kenaikan PBB di 104 daerah itu rata-rata sangat tinggi. Ada 20 daerah yang berani menaikkan PBB sampai di atas 100 persen. Rinciannya, 3 daerah menaikkan PBB tahun ini dan 17 daerah menaikkan PBB sejak 2024.

 

Mendagri Tito mengeluarkan Surat Edaran agar para kepala daerah mengevaluasi kenaikan PBB tersebut. "Pak Menteri sudah mengeluarkan Surat Edaran mengimbau untuk melakukan evaluasi lagi," kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/8/2025). 

 

Surat Edaran itu dikeluarkan untuk mengingatkan pemerintah daerah agar membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. "Kami yakin ada proses evaluasi menyeluruh agar pemerintah daerah betul-betul tidak mengeluarkan kebijakan yang bisa memberatkan rakyat dan kemudian juga menghitung kembali potensi-potensi pendapatan fiskalnya," ujar politisi PAN ini.

 

Bima menerangkan proses munculnya kenaikan PBB itu mayoritas digodok penjabat (Pj) kepala daerah, sebelum terpilih kepala daerah definitif hasil Pilkada Serentak 2024.

 

Mantan Wali Kota Bogor ini pun memastikan, kenaikan PBB di daerah tidak ada kaitannya dengan kebijakan efisiensi yang diberlakukan pemerintah pusat. "Data ini menunjukkan bahwa ini bukanlah dampak dari kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat yang diluncurkan di awal 2025," terangnya.

 

Mengenai Pati yang menaikkan PBB sampai 250 persen sehingga menimbulkan polemik besar, Bima menyebut, Tito sudah memberikan surat teguran ke Bupati Pati Sudewo. “Teguran sudah diberikan oleh Pak Menteri,” imbuhnya.

 

Selain Pati, ada empat daerah lain yang kenaikan PBB-nya gila-gila. Yaitu Jombang (1.202 persen), Cirebon (1.000 persen), Semarang (400 persen), Bone (300 persen).

 

Kamis (14/8/2025), Tito menggelar rapat dengan para kepala daerah melalui Zoom. Dalam rapat itu, Tito menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh menaikkan PBB tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. 

 

"Kalau memberatkan, maka aturan itu (PBB) dapat ditunda atau dibatalkan," tegas Tito, di kanal YouTube Kemenkeu, Senin (18/8/2025).

 

Tito menambahkan, setiap kebijakan kenaikan PBB, termasuk penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), wajib ditembuskan ke Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri. Tujuannya, agar pemerintah pusat dapat ikut meninjau dan memberi masukan terhadap kebijakan daerah tersebut.

 

"Ya, kira-kira itu akan memberatkan masyarakat atau tidak. Prinsip dasar yang kami sampaikan kepada seluruh kepala daerah bahwa Presiden Prabowo programnya sangat berhubungan dengan rakyat," kata Tito.

 

Dia ingin agar kebijakan daerah selaras dengan program pemerintah pusat. Dengan mekanisme pengawasan dan komunikasi ini, Tito berharap, kebijakan PBB ke depan lebih terukur dan berpihak pada kepentingan rakyat.

 

Di kesempatan berbeda, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, naiknya PBB di sejumlah daerah tidak ada kaitannya dengan Istana. Kenaikan itu merupakan kewenangan daerah masing-masing.

 

"Tidak benar kenaikan itu seolah-olah akibat dari proses-proses yang ada di pusat. Tidak. Setiap tahun kan pasti ada daerah-daerah yang memutuskan untuk menaikkan PBB," tuturnya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

 

Prasetyo kemudian mengingatkan kepala daerah untuk berhati-hati mengambil keputusan. Jangan sampai menyusahkan rakyat.

 

"Menjadi pemimpin itu harus terus berhati-hati. Siapa pun pemimpin, di tingkat apa pun, harus berhati-hati untuk memikirkan setiap kebijakan itu," pesannya.