Bisa Rusak Jika Disimpan Kelamaan, Segera Salurkan Beras Cadangan

JAKARTA - Komisi IV DPR mendorong Pemerintah dan Perum Bulog segera menyalurkan cadangan beras kepada masyarakat. Mengingat, ada potensi kerugian negara jika beras yang disimpan dalam gudang tersebut mengalami penurunan mutu atau rusak.

 

Anggota DPR Slamet mengatakan, ada sekitar 100 ribu ton beras cadangan Pemerintah yang berpotensi mengalami penurunan mutu. Potensi kerugian negara akibat hal tersebut mencapai Rp 1,2 triliun.

 

“Stok beras yang terlalu lama di gudang tanpa distribusi yang tepat berisiko menurun kualitasnya, bahkan tidak layak konsumsi,” ujarnya di Jakarta, Jumat (29/8/2025).

 

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta Bulog melakukan audit stok dan kualitas beras secara menyeluruh, khususnya terhadap Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang telah melewati usia simpan satu tahun. Pemeriksaan harus mencakup kadar air, mutu, dan kontaminan seperti aflatoksin.

 

Slamet bilang, harus ada percepatan distribusi dengan prinsip First In, First Out (FIFO), sehingga stok lama tidak menumpuk di gudang. Dengan begitu, Pemerintah tidak lagi mengandalkan impor, tetapi memastikan tata kelola stok dalam negeri berjalan dengan baik.

 

Selanjutnya, jika beras tersebut tidak layak untuk konsumsi manusia, Pemerintah harus menyiapkan alternatif pemanfaatan. Kalau masih aman, bisa dialihkan untuk pakan ternak dengan pengawasan ketat.

 

Jika tidak layak sama sekali, bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku bioenergi atau etanol agar kerugian bisa ditekan,” jelasnya.

 

Hal ini bisa menjadi bahan evaluasi. Pemerintah perlu membangun sistem logistik pangan nasional yang transparan dan adaptif.

 

“Sehingga cadangan beras benar-benar berfungsi sebagai penyangga saat krisis, bukan justru menambah masalah,” tegasnya.

 

Wakil Ketua Komisi IV DPR Ahmad Yohan meminta Pemerintah menugaskan Bulog melakukan penyaluran CBP untuk merealisasikan target penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

 

Terutama, CBP berusia lebih dari enam bulan dalam rangka mendukung tata kelola perberasan nasional dengan sistem yang lebih efektif dan efisien,” ujarnya kepada Tangselpos.id, Jumat (29/8/2025).

 

Yohan bilang, Bulog sudah melakukan penyaluran beras sesuai penugasan pada Juni/Juli hingga Desember 2025. Saat ini tingkat penyalurannya mencapai 15 persen.

 

Mari kita semua ikut mengawasi dan mendukung Bulog agar penugasan penyerapan seimbang dengan penugasan penyalurannya,” ucap anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

 

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santoso mengungkap, cadangan CBP yang terlalu tinggi memunculkan risiko kerugian negara akibat banyaknya beras turun mutu. Penurunan mutu ini karena terlalu lama disimpan di gudang dan kerugian diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun.

 

“Itu berasnya sudah pada nggak karuan loh. Perhitungan saya disposal tahun ini bisa lebih dari 100 ribu ton,” ucapnya.

 

Dia menyebut, beras-beras yang turun mutu ini mayoritas berasal dari sisa impor tahun 2024, namun tak kunjung dikeluarkan dari penyimpanan. Usia beras tersebut bisa lebih lama jika dihitung dengan saat beras berada di negara lain sebelum masuk Indonesia.

 

“Bisa-bisa jadi hampir dua tahun. Beras selama itu sudah sangat tidak layak sebenarnya dikonsumsi,” tegasnya.

 

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan, proses penyaluran beras impor yang tersimpan di gudang milik mereka sudah mengikuti sistem FIFO untuk menjaga kualitas dan mencegah kerusakan.

 

Sebelum dipasarkan, beras diperiksa ketat, termasuk kebersihan, kemungkinan kutu, hingga uji kelayakan konsumsi, demi memastikan produk aman dan layak dikonsumsi masyarakat.

 

Setelah melewati pemeriksaan, beras dibersihkan, dikemas, kemudian disalurkan melalui berbagai skema distribusi, termasuk bantuan pangan serta program SPHP.

 

“Sekarang tinggal sedikit. Sudah dipakai sama bantuan pangan, dipakai untuk SPHP, kan sudah habis banyak itu,” terangnya.