Hari Ini Ada Demo Lagi, Presiden Ingin Negeri Ini Kondusif

JAKARTA - Hari ini, buruh akan menggelar demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPR dan Istana Kepresidenan. Sehari sebelum demo itu digelar, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat untuk rapat. Dalam arahannya, Prabowo berpesan agar semua pihak menjaga kondusivitas dan tidak mudah termakan hoaks.

 

Para pejabat yang dipanggil antara lain Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto, dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

 

Aris Marsudiyanto menerangkan, rapat tersebut membahas situasi terkini. "Ada beberapa pejabat. Ada Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan yang lain-lain," tuturnya, usai rapat, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

 

Dalam rapat itu, kata Aris, Prabowo memberikan arahan agar seluruh pihak menjaga stabilitas dan kondusivitas nasional. Prabowo juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah termakan berita hoaks maupun misinformasi.

 

"Petunjuk dari Pak Presiden adalah menjaga kondusivitas negeri ini karena Pemerintah sudah berada di jalur yang benar. Program pembangunan berjalan baik dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat," terang Aris.

 

Dia menegaskan, Pemerintah terus berkomitmen melaksanakan program pembangunan demi kemajuan bangsa. Komitmen Pemerintah tidak kendur meskipun terdapat pihak-pihak yang berupaya menciptakan kegaduhan.

 

Dia menyebut, saat ini, banyak hoaks dan misinformasi yang bertebaran. Hadirnya Artificial Intelligence (AI) juga digunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk membuat hoaks, yang seakan-akan riil. “Jadi, masyarakat harus cerdas menyaring informasi yang beredar," pesannya.

 

Senin (25/8/2025), terjadi aksi unjuk rasa besar di depan Gedung DPR, Senayan, yang berujung ricuh. Beberapa fasilitas publik rusak. Sebanyak 351 orang peserta aksi diamankan. Terdiri dari 155 orang dewasa dan 196 anak di bawah 18 tahun. Kericuhan yang terjadi dalam aksi itu disinyalir karena adanya hoaks dan misinformasi yang disebarkan melalui media sosial.

 

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi menegaskan, demonstrasi merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin undang-undang. Pemerintah tidak melarang aksi tersebut. "Setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi," ucapnya.

 

Namun, demonstrasi harus dilakukan dengan damai dan tertib. Hasan menyayangkan adanya tindakan perusakan fasilitas umum dan layanan publik. Dia menegaskan, perusakan fasilitas publik tidak termasuk dalam kebebasan berpendapat yang dijamin undang-undang.

 

Pemerintah melihat demonstrasi sebagai usaha menyampaikan aspirasi, tapi jangan sampai merusak. Jangan sampai mengganggu ketertiban, dan jangan sampai merugikan kepentingan orang lain,” tegas Hasan.

 

Hari ini, giliran kelompok buruh yang akan menggelar aksi di depan Gedung DPR atau Istana Kepresidenan. Massa berasal dari Partai Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Koalisi Serikat Pekerja (KSPPB).

 

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan, peserta aksi akan berjumlah sebanyak 10.000 orang. Para buruh ini bukan hanya dari Jakarta. Ada juga yang dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang.

 

Menurut Said, aksi serupa juga akan terjadi di berbagai wilayah. Di antaranya di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat. Mereka akan menggelar aksi di depan gedung pemerintahan atau DPRD.

 

Said menerangkan, ada enam tuntutan yang akan mereka suarakan. Yaitu menaikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5-10 persen, menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), mendorong reformasi pajak, mendesak pengesahan RUU Ketenagakerjaan baru, Pengesahan RUU Perampasan Aset, revisi UU Pemilu. “Enam isu inilah yang akan kami bawa dalam aksi besar nanti,” ucap Said, yang juga Presiden KSPI. 

 

Dia memastikan, aksi ini tidak ditunggangi pihak mana pun. Aksi ini murni gerakan buruh, bukan gerakan politik ataupun kelompok lain. Karena itu, dia mengimbau agar tidak ada pihak yang mencoba menunggangi.

 

Untuk mengamankan jalannya aksi ini, TNI/Polri menerjunkan 4.531 personel gabungan. Rinciannya 2.174 personel dari Polda Metro Jaya; 1.725 dari pasukan BKO terdiri dari TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP, dan Dishub; dan 632 personel Polres di Jakarta.

 

Polda Metro Jaya juga menyiapkan rekayasa lalu lintas, tapi sifatnya situasional. Skenario rekayasa lalu lintas akan disiapkan jika massa demo nekat masuk ke Tol Dalam Kota. Kendaraan akan dialihkan keluar lewat exit depan Polda, exit Tegal Parang, atau exit Slipi.

 

"Kami mohon kepada para buruh untuk menjaga ketertiban dan menyampaikan aspirasi dengan damai sesuai aturan. Jangan sampai ada tindakan anarkis yang justru merugikan," imbau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam.